Pilkada Langsung Jangan Dibuat Mahal dan Membebankan Kontestan

Gambar: Ilustrasi 
Ruang Publik, marjinnews.com - Keputusan untuk memilih mekanisme pemilihan daerah secara langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pasal 56 UU No. 32/2004 merupakan semangat reformasi untuk membangun demokrasi lokal yang demokratis. 

Meski demikian, pelbagai riset tentang praktik pilkada menemukan bahwa ranah kebebasan politik yang diimpikan telah dibajak oleh oligarki kekuasaan yang menyebabkan pilkada menjadi praktik politik yang mahal dari sisi biaya, tetapi belum memberikan jaminan terwujudnya demokrasi secara substansial. (Tim Redaksi)

Kesadaran akan mahalnya ongkos penyelenggaraan Pilkada langsung sebetulnya telah dikritisi dan coba diantisipasi dengan dilaksanakannya Pilkada langsung serentak yang dimulai sejak tahun 2015 silam. 

Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan desain yang baru, sehingga menciptakan efisiensi anggaran penyelenggaraan pilkada  tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai demokratis.

Namun demikian, desain peraturan Pilkada langsung kita belum sampai pada memikirkan bagaimana menekan ongkos politik peserta pemilu. 

Setiap calon dibayang-bayangi oleh modal politik yang perlu disiapkan untuk terjun dalam kontestasi kepala daerah, dari perkara mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi partai (perahu politik), biaya menggerakkan mesin partai, mendanai tim pemenangan, biaya kampanye online dan offline, sumbangan politik pada masyarakat, hingga pembayaran saksi di TPS. 

Sehingga dengan kondisi seperti ini, munculnya diskursus perubahan sistem pemilihan kepala daerah – dari pemilihan langsung (direct election) menjadi pemilihan oleh DPRD (indirect election) – sebagaimana pernah terjadi pada saat rancangan UU Pilkada tahun 2014 lalu selalu menjadi wacana alternatif di tengah keputusasaan mahalnya ongkos politik.

Walaupun pilkada langsung masih menyisakan banyak persoalan, namun bukan berarti mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pilihan yang lebih baik. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Syamsudin Haris, pilkada langsung dibutuhkan dan memiliki banyak urgensi guna memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. 

Pertama, dapat memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai dinamika politik dan DPRD; Kedua, Pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih; Ketiga, Pilkada diperlukan untuk menciptakan efektifitas dan stabilitas politik pemerintahan di tingkat lokal; Keempat, untuk mendorong munculnya figur pemimpin baru; Kelima, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan keterwakilan elit. 

Minimal dengan dilaksanakannya pilkada langsung, maka tiga prinsip mendasar yaitu demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan memiliki ruang untuk dapat diwujudkan.

Pilkada Murah dan Demokratis?

Berbicara tentang biaya Pilkada langsung yang murah, tentu tidak lepas dari regulasi yang mendukung pada tercapainya hal tersebut. 

Pergeseran politik ke ranah personal membuat politisi atau calon kepala daerah harus membangun image dan branding yang mengakibatkan ongkos politik menjadi mahal. 

Sehingga pembatasan dana kampanye menjadi hal yang sangat krusial karena akan berkaitan dengan pemerataan kemampuan finansial para calon kepala daerah.

UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta. 

KPU dan Bawaslu baik di tingkat daerah hingga pusat harus bertindak secara tegas, teliti, dan cerdas dalam melihat laporan dana kampanye yang telah diserahkan oleh para calon nantinya. 

Selain itu, perlu dilakukannya audit keuangan parpol secara berkala, dan mewajibkan para calon untuk melaporkan hak kekayaan yang dimiliki saat mencalonkan diri menjadi cakada adalah poin yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya praktik koruptif akibat mahalnya biaya politik.

Pilkada langsung serentak diharapkan bukan hanya instrumen yang mekanistik dan teknokratis, tetapi juga bagian dari pendidikan politik sebagai solusi atas apatisme publik yang terjadi.  

