UNIPA Maumere, Kampus Mahal dan Isu Penegrian yang Hanya Jadi Imajinasi
Cari Berita

UNIPA Maumere, Kampus Mahal dan Isu Penegrian yang Hanya Jadi Imajinasi

19 May 2019

Foto: Dok. Pribadi 
OPINI, marjinnews.com - Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia, maka program pendidikan harus menjawabi kebutuhan manusia secara komprehensif dalam menghadapi kenyataan hidup yang terus berubah. Itulah mengapa dunia pendidikan dililiti hal yang bersifat kompleks, menantang namun sangat mulia. 

Pendidikan merupakan sumber utama progresifitas setiap manusia secara individu maupun kelompok. Dalam dunia perguruan tinggi terdapat tridarma yang sudah seharusnya dijadikan dasar dalam menjalankan aspek-aspek pendidikan. 

Sehingga kondisi riil dewasa ini, kehidupan kampus kekinian menampung banyak peyimpangan dari aturan yang berlaku.
Penyelewengan – penyelewengan yang menggrogoti isi perut akademik merupakan sebuah proyek besar dalam merusak universitas itu sendiri. Pola pendidikan yang tertata dalam kehidupan perkuliahan pun terbentuk bertolak belakang dari kurikulum yang ada. 

Alhasil, kualitas mahasiswanya mengalami diskreditasi, sehingga tidak mampu bersaing ketika memasuki dunia kerja. Sebagai contoh konkret yang terlihat ialah Universitas Nusa Nipa Maumere.

Tidak pernah diaudit 
Selama tiga belas tahun Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere beroperasi, laporan keuangan lembaga yang bernaung dibawah Yayasan Nusa Nipa milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka, tidak pernah diaudit sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 52 undang – undang itu jelas dan tegas menyatakan yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik, dan hasil auditing mesti langsung dipublikasikan. 

Seperti diketahui bahwa Unipa Maumere merupakan lembaga perguruan tinggi yang bernaung di bawah yayasan, dan yayasan merupakan organisai nonprofit yang menerima dana dari pihak ketiga. Karena itu, Unipa Maumere wajib diaudit oleh akuntan publik bersertifikat.  

Laporan tahunan hasil audit oleh akuntan publik itu, disampaikan kepada Pembina yayasan, dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait. Iktisar laporan tahunan hasil audit itu wajib pula diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia dan juga papan pengumuman yayasan, sebab mahasiswa perlu tau arah keuangan UNIPA.

Sebuah pertanyaan kemudian muncul ke permukaan, apakah pembina dan publik (masyarakat) Sikka mengetahui laporan pengelolaan keuangan setiap tahun dari Unipa Maumere? Apakah laporan diberikan kepada Pemkab Sikka, karena selama ini kita tahu Pemkab Sikka memberikan dana untuk Unipa Maumere? Unipa Maumere menerima dana dari pihak lain dan di dalamnya termasuk mahasiswa Unipa maka keuangaannya harus diaudit.

Melihat situasi di atas Unipa seolah-olah menjadi milik oknum Pembina dan Pendiri, sehingga Yayasan Unipa merasa tidak perlu dan tidak harus bertanggung atau mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Pemda, DPRD Sikka dan masyarakat Sikka.

Mahalnya Biaya Kuliah 
Pendidikan saat ini sudah jadi barang mewah. Boleh dibilang pendidikan yang sudah seperti barang kebutuhan dasar menjadi sungguh sangat mahal. Hal ini membuat hanya segelintir orang saja yang bisa merasakan nikmatnya bangku kuliah. 

Sementara kebanyakan rakyat negeri ini yang memiliki pengahasilan rata-rata masuk kategori kelas ke bawah dengan Biaya tidak sanggup dengan biaya pendidikan yang mahal itu. Padahal bangsa Indonesia termaksud dalam konstitusi Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Keadaaan tersebut memang sebuah kenyataan yang memprihatinkan sebab indikator bangsa ini maju tentunya dengan pendidikan. Kesempatan menikmati pendidikan formal bagi anak bangsa hanya unttuk orang-orang yang berada khususnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, namun dalam kenyataannya menjadi sebuah ketidakadilan.

