Pemda Mabar Dinilai Keliru Hanya Memanggil Dua Orang Soal Penolakan Geothermal Wae Sano
Cari Berita

Pemda Mabar Dinilai Keliru Hanya Memanggil Dua Orang Soal Penolakan Geothermal Wae Sano

18 February 2019

Foto: Floresa.co
LABUAN BAJO, marjinnews.com - Polemik soal sikap penolakan masyarakat Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) atas rencana eksplorasi panas bumi atau geothermal Wae Sano berujung pada pemanggilan terhadap Kepala Desa Wae Sano, Yosep Subur dan salah satu warga setempat, Yosep Erwin yang paling vokal menyuarakan penolakan untuk menghadap Pemda Manggarai Barat.

Surat tertanggal 15 Februari 2019 itu, menghantar Yosep ke Labuan Bajo, ibu kota kabupaten Manggarai Barat pada Senin (18/2/2019). Kepada wartawan, Yosep Erwin menjelaskan bahwa kehadirannya semata-mata hanya untuk memenuhi surat panggilan dari Pemda Mabar dan membawa namanya pribadi, tidak atas kepentingan masyarakat Wae Sano. 

“Saya hadir di kantor bupati pada hari ini hanya untuk memenuhi panggilan menghadap dari bupati mabar, saya juga hadir disini atas nama pribadi saya, bukan atas nama masyarakat yang menolak, karena kalau mengatasnamakan masyarakat yang menolak maka seharusnya semua masyarakat yang menolak harus dipanggil, dan saya tidak bisa mengambil keputusan sepihak atas nama masyarakat yang menolak,” kata Yosep seperti dilansir komodopos.com.

Adapun hasil pertemuan yang antara dirinya dengan Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dulla membuahkan beberapa hal terkait proyek geothermal ini, setelah mereka menjelaskan kronologis atau rentetan peristiwa dari tahap awal sampai adanya sikap penolakan dari masyarakat  terhadap pihak pelaksana PT. SMI, hasil keputusan itu di antaranya:

1. Harus diadakan sosialisasi ulang yang melibatkan semua pihak.

2. Dari sosialisasi awal berkaitan dengan lokasi pemboran, pemerintah daerah sudah memberitahukan untuk melakukan kajian ulang dan menggeser titik pemboran agar jauh dari pemukiman warga.

3. Masyarakat tidak boleh dievakuasi, dan kalau dalam dokumen masyarakat akan dievakuasi maka lebih baik proyek geothermal ini dihentikan, dan Pemerintah Daerah lebih fokus pada sektor pariwisata.

4. Soal evakuasi, pemerintah menjelaskan tidak ada lagi tempat untuk dipindahkan.

5. Waktu sosialisai dilaksanakan setelah PEMILU dan PILEG 2019

6. Sosialisasi akan diadakan di Nunang.

7. Tanggal sosialisasi akan disesuaikan.

8. Masyarakat harus menyampaikan secara tegas alasan penolakan di hadapan PT. SMI pada saat sosialisasi berlangsung.

9. Dalam sosialisasi ulang itu nanti akan dihadiri oleh pihak ahli dari BUMN, PT. SMI, PEMDA MABAR, dan melibatkan semua masyarakat Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.
Surat panggilan terhadap Kades dan Warga Wae Sano dari Pemda Manggarai Barat 

Menurut keterangan Onesiumus F. Napang, perwakilan Tim Advokasi PMKRI Jakarta Timur soal keterangan Yosep Erwin kepada wartawan media komodopos.com itu tidak bisa secara langsung membuat Bupati Manggarai Barat menekankan kesembilan poin tersebut di atas. Mengingat keduanya tidak bisa dikategorikan mewakili semua masyarakat yang menolak.

"Bupati Manggarai Barat meski dalam prihal suratnya itu menekankan tujuan menghadap itu untuk membahas persoalan penolakan masyarakat atas upaya pengembangan geothermal di wilayah Wae Sano, tidak bisa serta merta kedua orang yang dipanggil itu mewakili masyarakat yang menolak geothermal di Wae Sano" ujarnya kepada marjinnews.com pada Senin (18/2/2019) malam.

