$type=grid$count=4$tbg=rainbow$meta=0$snip=0$rm=0

Penyakit-Penyakit Birokrasi di NTT

Ben S. Galus, Penulis Buku 'Menalar Negara, Perspektif Politik, Birokrasi dan Ekonomi'
OPINI, marjinnews.com - Tuntutan akan perubahan di segala aspek kehidupan, pada dasarnya akan bermuara pada pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan, di mana birokrasi merupakan salah satu komponen dari unsur pemerintah yang mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam konteks birokrasi pemerintah daerah NTT memiliki dinamikanya tersendiri sesuai dengan perkembangan dan perubahan politik yang terjadi. Pada awal pemerintahan NTT (1958), menjaga pertumbuhan dan kesinambungan pembangunan. 

Oleh sebab itu, wajah birokrasi NTT lebih sebagai abdi  negara dari pada sebagai pelayan masyarakat (public service) sebagaimana yang seharusnya. Gejala ini pun belum pernah surut sampai saat ini, bahkan sampai sulit diuraikan.

Birokrasi sampai lapisan bawah lebih menampilkan dirinya sebagai sebuah institusi yang merupakan kepanjangan kepentingan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang sedang berkuasa. Dari periode satu ke periode lainnya jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, pengentasan kemiskinan, perbaikian gizi dengan program daun kelornisasi menjadi target utama, semuanya hanya angan-angan. Birokrasi diposisikan sebagai institusi pemerintah dalam mengamankan jalannya pembangunan daerah. 

Sentralisasi kekuasaan maupun otoritarianisme kekuasaan gubernur/bupati/walikota yang merupakan kelanjutan pemerintahan di masa lalu, telah mendorong lahirnya sebuah birokrasi yang kaku, tidak transparan, jauh dari demoktratis dan tidak berpihak pada rakyat, sehingga menyuburkan praktek-praktek KKN. 

Birokrasi menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu (melanggengkan kekusaan gubernur/bupati/walikota) mengingat begitu kuatnya peran dan posisi birokrasi dalam segala sendi kehidupan di masyarakat, sampai ilmuwan Karl D. Jackson mengkategorikan birokrasi di Indonesia sebagai birokrasi politik.
  
Dalam pemahaman Karl. D Jackson dan Lucian Pye, politik birokrasi (bureaucratic politics) diterjemahkan sebagai suatu bentuk segala upaya pemerintah yang berkuasa untuk memanfaatkan instrumen birokrasi sebagai alat untuk mengatasi disfungsionalitas-disfungsionalitas maupun resiko-resiko yang dapat membahayakan kelangsungan sebuah sistem. 

Dalam konteks ini, sistem yang dimaksud adalah sistem politik yang dikembangkan dan dibangun oleh pemerintah pada masa itu, untuk mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai macam cara.
Reformasi telah membawa harapan baru bagi masyakat kita. Reformasi telah memberikan peluang akan lahirnya demokratisasi dan transparansi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya penampilan baru birokrasi sebagai salah satu instrument negara. 

Tingginya tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan, telah memaksa pemerintah daerah yang berkuasa sebagai penyelenggara negara, menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik. 

Penyakit-penyakit birokrasi
Diskursus kinerja birokrasi  saat ini seringkali menarik untuk didiskusikan. Berbagai diskusi dan seminar formal maupun duduk-duduk di warung kopi, tak pelak menjadi pembicaraan umum kalayak, bahwa birokrasi  itu sebuah institusi yang berbelit-belit, tidak ada dinamika, kotor  dan kadang digambarkan sebagai sebuah sosok yang angker. 

Sejauh pengamatan saya, diskusi yang paling menarik di seputar birokrasi adalah   masalah netralitas birokrasi. Sebab dalam kapasitasnya  sebagai public servise kepada masyarakat, tetapi di sisi lain kehidupan birokrasi tidak netral. Artinya selama kehidupan birokrasi masih dihantui pengaruh kekuatan tertentu, maka sulit dibayangkan birokrasi itu sebagai public service.

Dalam konteks netralitas ini, bukan mustahil muncul berbagai macam virus/penyakit yang menggrogoti birokrasi. Dalam uraian ini saya mencoba mengiventarisasi beberapa macam penyakit/virus yang menggerogoti birokrasi di NTT.

Inventarisasi pertama, dalam kaitannya  persepsi dan gaya manajerial, antara lain: penyalahgunaan wewenang (abuse of power), mengaburkan masalah, menerima sogok/upeti, kecenderu-ngan mempertahankan status quo, empire building, kurang koordinasi, bermental feodal(isme), berorientasi vertikal, takut pada perubahan/inovasi/resiko, tidak inovatif, pandai mengelabui, bermental calo.

