Andai Maria Geong Menaruh Empati Terhadap Suara Perlawanan Mama Osi Haul
Cari Berita

Andai Maria Geong Menaruh Empati Terhadap Suara Perlawanan Mama Osi Haul

11 April 2019

Foto: Istimewa
OPINI, marjinnews.com - Saya tiba-tiba merinding kala menyaksikan sebuah video yang dipublikasikan oleh admin Halaman Facebook Flores Documentary Network pada Senin (8/4/2019) pukul 22.42 WIB malam. Ada ingatan yang membawa saya kepada sebuah ketidakasingan atas konten dalam video tersebut. Rupa, dialek, hingga penampilan beberapa tokoh dalam video dokumenter itu mampu dan berhasil membius saya secara berlahan. 

Mama Osi Haul yang menjadi narasumber utama di antara ibu-ibu lainnya tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan perasaan cemas kala dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka bakal kehilangan tanah dan warisan leluhur mereka untuk selama-lamanya akibat program Flores Geothermal Island dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dimulai sejak 2017 lalu.

Hal ini memang bukan tanpa alasan, Mama Osi Haul telah bertahun-tahun menjadikan sektor pertanian dan peternakan ini menjadi tumpuan hidup, hingga menyekolahkan anak-anak sampai pada jenjang perguruan tinggi. Sehingga tidak heran jika duka yang sangat mendalam tak mampu disembunyikannya dengan cara apapun.

Munculnya sosok Mama Osi Haul dalam peristiwa naas ini mengingatkan saya pada Mama Aleta Baun. Beliau lahir dari keluarga petani di kaki Gunung Mutis, Timor, Nusa Tenggara Timur. Di usia muda, dia kehilangan ibunya sehingga dia dibesarkan perempuan lain di sukunya, Suku Mollo.

Sebagai seseorang yang hidupnya dibentuk oleh nilai-nilai dari tetua suku, Mama Aleta menjadi pemimpin di komunitasnya. Dilansir laman Goldman Prize, Suku Mollo berabad-abad bertahan hidup dari keanekaragaman hayati di Gunung Mutis yang disakralkan. Mereka mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, menanam di tanah subur dan menenun baju dari serat alami.

Perjuangan Mama Aleta dimulai pada 1990-an ketika Gunung Batu Anjaf dan Nausus mulai dirambah industri tambang dan industri kehutanan. Gunung Batu Anjaf untuk dikeruk (dibelah) dan diolah menjadi batu marmer. Batu, bagi orang Timor adalah batu nama. Nama marga ada pada batu-batu itu. Kalau batu nama itu dihilangkan, maknanya sama dengan menghilangkan identitas orang Timor.

Dia pun bertindak, menyatukan komunitas untuk sama-sama menolak upaya korporasi itu demi mempertahankan identitas Suku Mollo. Keinginannya sederhana, agar masyarakat setempat tidak kehilangan sumber pangan, identitas dan budaya daerah

Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo selama 11 tahun mulai membuahkan hasil pada 2007, dengan dihentikannya operasi tambang di daerah tersebut. Mama Aleta secara damai menduduki tempat-tempat penambangan marmer dengan aksi yang disebut “protes sambil menenun.” Perusakan tanah hutan yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor akhirnya bisa dicegah.

Kegigihan perempuan kelahiran Lelobatan, Mollo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 16 Maret 1963 itu mempertahankan tanah leluhurnya dan membangun solidaritas dan menjadi inspirasi bagi kaum tani dan masyarakat adat, khususnya kaum perempuan adat, telah membawanya meraih penghargaan lingkungan hidup “Goldman Environmental Prize 2013”.

Munculnya Mama Osi Haul sebagai Aleta baru dari Kampung Dasak, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat menurut saya sangatlah penting untuk dicermati bukan hanya sebagai sebuah fenomena yang muncul sebagai bagian dari upaya penolakan terhadap proyek geothermal, tetapi lebih kepada bagaimana perlawanan atas penindasan itu murni benar-benar muncul dari objek paling rentan merasa ditindas.

Oleh karena itu, mengingat Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong juga merupakan orang yang masuk dalam kategori sama seperti Mama Osi Haul, naif rasanya ketika beliau menutup mata dan membiarkan suara Mama Osi Haul ini seperti memukul angin. Tidak mendapat hasil apa-apa. Perasaan empati sebagai sesama perempuan harusnya menjadi dasar dukungan Maria Geong atas penolakan Mama Osi Haul dan ibu-ibu yang lain terhadap proyek geothermal di wilayah mereka.

Namun, apabila itu tidak dilakukan maka minta maaf saja jika saya berpendapat bahwa ada kesia-siaan memiliki wakil perempuan di tampuk kekuasaan karena dia hanya mampu menjadi pelengkap pada sesuatu yang seharusnya berpihak kepada kelompok Mama Osi Haul.

Untuk diketahui bahwa penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi ini seperti dilansir jpicofmindonesia.com tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Surat Keputusan ini didukung dengan telah disusunnya peta jalan (road map) Pulau Flores sebagai pulau panas bumi.

Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi tentu tak terlepas dari potensi panas bumi yang tersebar di enam belas (16) titik, mulai dari Wae Sano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedei, Bukapiting, Roma-Ujelewung, dan Oyang Barang.

Salah satu wilayah dengan potensi energy panas bumi yang cukup tinggi adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Wae Sano di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. WKP Wae Sano sendiri merupakan salah satu pilot project pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain dari dana yang dikelola PT. SMI, WKP Wae Sano juga memanfaatkan dana hibah dari World Bank yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility(GEF).

Rencana pengembangan geothermal oleh pemerintah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur di Desa Wae Sano dengan basis argumentasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan pariwisata, membangun infrastrktur, dan untuk kesejahteraan masyarakat ini, merupakan sebuah kebijakan keliru dan irasional, tidak mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan ini murni inisiasi sepihak pemerintah tanpa melalui musyawarah secara terbuka dengan masyarakat. Kebijakan ini juga sama sekali tidak relevan dengan kondisi ri’il masyarakat yang sejak nenek moyang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

Oleh: Andi Andur