Pers untuk Siapa? Ruang Diskusi Joglo Aquinas
Cari Berita

Pers untuk Siapa? Ruang Diskusi Joglo Aquinas

13 February 2019

(foto: Marjinnews.com)

YOGYAKARTA, marjinnews.com - Kehadiran pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki pengaruh besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dalam UU Pers no 40 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Lahirnya UU tersebut dianggap sebagai awal kemerdekaan pers di Indonesia, setelah melalui sejarah “buruk” pers di masa orde baru. Salah satu poin yang dibahas dalam UU tersebut adalah adanya kebebebasan pers tanpa campur tangan negara (pengungkapan kebebasan bependapat secara kolektif, dan hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia).

Kongres ke-28 PWI salah satunya membahas Hari Pers Nasional (HPN), hingga ditetapkan tanggal 09 februari sebagai Hari Pers Nasional (HPN), melalui surat keputusan presiden RI nomor 05 tahun 1985. Maka sejak itu, setiap tanggal 09 februari diperingati sebagai hari pers nasional,  begitu juga pada 09 februari 2019 yang perayaanya berpusat di Surabaya.

Setelah melalui sejarah panjang, pasca kemerdekaan pers tersebut, ruang gerak pers ternyata masih saja dipersempit oleh kepentingan pragmatisme politik. Menurut Tri Agus Susanto, dalam ruang diskusi Joglo Aquinas PMKRI Jogja, pada (09/02), afiliasi pemilik media dengan praktisi politik adalah catatan buruk pers orde sekarang.

“Banyak catatan buruk jika kita membicarakan media hari ini, media sekarang adalah lahan bisnis pemiliknya, lebih mengejar rating dari pada aktualisasi dan kebenaran berita. belum lagi pemilik media adalah pemilik partai politik. Misalnya, pemilik MNC Group yang adalah ketua umum partai Perindo” ungkap dosen komunikasi STPMD “APMD” tersebut.

Lebih lanjut, Try Agus menjelaskan, media sekarang tidak lagi bertanggungjawab terhadap publik, tetapi malah lebih bertanggungjawab terhadap pemiliknya, melayani kepentingan pemiliknya.

“ada 10 elemen jurnalistik, salah satunya adalah bertanggung jawab kepada publik. Tetapi nyatanya, media besar (nasional-red) sekarang sudah tidak bertanggungjawab kepada publik, media dijadikan mesin pencetak suara dan selalu melayani kepentingan pemilik atau oligarki yang berafiliasi dengan pemiliknya, belum lagi wartawan sekarang yang agak-agak malas” jelasnya.

Diskusi untuk peringatan hari pers yang diselenggarakan oleh Joglo Aquinas PMKRI Jogja tersebut, juga membahas kebeperpihakan pers dalam dua konflik besar di Jogja. Yang pertama adalah konflik pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan diskriminasi mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Dua konflik tersebut digambarkan dalam dua film dokumenter karya mahasiswa IMAKO STPMD “APMD” dengan judul “Melu-Melu Orde Lalu” untuk film pembngunan NYIA dan “Diskriminasi Mahasiswa Papua Jogja” untuk film diskriminasi mahasiswa papua yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Terhadap dua film di atas, Try Agus mengatakan, media di Jogja kadang kalah takut dengan Sri Sultan, itu yang kemudian membuat media kadang-kadang ragu untuk mempublikasikan berita yang tidak berpihak pada kepeningan keraton.

“Di Jogja, media takut dengan Sultan, apalagi kalau untuk kasus-kasus besar. Media dalam tanda kutip, ataupun tidak, takut mempublikasikan berita yang tidak berpihak pada kepentingan keraton. Tetap ada keraguan.” Pungkas manta jurnalis tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Valerianus Warang alias Rendra Warang mengamini pernyataan Try Agus Susanto terkait pers hari ini. Menurutnya kerap kali terjadi perbedaan antara fakta di lapangan dan informasi yang dipublikasikan media. Terutama pada proses pembangunan NYIA yang medapat banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

“Saya sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pak Tas, kita kerap kali menemukan perbedaan antara fakta di lapangan dan berita yang dipublikasikan media hari ini. Terutama pada kasus pembangunan NYIA yang sejak pertengahan 2017 kemarin  kita terlibat dalam aksi penolakan dengan bnyak pertimbangan. Karena itu teman-teman aktivis berusaha menciptakan media alternatif untuk kepentingan informasi publik”pungkas aktivis PMKRI Jogja tersebut.  

Terhadap konflik mahasiswa papua di Jogja, Rendra mengatakan ada upaya pengekangan ruang demokrasi mahasiswa papua di Jogja. Pengepungan asrama, pembubaran aksi dan lain-lain yang jarang dipublish media.

Selain itu, Toni Tokan, produser film “Melu-Melu Orde Lalu” yang juga pemateri dalam diskusi tersebut mengungkapkan kekecewaanya selama pembuatan film dokumenter tersebut. Dia mengatakan banyak menemukan kejanggalan antara informasi yang bredar dan situasi di lapangan  dalam proses pembangunan NYIA.

“Kita cukup kewalahan juga dalam pembuatan film ini, prosesnya cukup panjang. Ada banyak hal menarik yang kita temukan, terutama informasi yang dipublikasikan media selama ini yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Untungnya kita langsung bertemu dengan nara sumber yang sangat tepat” jelas ketua IMAKO STPMD “APMD” tersebut.

Untuk diketahui bahwa Joglo Aquinas adalah, ruang akademik (diskusi) PMKRI Jogja yang disiapkan untuk mengupas berbagai isu, regional, nasional mapun internasional. Ruang diskusi Joglo Aquinas disediakan untuk publik, bukan hanya untuk internal PMKRI.*


Oleh: Viky Purnama
Kontributor Wilayah Yogyakarta