Inventarisasi kedua,  sebagai akibat rendahnya keterampilan/pengetahuan dan gagasan para pelaksana, antara lain: ketidaktelitian, bekerja asal jadi, miskin perencanaan, bekerja tidak berdasarkan sasaran, cepat puas, pikirannya mendek, counter productive, mutu hasil pekerjaan rendah, tidak cekatan, inkompetensi, melakukan kegiatan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, stagnasi, kolusi, kurang membaca, miskin ide/gagasan, mengerjakan disposisi.

Inventarisasi ketiga, tindakan melanggar norma hukum dan perundang-undangan yang dilakukan oleh anggota birokrasi itu sendiri, meliputi: korupsi, ketidakjujuran, menyuap, uang semir, kontrak fiktif (kuitansi fiktif, SPJ fiktif), sabotase, pencurian, pemalsuan.

Inventarisasi keempat, menyangkut prilaku birokrat (behavioural approach), berupa tindakan sewenang-wenang, adigang-adigung, mbalelo, pura-pura sibuk, pemaksaan (coersive), pressure, konsipirasi, dramatisasi, kaku, tidak peka, pamrih, kasak-kusuk, gengsi,  senang menceritakan kekayaan orang lain, cara kerja yang berbeli-belit (red tape).

Inventarisasi kelima,  muncul sebagai akibat situasi  internal, antara lain: penetapan sasaran yang tidak tepat, mengalokasikan anggaran tidak pada tempatnya, eksploitasi, ekstorsi, tidak tanggap, disguishe unemployment, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja sangat kotor alias tidak nyaman (penuh dengan arsip-arsip kotor), kinerja rendah, inconvenience, miskomunikasi, misa-sumsi, misinformasi, irihati, sukuisme, klobotisme, parokialisme, primordialisme.

Semua penyakit yang disebutkan di atas adalah hal yang lumrah dalam kehidupan birokrasi di NTT. Tidak ada birokrasi yang bebas dari penyakit, namun tidak ada birokrasi di NTT yang macet karena berbagai macam penyakit yang menghinggapinya bersamaan.

Upaya penyembuhan berbagai macam penyakit tersebut di atas suatu pilihan/resep yang tepat adalah birokrasi perlu direstrukturisasi kembali.Artinya harus ada peremajaan. Anak-anak muda yang punya idealisme dan punya pikiran maju diberi kesempatan untuk memimpin birokrasi di NTT. Mulai dari pejabat eselon empat sampai eselon satu. 

Tentunya tidak terlepas dari sistem kerja berdasarkan sistem, harus ada visi dan misi yang jelas, harus ada reward and punishment, dan setiap pegawai negeri (ASN) harus berprinsip  menjadikan moral sebagai garda depan. Sehingga birokrasi sebagai pelayaan publik menjadi maju dan meletakkan birokrasi itu dalam tataran pelayanan yang efisien dan efektif, maka birokrasi menjadi kebanggaan masyarakat. 

Salim & Woodward (1996), melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas dan persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumberdaya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan prinsip keadilan dan pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Zaithaml Parasuraman dan Berry (1990) mengemukan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan  yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki tehnologi canggih misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik dimata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan aspek pelayanan bagi masyarakat.

Berbagai prinsip pelayanan yang harus diakomudasi dalam pemberian pelayanan publik seperti prinsip kesederhanaan, misalnya mempunyai maksud bahwa prosedur atau tata cara pemberian pelayanan publik harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan. 

Kultur Birokrasi NTT

Kultur birokrasi  pemerintahan yang seharusnya  lebih menekankan pada pelayanan masyarakat, ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif  oleh birokrasi di NTT  secara struktural. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem pilitik Pilkada  yang telah menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik  kekuasan dari pada  sebagai agen pelayanan publik, sedangkan secara struktural kondisi tersebut lebih disebabkan akar sejarah kultural feodalistik birokrasi seperti masih diadopsinya budaya priyai yang bersifat paternalistik.

Menurut Koentjaraningrat (1987), priyai dalam masyarakat Jawa menunjukan status sosial yang sangat tinggi, bahkan cenderung sangat eksklusif. Aktualisasi dari sisitem nilai priyai (borjuis) membawa efek psikologis pada aparat birokrasi. Birokrasi beserta aparatnya cenderung mengasumsikan sebagai pihak yang harus dihormati oleh masyarakat. 

Birokrasi tidak merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena birokrasi bukan sebagai pelayan, akan tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang harus melayani dan harus mengerti keinginan birokrasi.  

Sentralisasi birokrasi telah menyebabkan birokrasi terjebak dalam pengembangan kultur organisasi yang berorientasi  vertikal daripada  berorientasi pada kepentingan publik. Sentralisme dalam birokrasi telah menyebabkan terjadinya patologi dalam bentuk berbagai penyimpangan  kekuasaan dan wewenang yang dilakukan birokrasi. 

Patologi birokrasi muncul karena norma dan nilai-nilai  yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi ke atas, yaitu pada kepentingan politik kekuasan, bukannya kepada publik. Berbagai kebijakan pembangunan pemerintahan yang selalu ditentukan oleh pemerintah pusat menunjukan kuatnya budaya sentralisme dalam birokrasi. 

