Penangkapan Robertus Robet, PMKRI Yogyakarta: Jangan Sampai Ada Robertus yang Lain
Cari Berita

Penangkapan Robertus Robet, PMKRI Yogyakarta: Jangan Sampai Ada Robertus yang Lain

9 March 2019

(Foto: dok. PMKRI Jogja)

Yogyakarta, Marjinnews.com - Penangkapan Robertus Robet oleh Polisi di rumahnya di Depok, Jawa Barat pada Rabu malam, 6 Maret 2019 sekitar pukul 23:45 WIB adalah tindakan yang sangat diskriminatif yang dilakukan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PMKRI Jogja, Astra Tandang.

Menurutnya tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut sangat berlawanan dengan hukum.

"Penangkapan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap saudara Robertus Robert adalah tindakan yang sangat diskriminatif. Ini tindakan melawan hukum dan sangat mencedrai hak asasi dari saudara Robertus Robert karena sangat bertentangan dengan perkab no 14 tahun 2014 tentang manajemen penyelidikan tindak pidana. Robetus Robert bukan teroris, bukan terlibat dalam narkoba atau kejahatan luar biasa lainya. Ia adalah warga negara yang hak dan kebebasaanya dilindungi UUD 45 dan mencoba untuk mengawal keadaan alam demokrasi ini untuk tetap steril dari kuasa militer yang akan kembali merecoki ruang-ruang kebebasan sipil" ungkap Astra.

Lebih lanjut ia menilai, tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian atas Robertus Robert bisa mematikan pikiran rasional di ruang demokrasi.

"Sikap gegabah yang dilakukan aparat kepolisian bisa menjadi lonceng kematian pikiran rasional di ruang demokrasi Indonesia" lanjut mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD itu.

PMKRI Jogja sebagai organisasi yang serius menegakan demokrasi pun turut tidak sepakat atas kembalinya Dwi Fungsi TNI.

"Kami PMKRI Yogyakarta sebagai organisasi mahasiswa tegas untuk menolak kembalinya Dwi Fungsi TNI. Kami tidak mau, kehidupan kita di alam demokrasi ini selalu didikte dan diawasi moncong senjata. Kita tidak mau bangsa ini mundur ke masa lalu, kembali dalam sejarah kelam bangsa ini di era ORBA", tegas Sekjed Demisioner PMKRI Jogja tersebut.

Baginya, kesetabilan demokrasi harus diutamakan.

"Kesetabilan demokrasi, dijaminnya hak sasi dan hak berekspresi warga negara adalah tugas yang harus terus dijaga, khususnya oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi dan oleh Prabowo jika kelak ia menjadi Presiden yang notabene berasal dari kalangan militer. Situasi itu, harus dimuali dari sekarang. Melalui terciptanya pemilu yang menjamin kebebasan mengkritik, yang awas dari segala bentuk diskriminasi terhadap hak asasi warga negara", papar Astra.

PMKRI Jogja pun mewaspadai jika ada Robertus Robert yang lain, khususnya yang menimpa Mahasiswa.

"Jika Robertus Robert tidak segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dijamin segala kemanananya dari berbagai tindakan diskriminasi dan teror, kami PMKRI sebagai organisasi mahasiswa mewaspadai jika kejadiaan yang sama akan menimpa mahasiswa yang selama ini dinobatkan sebagai agen of control terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Kita tidak mau mahasiswa diberangus kebebasan dan haknya saat menyuarakan keadilan dan kebenaran. Kita tidak mau ada Robertus Robert yang lain, " tutup Astra.*

(VP/MN)