Suryo: Melihat Polemik Sawit dari Konteks Makro dan Mikro
Cari Berita

Suryo: Melihat Polemik Sawit dari Konteks Makro dan Mikro

24 March 2019

(Foto: Suryo)

YOGYAKARTA, marjinnews.com - The Indonesian Power For Democracy (IPD) menyelenggarakan diskusi menanggapi polemik sawit Indonesia - Uni Eropa, pada Jumat (22/03). Diskusi tersebut merupakan rangkaian kegiatan IPD untuk membuat buku kajian sawit yang berbasis pada kepentingan petani.

Suryo Adi Pramono, Kepal Pusat Studi HAM dan Demokrasi Yogyakarta, dalam diskusi tersebut mengatakan, perlu melihat polemik ini dari dua konteks yaitu makro dan mikro. Menurutnya dari konteks makro sawit dibutuhkan oleh nasional untuk berbagai kebutuhan dan menambah devisa negara.

Pada konteks makro, dia menyebutkan bahwa sawit diperlukan negara, disisi lain juga dianggap tidak ramah lingkungan. Kasus terakhir kita masih negosiasi dengan Eropa supaya sawit kita tidak diblok untuk masuk ke Eropa.

"Sawit juga ada pada tegangan antara pada satu untuk biofuel, biodiesel, bioseratus. Selain itu kebutuhan rumah tangga seperti minyak, sawit untuk apa juga masih dinegosiasikan antar pihak apakah untuk bahan bakar minyak atau untuk bahan olahan" terangnya.

Di samping itu sawit juga sudah masuk di kalimantan, di Sumatra, menghidupi ratusan ribu orang dengan banyak perusahaan. Disisi lain, sawit juga tidak ramah lingkungan karena tidak bisa jangka panjang.

"Kontroversial karena tidak bisa dihentikan begitu saja karena sudah menghidupi banyak orang dan menambah devisa Negara. Karena selain batu bara, sawit memberi kontribusi devisa kita. Kita juga ekspornya yang masih lemah" ungkapnya.

Sementara dari konteks mikro, Suryo mengatakan kelembagaan petani, akses pasar dan relasi dengan PTP tidak mulus dan lemah.

"Secara mikro dari teman mahasiswa dan aktivis, para petani di Sumatra tidak cukup kapabel yakni yang ke satu adidaya, kedua input bahan pertanian, pupuk, ketiga kelembagaan (pengorganisasian petani juga lemah), yang keempat yakni akses pasar lemah, kelima kesejahteraan ekonomi petani juga lemah, keenam relasi dengan PTP juga tidak sebenarnya mulus, ketujuh persyaratan nasional dan Internasional terkait standarisasi ada RSPO, ada ISPO, serta ada sertifikasi Internasional dan lain-lain" pungkas Suryo.

Lanjut Suryo, pendampingan terhadap petani sawit Indonesia lemah, menurutnya sawit di Indonesia tidak seproduktif sawit Malaysia.

"Ada pembeda dengan yang di luar negeri ada sertifikasi untuk ekspor. Kedelapan, pendampingan terhadap petani juga lemah, Problematika di Seputar dunia sawit, rekomendasi dari pemerintah apa terus dari masyarakat sipil, para perusaahaan terhadap petani sawit sebagai ujung tombak karena sawit Indonesia tidak seproduktif sawit Malaysia. Cara mengerjakannya juga berbeda, kalau mau ekspornya bagus yaa ujung tombaknya ada di petani tersebut. Mereka diberdayakan" tutup dosen Universitas Atma Jaya tersebut.


Laporan: Viky Purnama