Kondisi tersebut mengakibatkan birokrasi tidak semakin sensitif  terhadap nilai, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Birokrasi menjadi kurang fleksibel, sehingga kebijakan yang diterapkan kurang responsif terhadap kondisi masyarakat daerah yang memiliki masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang bersifat spesifik.   

Kinerja yang baik harus didukung oleh Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang secara ketat memegang tiga prinsip economy, efficient dan effective dan berorientasi pada outcome. Kinerja Pemerintah Daerah NTT yang baik diyakini akan menghasilkan sesuatu yang diangap bernilai tinggi oleh masyarakat. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mencapainya yaitu menjalankan prinsip high performance government (pemerintah yang berkinerja tinggi), dan mengembangkan kapabilitas (capability building).

Prinsip-prinsip high performance government adalah fokus pada klien atau warganegara, berorientasi pada outcome, akuntabel, inovatif dan luwes, berisikap terbuka dan siap bekerja sama dengan siapa saja, penuh perhatian. 

Kapabilitas yang perlu dikembangkan adalah mencakup: di bidang strategi dan pembuatan kebijakan, organisasi dan desain proses kerja, manajemen kinerja, menjalin kemitraan, kemampuan memasarkan dan menjalin hubungan dengan klien, procurement dan logistic, menajemen human capital, dan manajemen informasi.

Ini menuntut pemerintah daerah NTT senantiasa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memberikan pelatihan yang berkesinambungan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia supaya mampu menjalankan prinsip-prinsip bagi terwujudnya high performance government yang juga berarti public government atau pemerintahan yang amanah. 

Oleh: Ben Senang Galus
Penulis Buku "Menalar Negara, Perspektif Politik, Birokrasi dan Ekonomi"
Tinggal di Yogyakarta

Diskusi Bupati Manggarai Barat Mencari Pemimpin

Name

anak muda,2,Badung,1,Bali,135,Ben Senang Galus,2,Bencana Alam,2,Berita,186,Bhineka,2,Birokrasi,2,BNI,1,Bola,3,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,4,BPJS,1,Budaya,34,Bung Karno,1,Bunuh Diri,4,Bupati Mabar,2,Camilian,1,Celoteh,3,Cerpen,202,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,646,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,19,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,3,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,5,Editorial,51,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,10,Focus Discussion,1,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,7,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMNI,4,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,2,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,68,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,17,Internasional,17,Internet,2,Investasi,1,IPD,3,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,4,JK,1,Jogja,2,Jogyakarta,3,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,308,Kata Mereka,2,KDRT,1,Keagamaan,6,kebakaran,4,kebudayaan,3,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,6,Kemanusiaan,55,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,155,kepemudan,7,kerohanian,2,Kesehatan,5,Ketahanan Nasional,1,Keuangan,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,55,KPK,11,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,52,Kritik Sastra,3,Kupang,25,Labuan Bajo,51,Lakalantas,11,Larantuka,1,Legenda,1,Lembata,2,Lifestyle,3,Lingkungan Hidup,13,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,15,Mahasiswa,47,Makasar,6,Makassar,4,Malang,4,Manggarai,121,Manggarai Barat,21,Manggarai Timur,27,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,1,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,102,MMC,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,350,Natal,18,Ngada,8,Novanto,2,Novel,16,NTT,345,Nyepi,2,Olahraga,13,Opini,560,Orang Muda,7,Otomotif,1,OTT,2,Padang,1,Papua,16,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,25,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,19,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,19,Perindo,1,Peristiwa,1365,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Petrus Selestinus,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,40,Pilkada,98,Pilpres 2019,25,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,50,Polisi,24,politik,89,Politikus,6,POLRI,8,PP PMKRI,1,Pristiwa,39,Prosa,1,PSK,1,Puisi,100,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,9,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,2,Ruteng,30,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,14,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,1,Sekilas Info,42,Sekolah,2,seleb,1,Selebritas,28,selingkuh,1,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,31,Sospol,35,Spesial Valentine,1,Start Up,1,Suara Muda,235,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,10,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,9,Tentang Mereka,68,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,11,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,Ujian Nasional,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,21,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Penyakit-Penyakit Birokrasi di NTT
Penyakit-Penyakit Birokrasi di NTT
https://1.bp.blogspot.com/-Nmm8WqDTNAI/XJngGNq1PHI/AAAAAAAACc4/5_OXGWiutYcfKr0rI2nolor0kMd-fb52gCLcBGAs/s320/Ben%2BGalus.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Nmm8WqDTNAI/XJngGNq1PHI/AAAAAAAACc4/5_OXGWiutYcfKr0rI2nolor0kMd-fb52gCLcBGAs/s72-c/Ben%2BGalus.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2019/03/penyakit-penyakit-birokrasi-di-ntt.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2019/03/penyakit-penyakit-birokrasi-di-ntt.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy