Membangun Manggarai Timur, ASET Perlu Melakukan Transformasi Birokrasi
Cari Berita

Membangun Manggarai Timur, ASET Perlu Melakukan Transformasi Birokrasi

17 February 2019

OPINI, marjinnews.com - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati baru Kabupaten Manggarai Timur (Matim) pada Kamis (14/2/2019) harus kita syukuri sebagai sebuah berkah atas disahkannya legitimasi masyarakat dalam rupa Andreas Agas dan Jaghur Stefanus pasca Pilkada tahun 2018 lalu. Banyak harapan dari masyarakat yang sepertinya membuat mereka harus sesegera mungkin tancap gas menjalankan roda pemerintahan.

Namun, kepedulian masyarakat dalam bentuk opini, masukan, usul, keinginan, dan lain sebagainya di media sosial maupun alat-alat komunikasi lainnya jangan sampai membuat pemerintah baru Matim ini tergesa-gesa dan terburu-buru. Bagaimana pun berada pada posisi sebagai seorang kepala daerah di wilayah dengan kultur dan budaya masyarakat yang beragam, mereka harus benar-benar jeli menetapkan dan menentukan model kepemimpinan di Matim agar benar-benar mengakomodir seluruh suara masyarakat untuk menjadi sebuah daerah yang mandiri dengan kepemimpinan berintegritas.  

Ini mungkin pekerjaan cukup sulit dan mustahil dalam satu periode kepemimpinannya, mereka mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang sangat kompleks di Matim. Namun, ada satu hal yang menurut penulis menjadi poin wajib dan menjadi skala prioritas dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Matim ini di awal pemerintahannya. Peringatan 100 hari kerja mereka nanti harus mampu menjawab persoalan paling fundamental yang menjadi penyakit setiap pemerintahan dimana saja dalam ruang lingkup pemerintahan di Indonesia dari yang paling kecil sampai yang paling besar yaitu persoalan birokrasi.

Sudah menjadi isu umum dan masyarakat awam pun sudah sangat paham bahwasannya, birokrasi pemerintahan kita selama ini selalu terjebak pada politik balas jasa dibanding menetapkan kebutuhan masyarakat menjadi soal utama. Pengangkatan Kepala Dinas yang tidak berkompeten dalam bidang yang dipimpinnya, budaya nepotisme atau kepentingan golongan dalam lingkaran kekuasaan hingga persoalan pengangkatan pejabat di bidang-bidang kebutuhan paling fundamental masyarakat yang justru tidak cukup paham dengan dengan tupoksinya sebagai aktor di balik baik buruknya pelayanan publik masih menjadi masalah klasik dan tidak kunjung terselesaikan hingga hari ini.

Andreas dan Jaghur harus bisa membaca ini sebagai gerakan awal menjalankan roda pemerintahan. Inilah yang dimaksud penulis dengan nama transformasi birokrasi dasar untuk menjawab persoalan yang lebih besar di Manggarai Timur.

Definisi Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sectorpublic service atau public administration.

Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan.

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).

Berbicara soal birokrasi juga tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, dalam karyanya ”The Theory of Economy and Social Organization”, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan.

Weber membangun konsep birokrasi berdasar teori sistem kewarganegaraan yang dikembangkannya. Ada tiga jenis kewenangan yang berbeda. Kewenangan tradisional (traditional authority) mendasarkan legitimasi kewenangan pada tradisi yang diwariskan antar generasi. Kewenangan kharismatik (charismatic authority) mempunyai legitimasi kewenangan dari kualitas pribadi dan yang tinggi dan bersifat supranatural. Dan, kewenangan legal-rasional (legal-rational authority) mempunyai legitimasi kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Dalam analisis Weber, organisasi “tipe ideal” yang dapat menjamin efisiensi yang tinggi harus mendasarkan pada otoritas legal-rasional., Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

A hierarchical system of authority (sistem kewenangan yang hierakis). A systematic division of labour (pembagian kerja yang sistematis). A clear specification of duties for anyoneworking in it (spesifikasi tugas yang jelas). Clear any systematic diciplinary codes and procedures (kode etik disiplin dan prosedur yang jelas serta sistematis). The control of operation through a consistent system of abstrac rules (kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten). A consistent applications of general rules to specific cases (aplikasi kaidah-kaidah umum kehal-hal  pesifik  dengan  konsisten). The selection of emfloyees on the basic of objectively determined qualivication (seleksi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi standar yang objektif). A system of promotion on the basis of seniority or merit, or both (sistem promosi berdasarkan senioritas atau jasa, atau keduanya).

Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan.

Dalam pandangan Weber, birokrasi berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya. Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Dengan memahami pengertian seperti yang telah disebut di atas, penulis optimis bahwa tidak perlu butuh waktu lama bagi Andreas dan Jaghur untuk menerjemahkan maksud dan tujuan dari transformasi birokrasi yang dimaksud. Poin utamanya adalah soal bagaimana mereka paham dan sadar serta memiliki beban moral sebagai orang yang paling dipercaya masyarakat Matim sebagai pemegang legitimasi dan berhak untuk mengatur wilayah Matin sedemikian rupa dengan mengedepankan kepentingan general (umum) seperti kata Hegel dibanding beban moral lainnya seperti politik balas jasa tadi.

Kecuali, keduanya tidak merasa memiliki Kabupaten Manggarai Timur sebagai sebuah rumah yang di dalamnya memiliki beberapa kekecauan di beberapa sektor dan awet hingga hari ini. Selamat bekerja, kepada kalian harapan kami digantungkan. Salam..

Oleh: Andreas Pengki