Perbedaan Gugatan Perdata dan Permohonan Perdata
Cari Berita

Perbedaan Gugatan Perdata dan Permohonan Perdata

MARJIN NEWS
18 February 2019

Foto: Dok. Pribadi

SUARA MUDA, marjinnews.com-- Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Menurut seorang pakar hukum Internasional yaitu H. F. A Vollmar mengatakan bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan - kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang - orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.


Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.



Sejarah KUH Perdata 

Secara Umum, Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah Bugerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.(J. B. Daliyo, et. al, 1992:103)


KUH Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon serta bagian yang lain dari hukum Belanda kuno. Kodifisikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK), peraturan susunan pengadilan Belanda (Rechterlijke Organisatie/RO), dan ketentuan- ketentuan umum perundang-undangan Belanda (Algemene van Wetgeving/AB), dan hukum acara perdata Belanda (Rechtsvordering). (J. B. Daliyo, et. al, 1992:104).

Berdasarkan asas konkordansi maka diberlakukan KHU Perdata di Hindia Belanda (Sekarang di Indonesia). Setelah Indonesia merdeka, melalui ketentuan peralihan pasal ll UUD 1945, disebutkan bahwa, "Segala badan negara dan peraturan-peraturan  yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Hingga saat ini, peraturan-peraturan baru berkaitan dengan hukum perdata, kebanyakan masih berlaku BW/ KUH Perdata dan belum ada penggantinya sehingga menurut ketentuan peralihan pasal ll UUD 1945,BW/KHU Perdata masih berlaku.

Kasus perdata dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kasus perdata atau gugatan perdata merupakan suatu tuntutan hukum yang berasal dari pihak yang merasa dirugikan (tergugat)  terhadap pihak yang diduga telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

Sebelum masuk ke perbedaan gugatan perdata dan permohonan perdata, di sini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari permohonan, yaitu merupakan suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Berikut penulis akan menguraikan dua ilustrasi mengenai perbedaan antara gugatan dan permohonan. Misalkan, yang pertama, Eko mengajukan gugatan terhadap Tomas di pengadilan Negeri kelas 1 A Denpasar karena Tomas telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Eko.

Yang kedua, Melati mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri Kelas 1A Denpasar untuk ditetapkan sebagai wali dari Denis.

Dari dua peristiwa hukum tersebut jelas terlihat bahwa gugatan perdata yang diajukan Eko, berdasarkan sedang ada sengketa antara Eko dan Tomas sebelumnya, sedangkan permohonan perdata yang diajukan oleh Melati tidak didasari oleh adanya sengketa antara Melati dan Denis sebelumnya. Jadi itulah yang membedakan keduanya.

Meski berbeda satu sama lain, gugatan dan permohonan sama merupakan peristiwa perdata. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, kata perdata memiliki makna sipil, sebagai lawan terhadap kriminal atau pidana. Makna kata perdata tersebut sama dengan makna perdata dalam kamus besar bahasa Indonesian, kata perdata memiliki makna hukum sipil sebagai lawan dari kriminal atau pidana.


Penulis: Gregorius Y. Setiawan
Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Warmadewa