Pilkada serentak adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut.

Pilkada langsung sebagai anak kandung dari gerakan reformasi tentu masih banyak menyisakan persoalan, namun tetap melangkah dan melakukan perbaikan melalui regulasi pilkada merupakan sebuah proses yang baik. 

Karena sesungguhnya, demokrasi kita adalah pilihan terbaik dari pilihan terburuk yang ada (the best of the worst), dan sudah sepatutnya kita terus belajar tanpa harus kembali ke belakang. (Tim Redaksi)

Diskusi Bupati Manggarai Barat Mencari Pemimpin

Name

anak muda,2,Badung,1,Bali,135,Ben Senang Galus,2,Bencana Alam,2,Berita,186,Bhineka,2,Birokrasi,2,BNI,1,Bola,3,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,4,BPJS,1,Budaya,34,Bung Karno,1,Bunuh Diri,4,Bupati Mabar,2,Camilian,1,Celoteh,7,Cerpen,202,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,647,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,19,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,3,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,5,Editorial,30,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,10,Focus Discussion,1,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,7,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMNI,4,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,2,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,68,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,9,Imlek,1,In-Depth,18,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,17,Internasional,17,Internet,2,Investasi,1,IPD,3,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,4,JK,1,Jogja,2,Jogyakarta,3,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,308,Kata Mereka,2,KDRT,1,Keagamaan,6,kebakaran,4,kebudayaan,3,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,6,Kemanusiaan,55,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,155,kepemudan,7,kerohanian,2,Kesehatan,5,Ketahanan Nasional,1,Keuangan,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,55,KPK,11,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,52,Kritik Sastra,3,Kupang,25,Labuan Bajo,51,Lakalantas,11,Larantuka,1,Legenda,1,Lembata,2,Lifestyle,3,Lingkungan Hidup,13,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,15,Mahasiswa,47,Makasar,6,Makassar,4,Malang,4,Manggarai,121,Manggarai Barat,21,Manggarai Timur,27,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,1,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,104,MMC,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,351,Natal,18,Ngada,8,Novanto,2,Novel,16,NTT,346,Nyepi,2,Olahraga,13,Opini,554,Orang Muda,7,Otomotif,1,OTT,2,Padang,1,Papua,16,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,25,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,19,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,19,Perindo,1,Peristiwa,1386,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Petrus Selestinus,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,40,Pilkada,98,Pilpres 2019,25,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,32,Polisi,24,politik,89,Politikus,6,POLRI,8,PP PMKRI,1,Pristiwa,39,Prosa,1,PSK,1,Puisi,100,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,9,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,2,Ruang Publik,26,Ruteng,30,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,14,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,1,Sekilas Info,42,Sekolah,2,seleb,1,Selebritas,28,selingkuh,1,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,31,Sospol,35,Spesial Valentine,1,Start Up,1,Suara Muda,229,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,10,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,9,Tentang Mereka,68,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,11,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,Ujian Nasional,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,21,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Pilkada Langsung Jangan Dibuat Mahal dan Membebankan Kontestan
Pilkada Langsung Jangan Dibuat Mahal dan Membebankan Kontestan
https://1.bp.blogspot.com/-XSZg6kyJz8U/Xaa5f0y21ZI/AAAAAAAAC5U/Zuz9t9ZlI_8lS65xka9v5-KxG522T8K3gCLcBGAsYHQ/s640/images.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-XSZg6kyJz8U/Xaa5f0y21ZI/AAAAAAAAC5U/Zuz9t9ZlI_8lS65xka9v5-KxG522T8K3gCLcBGAsYHQ/s72-c/images.jpeg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2019/10/pilkada-langsung-jangan-dibuat-mahal-dan-membebankan-kontestan.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2019/10/pilkada-langsung-jangan-dibuat-mahal-dan-membebankan-kontestan.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy