Menyikapi Revolusi Industri 4.0
Cari Berita

Menyikapi Revolusi Industri 4.0

17 March 2019

Foto: Dok. Pribadi
OPINI, marjinnews.com - Awal tahun 2018 menjadi penanda dibukanya gerbang menuju sebuah era baru yang akrab disebut Revolusi Industri 4.0 (sekarang ini) ditandai dengan penggabungan antara teknologi komputer dan internet untuk menggerakan hampir semua proses produksi industrial. 

Di bawah panji industri 4.0, hal-hal memainkan peran lebih penting dalam internet of things (IoT), otomatisasi, sistem cyber-fisik, dan kecerdasan buatan (AI) yang semuanya mempengaruhi manusia dalam penilaian etis. Konsep “industri 4.0” pertama kali digunakan di publik dalam pameran Industri Hannover Messa di kota Hannover, Jerman di tahun 2011.

Meskipun demikian, perbincangan bahkan perdebatan mengenai Revolusi Industri 4.0 (walaupun tidak disebutkan secara jelas dengan istilah Revolusi Industri 4.0) ini sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu di kalangan sosiolog. 

Pada akhir abad ke-20, banyak orang berpendapat bahwa kita berdiri di muka gerbang era baru, yang harus direspon ilmu sosial dan akan mengantarkan kita melampaui modernitas itu sendiri. Berbagai istilah yang mempesona telah dikemukakan untuk menggambarkan masa transisi ini, beberapa di antaranya secara positif mengacu kepada kemunculan suatu tipe sistem sosial baru (misalnya “masyarakat informasi” atau “masyarakat konsumen”) namun kebanyakan di antara mereka justru mengatakan bahwa sejumlah kondisi yang mendahului semakin mendekati akhir (“pascamodernitas”, pascamodernisme”, “masyarakat pascaindustri”, “pascakapitalisme”, dan lain-lain). 

Beberapa perdebatan tentang masalah ini terutama berkutat pada transformasi institusional, khususnya perdebatan yang menyatakan bahwa kita bergerak dari sistem yang didasarkan pada pembuatan benda-benda materi menuju kepada sistem yang lebih terpusat pada informasi (Giddens, 2005:2).

Di Indonesia, istilah Revolusi Industri 4.0 semakin digalakan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), telah resmi meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai tanggapan pemerintah atas Revolusi Industri 4.0. Wacana penggunaan iptek yang dominan dinilai dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan negara dan masyarakat. 

Dilansir dari Kemenperin, perancangan Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang terintegrasi dalam pengimplementasian strategi antisipasi dalam menghadapi perkembangan dunia industri. Jika revolusi sebelumnya menggunakan teknologi automasi dalam kegiatan industri, maka pada Revolusi Industri keempat ini teknologi inormasi dan komunikasi digunakan sepenuhnya (Wali.dkk, dalam Bulaksumur Pos, 2018:10).

Kehadiran Revolusi Industrii 4.0  bagaimanapun memunuculkan pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaan mendasar atas konsep Revolusi Industri 4.0 adalah apakah masyarakat sudah siap menyambut Revolusi Industri 4.0?
Dua Ekstrem

Saya akan menuntun kita untuk menjawab pertanyaan ini melalui perspekif Ilmu Sosiatri. Dalam perpektif Ilmu Sosiatri, ada dua sikap (ekstrem) yang dapat diambil atau ditunjukkan masyarakat terhadap perubahan sosial.

Pertama, masyarakat menghendaki agar perubahan fisik dan teknologi menunggu terjadinya perubahan sikap mental, sehingga masyarakat telah “siap” untuk menerima perubahan tadi. Dalam konteks menyambut Revolusi Industri 4.0 masyarakat harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat turut berpartisipasi dalam Revolusi Industri 4.0 ini. 

Langkah yang perlu diambil adalah mendidik masyarakat agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang melek teknologi. Pendidikan dan literasi dalam menyambut Revolusi Industri 4.0 mencakup emat hal yaitu: Pertama, mendorong siswa untuk menguasai internet of things (IoT). Kedua, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, adopsi augmented reality, sistem cloud, cybersecurity, robot otonom, dan data besar (big data). Keempat, inovasi teknologi melalui perusahaan baru dengan memfasilitasi inkubasi bisnis.

