Ignasius Jonan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi PLTU Riau-1
Cari Berita

Ignasius Jonan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi PLTU Riau-1

31 May 2019

Foto: Istimewa
Jakarta, marjinnews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memenuhi panggilan KPK dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Kali ini adalah pertama kalinya Jonan memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya penyidik lembaga antirasuah telah empat kali memanggilnya, namun tak jua datang yakni pada 13 Mei, 15 Mei, 20 Mei, dan 27 Mei 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK menerima surat yang ditandatangani Plh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang menerangkan Ignasius Jonan pada 20 dan 27 Mei 2019 tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena agenda ke Amerika Serikat dan Jepang belum selesai.

Dalam kasus ini, selain telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka, KPK pun sudah menahannya pada Senin (27/5) seusai menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam.

Sofyan diduga membantu bekas anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemilik saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan kontrak kerja sama proyek senilai 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Sofyan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri Eni Maulani Saragih, Johannes Kotjo dan pihak lainnya untuk memasukkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) PT PLN.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan diduga telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1, karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Sehingga PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar "Power Purchase Agreement" (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Terkait perkara ini, sudah ada 3 orang yang dijatuhi hukuman yaitu mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu juga telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johanes Budisutrisno Kotjo diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga memberikan suap kepada Eni Maulani Saragih sejumlah Rp5 miliar.

Penjelasan Jonan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Jumat (31/5). Yang bersangkutan keluar dari gedung komisi antirasuah itu sekitar pukul 14.45 WIB.

Saat keluar, Jonan menjelaskan kepada penyidik terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM. Menurut dia terdapat sejumlah tupoksi menteri di bidang pertambangan, kelistrikan, dan sebagainya.

"Tentang tupoksi, jadi kan tupoksinya kan ada tupoksi menteri di bidang pertambangan atau minerba juga ada tupoksi di bidang kelistrikan," ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia.

"Ditanya peranannya kementerian itu apa di dalam pertambangan juga di bidang kelistrikan juga persetujuannya sampai mana fungsi kementerian sebagai regulator, PLN dan sebagainya," ucap dia.

KPK menjelaskan Jonan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sofyan Basir. KPK mendalami soal pengesahan RUPTL, tarif, dan pengetahuan saksi soal proyek PLTU. 

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pengesahan RUPTL, tarif dan pengetahuan terkait proyek PLTU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya kepada wartawan secara tertulis. (EC/MN)