Universitas Nusa Nipa Maumere merupakan salah satu universitas di kabupaten Sikka yang saya kategorikan sebagai kampus yang mahal dibandingkan dengan Semua Perguruan Tinggi yang ada di kabupaten Sikka. 

Biaya pendidikan yang mahal membuat UNIPA sudah melenceng dari cita-cita awal berdirinya sebuah lembaga pendidikan ini.
Awalnya UNIPA didirikan atas dasar ingin membantu mencerdaskan putra daerah dengan biaya yang murah, namun seiring berjalan UNIPA hanya menjadi sebuah kampus elit.

UNIPA dikategorikan mahal karna biaya pendidikan yang meliputi 3 Aspek yaitu Uang Pembangunan, Uang Kuliah Dasar (UKD) dan Uang SKS. 

Uang pembangunan
Uang pembangunan yaitu biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa selama perkuliahan. Besaran uang pembangunan yang dibayar tiap mahasiswa berbeda-beda entah apa yang menjadi dasar sehing di beda-bedakan. Besaran uang pembangunan yang wajib dibaya adalah Rp. 2.000.000 Rupiah (dua juta rupiah) sampai 4.000.000 Rupiah (empat juta rupiah).

Uang Kuliah Dasar (UKD)
Uang kuliah dasar merupakan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa per satu semesternya. Besaran uang UKD pun berbeda-beda setiap Mahasiswa. Dimulai dari angka 1.200.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah.

Uang SKS 
Biaya SKS merupakan singkatan dari biaya Satuan Kredit Semester. Biaya SKS sistem adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa per semesternya. Besaran uang UKD tidak juga masih berbeda-beda tiap angkatannya. Besaran yang wajib dibayar mahasiswa adalah 50.000 per-SKS sampai 85.000 per-SKS. 

Dari data yang dilampirkan di atas kta bisa digambarkan bahwa UNIPA pantas dikategorikan kampus mahal di Kabupaten Sikka. Padahal Pendidikan yang berkualitas seharusnya menjadi hak setiap anak bangsa, tapi sekarang pendidikan yang berkualitas hanya dimiliki oleh yang berkantong tebal saja, mengenyampingkan faktor kemampuan berpikir dan kemauan belajar yang kuat. Jadi kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas dan ijazah yang diakud di UNIPA hanya menjadi golongan elit.

Penegrian UNIPA 
Belum menjawabi persoalan di atas, di mana polemik penegrian unipa terus berkembang dan menjamur di tengah obrolan masyarakat. Isu penegrian UNIPA yang terakhir dibicarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakili oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE., Ph.D dan Kasubdit Bidang Pengembangan Kelembagaan Ditjen Dikti,  Tato Setyarto bersama Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera dan Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, serta Ketua Pengurus Yayasan, Drs. Sabinus Nabu di Jakarta pada Rabu, 27 Agustus 2014 sebagaimana diberitakan situs scholae.co dengan judul 'Unipa Maumere Melangkah Menuju Universitas Negeri' belum terjawab dan  masih menjadi pertanyaan kita bersama. 

Sampai hari ini pun belum ada kejelasan dan klarifikasi dari pihak kampus terkait hal ini. Ataukah penegrian UNIPA hanya sebuah opini publik?. Masyarakat flores pada umumnya dan Sikka khususnya sangat berharap bahwa ini bukan sekedar isu belaka yang terus dimainkan oleh para penguasa demi mengamankan kepentingan pribadi. Melihat perkembangan sejauh ini penulis menyimpulkan bahwa penegrian unipa hanya terealisasi dalam dunia imajinasi publik. 

Oleh: Filipus Kako Pati 
Ketua BEM Universitas Nusa Nipa Maumere