Pendidikan dan literasi teknologi sangat perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman tentang sifat industri 4.0 antara daerah-daerah “maju” dan daerah-daerah “berkembang” di Indonesia. Sebab revolusi industri 4.0 tidak boleh dipukul rata melainkan harus mempertimbangkan kapasitas dan kualitas masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, tantangan menghadapi Revolusi Industri 4.0 adalah kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Tanpa SDM yang baik untuk mengimbangi teknologi maju, kita akan pincang juga. Teknologi tak dapat dicegah, yang penting adalah bagaimana menghadapinya. Tidak hanya memiliki teknologinya, tetapi juga mendidik orang untuk menghadapinya (Tempo, 9-25 november 2018:9).

Kedua, masyarakat menghendaki dilaksanakannya perubahan fisik dan teknologi tanpa harus memperhatikan apakah sikap mental masyarakatnya sudah cocok atau belum, oleh karena dalam proses berikutnya sikap mental masyarakat akan dengan sendirinya terseret mendekati modernisasi. 

Saya menduga bahwa Hanif mengikuti pola pikir ekstrem kedua ini sehingga dia berpendapat bahwa “Revolusi Industri 4.0 tidak perlu dikhawatirkan. Secara umum, sejak revolusi industri pertama hingga sekarang, manusia selalu survive dengan perkembangan, yang penting adalah mengantisipasinya” (Tempo, 9-25 november 2018:10).

Menurut I Made Andi Asrana, dosen Teknik UGM mengatakan Revolusi Industri jilid empat merupakan kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dapat dihindari oleh orang. Dia juga menambahkan banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah bentuk keterlibatan terhadap Revolusi Industri 4.0 sudah terjadi. Namun, yang saya lihat, orang-orang tidak tahu bahwa dia mengalaminya.

Jalan Tengah

Pada dasarnya kedua ekstrem tersebut masing-masing mengandung kelemahan. Ekstrem yang pertama akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan ekstrem yang kedua akan mudah menimbulkan proses disorganisasi sosial dan tidak fungsionalnya hasil pembangunan. 

Mengingat hal tersebut, pada umumnya orang lebih senang memilih tempat di antara kedua ekstrem tadi dengan harapan akan dapat meniadakan atau mengurangi kelemahan masing-masing dan saling memanfaatkan keunggulannya.

Pemilihan tempat di antara kedua ekstrem tersebut bukan barang yang mustahil untuk dilakukan, karena pada dasarnya perubahan sosial (Revolusi Industri 4.0) bukan merupakan hal yang bersifat antagonis. Dengan pengambilan proporsi yang tepat, keduanya justru akan saling mengisi dan melengkapi dalam rangka memperlancar proses pembangunan yang berjalan. 

Tentang posisi mana yang dipilih, apakah condong pada ekstrem pertama ataukah ekstrem kedua sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat yang hendak dibangun serta target dan sasaran pembangunan itu sendiri. 

Sejarah revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, saat terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh mesin yang bersifat manufaktur. 

Perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi ini sayangnya tidak diimbangi dengan adaptasi perubahan struktur sosial dan ekonomi yang berjalan lebih lambat pada waktu itu, hingga menciptakan segregasi sosial antara kaum borjuis (kelompok pengusaha) dan kaum proletar (kaum pekerja).

Belajar dari ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan perubahan struktr sosial dan ekonomi yang mengikutinya tersebut, Wening Udasmono selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM menjabarkan bahwa pihak FIB tidak ingin gegabah dan terburu-buru dalam menetapkan kebijakan untuk mempersiapkan Revolusi Industri 4.0, seperti menambah mata kuliah baru atau melakukan transformasi digital secepatnya. 

Niat tersebut diputuskan dengan perhitungan bahwa studi sosial humaniora harus memandang dengan kritis suatu peristiwa sosial yang melibatkan manusia secara umum, supaya peristiwa tersebut tidak merugikan orang banyak.

Namun, diakui oleh Wening, pihaknya saat ini sudah membentuk tim yang sedang mengkaji lebih dalam Revolusi Industri 4.0 dan dampaknya terhadap ranah sosial dan humaniora. Tim yang sudah dibentuk tersebut terdiri atas ahli antropologi, ahli sejarah, dan ahli bahasa industri ini. “Kami sedang mencari sebuah jalan di mana kita sebagai seseorang yang mendalami bidang sosial dan humaniora, dan masyarakat pada umumnya tidak merasa tertinggal saat melakukan adaptasi perkembangan teknologi teramat cepat di Revolusi Industri 4.0 ini. Jangan sampai manusia yang seharusnya memanfaatkan teknologi, malah diperbudak oleh teknologi” (Ridho, dkk, dalam Bulaksumur Pos, 6 Agustus 2018:8).* 

Oleh: Hery Kabut
Anggota Kelompok Studi Tentang Desa Yogyakarta