Peta Menuju NTT Bebas Korupsi
Cari Berita

Peta Menuju NTT Bebas Korupsi

27 May 2019

Foto: Dok. Pribadi 
Opini, marjinnews.com - Meneropong kondisi kekinian, praktik Korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih selalu aktual dijadikan bahan diskusi kalangan mana pun. Upaya pemberantasan korupsi kerap kali dideklarasikan oleh para aktor yang duduk di kursi penguasa, namun proses pemberantasan terkesan berjalan sporadis, fragmentatif, dan setengah-setengah. 

Alhasil, dalam konteks pemberantasan korupsi, kegagalan menjadi prestasi mutlak para penyelenggara negara. Kompromi politik tingkat tinggi adalah masalah yang bersifat fundamental dalam kegagalan tersebut. 

Sejumlah kasus megakorupsi yang menyeret nama-nama penting menguap begitu saja. Tidak berlebihan ketika public menyaksikan etos, komitmen, dan integritas penyelenggara negara dalam memberantas polemik korupsi di Provinsi NTT ini. Ibarat mengobati penyakit kanker, proses terapi tak kunjung memberikan harapan kesembuhan. Bertahan dari kematian saja luar biasa. Barangkali analogi semacam inilah yang sedang dialami daerah ini dalam hal pemberantasan korupsi.

Pernyataan dari ketua DPRD saat pelantikan pimpinan DPRD bahwa lembaga andalan rakyat itu berkomitmen akan memberantas korupsi di NTT belumlah cukup. Itu dibuktikan pada trac-rekor lima tahun menjabat dan berkuasa, kini menuai hasil yang amat mengecewakan rakyat. Perlu pengobatan komprehensif yang mencakup seluruh level; level moral-psikologis dan level fisik-biologis. 

Di tingkat moral-psikologis, daerah ini tengah mengidap krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya. Sementara itu di tingkat fisik-biologis, persoalan korupsi memiliki anatomi yang hampir mustahil disembuhkan dalam waktu singkat.

Seorang pengacara ulung yang sering menangani kasus korupsi di Kabupaten Sikka - Provinsi NTT pernah berkata; korupsi di daerah ini sangat kompleks, rumit, dan beragam. Ia bukan saja sebagai kebiasaan buruk individu yang bereskalasi menjadi kebiasaan buruk kolektif, melainkan juga karena korupsi telah berjalan sistemik, bertali-temali dengan faktor politik.

Pada tingkat ekstrem, kejahatan korupsi bahkan telah menyentuh kedalam kekhasan daerah. Seolah berlaku asumsi, tiada cara lain menjadi Sikka kecuali melalui korupsi. Kompleksitas semacam inilah yang membuat persoalan korupsi kian sulit diurai. Siapa pun kepala daerahnya, secanggih apapun peraturan dan lembaga dibuat, siapa pun Jaksa-nya, siapapun hakim-nya, siapapun wakil rakyat, rasanya sulit menghentikan laju korupsi di daerah ini. 
Padahal, mengidentifikasi dan mengurai persoalan korupsi merupakan prasyarat guna merumuskan peta jalan menuju Sikka bebas korupsi.

Peta jalan ini berisi pemetaan terhadap anatomi persoalan korupsi, akar penyebab, langkah solusi, penentuan skala prioritas, hingga penentuan jangka waktu penanganan bertahap dan simultan; pendek, menengah, atau panjang. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui secara objektif di mana posisi kita dalam agenda pemberantasan korupsi dan kapan daerah ini bisa terbebas dari endemi korupsi.

Persoalannya, pernakah daerah ini memikirkan dan menyusun peta jalan komprehensif menuju NTT bebas korupsi? 

Inilah inti persoalan korupsi yang kita hadapi. Upaya pemberantasan korupsi tidak pernah menyentuh akar persoalan sesungguhnya karena dilakukan secara sporadis, fragmentatif, dan tidak berintegritas. Memenjarakan koruptor ternyata tidak memenjarakan yang lain. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa yang terpenjara adalah korban “cuci tangan” pelaku koruptor sesungguhnya. Sebagai kejahatan luar biasa dan musuh bersama, semestinya agenda pemberantasan korupsi menjadi misi perjuangan dari seluruh komponen yang diamanatkan dalam undang-undang.

Kenyataan lain, agenda pemberantasan korupsi selalu diasumsikan menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah terpilih. Padahal, pemerintah terpilih merupakan bagian dari sistem politik makro yang juga korup. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pemerintah mampu menjalankan agenda pemberantasan korupsi jika di dalam dirinya tidak bersih dari korupsi? Analoginya, bagaimana mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor?

Struktur Budaya Politik
Kompleksitas persoalan korupsi terletak pada kenyataan telah melembaganya perilaku di setiap lini kehidupan, dari individu hingga kolektif, dari privat hingga publik, dari swasta hingga negeri, dan seterusnya. Kultur kolektif semacam ini lama-kelamaan menciptakan jejaring kekuasaan yang bersifat “melekat” dengan mental korup bagi setiap individu yang memasukinya. 

Jika di daerah dengan indeks korupsi rendah korupsi dianggap penyimpangan, di daerah ini korupsi dianggap normal, memandu dan menginspirasi kejahatan politik secara lebih sistemik. Indikatornya jelas, banyak saudara saya yang tengah menyandang predikat “Mahasiswa” (Kaum Intelektual) yang tidak ingin melibatkan diri ketika ada ajakan diskusi seputar permasalahan korupsi di Sikka. Argumentasi mereka sangat sederhana namun sangat menggugah, “kami sudah bosan”.

Betapa tidak, realitas jagat politik di daerah ini digerakkan oleh dua dunia: “dunia tampak” dan “dunia tak tampak”. Dunia yang tampak adalah seluruh norma dan mekanisme politik yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dunia tidak tampak adalah realitas di balik layar yang berisi lobi, kontrak, dan kesepakatan politik tidak tertulis yang justru jauh lebih dominan ketimbang dunia yang tampak. Termasuk dalam konteks ini adalah dana politik yang peredarannya mudah terendus, tetapi sulit teridentifikasi.

Pada tingkat struktur di permukaan, jagat politik kita seolah-olah digerakkan oleh dunia yang tampak. Secara nasional ada banyak undang-undang politik dan lembaga yang didesain untuk menghentikan laju korupsi. Di NTT sendiri pemberitaan seputar kasus pemerikasaan, penetapan tersangka, pemanggilan saksi korupsi dan penahanan tersangka pun terjadi. 

Namun, ini semua tidak membuat ciut nyali para (calon) koruptor. Hal ini karena pada tingkat struktur yang lebih dalam jagat politik kita sebenarnya banyak digerakkan oleh dunia yang tidak tampak itu. Akibatnya, siapa pun yang memimpin, kita sulit terbebas dari endemic korupsi. Sebagai pertanyan penutup, Bisakah kita menjadi NTT tanpa korupsi?

Oleh: Jesen Boyangraba
Aktivis PMKRI Cabang Maumere St. Thomas Morus