"Harusnya Pemerintah Daerah Manggarai Barat sendiri yang menemui masyarakat di Wae Sano, bukan hanya dua orang saja" lanjut Onesiumus.

Hingga saat ini, berdasarkan hasil pantauan Tim Advokasi PMKRI Cabang Jakarta Timur,  Kosmas Mus Guntur dan Onesimus F. Napang yang disampaikan kepada Komodopos.com pada tanggal 11 Februari 2019, sejauh ini PT. SMI sudah melakukan pengeboral di beberapa titik di wilayah kampung Ta’al, Desa Wae Sano, Kab. Mabar. Ada dua titik dilingko Wangkung, dua titik dilingko Teko dan satu titik persisi di sebelah Mblua. Jumlah titik yang sudah di bor adalah 5 titik.

Untuk diketahui bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan usaha milik Kementerian Keuangan, telah menerima surat penugasan Government Drilling di WKP Wae Sano, Nusa Tenggata Timur, pada tanggal 7 September 2018 lalu. Namun studi eksplorasi di lapangan panas bumi Wae Sano sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2017 lalu. Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, menjelaskan, studi eksplorasi akan memakan waktu hingga akhir 2018.

“Kegiatan procurement di Wae Sano sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Ditargetkan pada kuartal I/2019, hasilnya sudah diserahkan ke pemerintah untuk ditenderkan kepada pengembang panas bumi,” ujar Emma seperti dilansir panasbuminews.com pada 14 September 2018 lalu.

Berdasarkan kajian awal, menurut Emma, Wae Sano menyimpan potensi energi panasbumi hingga 50 megawatt (MW). Jika prediksi kandungan panasbumi tersebut terbukti, maka bukan hanya akan mampu memenuhi energi listrik wilayah Flores, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap kebutuhan Nusa Tenggara Timur.

Namun lepas dari pernyataan Emma, kapasitas yang akan dikembangkan dari Wae Sano menurut informasi sebenarnya “hanyalah” 10 MW.

Kebijakan government drilling digelindingkan pemerintah untuk mengurangi resiko hulu pemboran yang dialami para pengembang. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk PT SMI, badan usaha milik Kementerian Keuangan, sebagai pelaksana. Hibah bank dunia untuk kegiatan government drilling adalah sebesar US$ 49 juta yang dialokasikan untuk 2 (dua) lokasi kegiatan. Area panas bumi Wae Sano merupakan pilot proyek dan sudah mendapat persetujuan dari Bank Dunia.

Nantinya, hasil dari proyek survei berikut pengeboran yang dilakukan PT SMI akan diserahkan kepada pemerintah. Berdasarkan hasil survei PT. SMI, Kementerian ESDM kemudian akan menetapkan lapangan panas bumi tersebut sebagai WKP untuk dilelang kepada para pengembang. Calon pemenang lelang, diwajibkan mengganti biaya government drilling plus menyediakan komitmen eksplorasi.

Selain Wae Sano, masih ada empat lagi yang akan ditugaskan oleh pemerintah kepada PT. SMI dengan menggunakan beleid government drilling, yaitu Jailoho di Maluku Utara, Area Panas Bumi Bonjol Sumatera Barat, Area Prospek Bittaung di Sulawesi Barat, Area Prospek Nage NTT.

Jailoho merupakan prioritas kedua setelah Wae Sano. Panasbumi di Jailoho, Halmahera Barat, memiliki potensi 70 MW. WKP ini dilelang pada tahun 2010 lalu. Namun dalam tahapan selanjutnya, pemenang lelang yakni Star Energy, memilih melepas WKP Jailoho karena tidak menemui kata sepakat soal harga jual beli listrik. Sama seperti Wae Sano, pemerintah pun berencana mengembangankan energi panas bumi Jailoho sebesar 10 MW. (OFN/MN)