Togar Apresiasi Polda Bali Hentikan Kasus Paedofilia: Jangan ada Dusta, Jika Fakta Lapor Polisi Bukan di Media
Cari Berita

Togar Apresiasi Polda Bali Hentikan Kasus Paedofilia: Jangan ada Dusta, Jika Fakta Lapor Polisi Bukan di Media

MARJIN NEWS
21 February 2019


DENPASAR, marjinnews.com - Polda Bali akhirnya menghentikan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus dugaan paedofil di ashram Klungkung.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pucuk Pimpinan tertinggi Kepolisian di Bali Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, M.M.

Jendral Petrus mengatakan, bahwa hukum tidak bisa dinilai dari "katanya."

"Testimonium De Auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Karena saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri," tegas Jendral Petrus.

Terkait kasus ini, Jendral Petrus juga menjelaskan  dan mengingatkan untuk mengamankan hak asasi orang.

“Harus diingat bahwa kita harus mengamankan hak asasi orang. Paedofil ini dimunculkan pada 2015 dan kejadiannya pada sebelumnya. Kemudian di-eksplore oleh orang-orang atau oknum tertentu dimanfaatkan pencitraan dan sebagainya yang tidak punya dasar yang baik. Hanya mau eksploitasi berita untuk anak-anak,” ujar Petrus Golose.

"Ini jadi mencederai tugas kami dari kepolisian dan untuk menjaga privasi anak-anak, hak asasi anak-anak. Dimunculkan sementara korbannya sudah dewasa," ucapnya. 

“Jangan bicara soal ini kalau tak ada data dan reasoning. Bayangin kalau anakmu digituin. Jangan mencederai hukum,” tegasnya.

Irjen Petrus Golose menyampaikan, jangankan korban (anak-anak) tersangka (anak-anak) pun dijaga (hak asasinya).

"Kasus ini bukan kasus paedofil seperti yang diberitakan kemarin-kemarin," tegas Jendral Petrus lagi.

Langkah tegas Kapolda Bali untuk menghentikan kasus ini disambut baik oleh advokat Kawakan dan panglima hukum Togar Situmorang.

Kepada MARJINNEWS.COM, Togar mengaku sangat mendukung keputusan Polda Bali untuk tidak akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus dugaan paedofil yang terjadi di ashram Klungkung.

“Benar kata Kapolda Bali, bahwa hukum tidak bisa dinilai dari "katanya” Testimonium De Auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Karena saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri," ujar Panglima Hukum yang saat ini sedang menyelesaikan program Doktor S3 Hukumnya di Universitas Udayana Bali.

Kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun saat ini kembali berkembang ketika Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait mengunjungi Ashram Klungkung untuk menemui pengelolanya yang diduga melakukan perundungan seksual kepada anak-anak didiknya di ashram tersebut.

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.A.P, Calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Denpasar Nomor urut 7 itu juga menilai, kasus paedofil ini memang merupakan kejahatan serius yang penting untuk segera ditindaklanjuti.

"Karena di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 78 sudah diatur jelas, setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan dan dibiarkan, itu dapat dikategorikan sebagai ikut serta mendorong pelanggaran anak dan bisa dipidana lima tahun," terang Togar.

Namun, Caleg Millenial dari Dapil Denpasar itu juga menjelaskan, untuk menindaklanjuti suatu kasus para penyidik harus lebih profesional bagaimama caranya mengumpulkan bukti-bukti agar dapat mengungkap kasus tersebut apabila memang benar terjadi.

"Apalagi kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang yang diduga sebagai korban juga enggan memberikan keterangan," terangnya.

"Penyidik tidak bisa memaksa karena sesuai pasal 5 huruf c Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan," tambahnya.

Terkait informasi adanya rekaman pengakuan pelaku, kata Togar, bila benar ada rekaman tersebut, maka rekaman juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan korban, saksi, surat, ahli dan petunjuk.

"Di mana pengakuan pelaku baru bernilai sebagai alat bukti bila diucapkan di depan sidang pengadilan (Keterangan terdakwa)," terang Togar.

Pada kesempatan tersebut, Togar Situmorang, S.H, M.H, M.A.P, sebagai pengamat publik mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga privasi anak-anak, hak asasi anak-anak.
Dan ia kembali menekankan terkait kasus Pedofilia ini agar jangan menilai dari "katanya", tetapi harus "faktanya."

Sebab menurut Togar, kasus ini bukan kasus paedofil seperti yang diberitakan di media massa lainnya.

"Kasus ini hanya dipolitisir oleh orang-orang yang tidak bertanggujg jawab," tutupnya.

Penulis: Remigius Nahal