Kampanyekan Jokowi tidak Pada Tempatnya, Gubernur Bali Blunder?
Cari Berita

Kampanyekan Jokowi tidak Pada Tempatnya, Gubernur Bali Blunder?

MARJIN NEWS
19 February 2019

Foto: Dok.Istimewa

EDITORIAL, marjinnews.com - Aksi Gubernur Bali, Wayan Koster mengkampanyekan Pasangan Jokowi-Ma'ruf di acara Millenial Road Safety Festival 2019 yang diadakan Polda Bali di Lapangan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Minggu (17/2/2019) menjadi riuh.

Bagaimana tidak, Koster memanfaatkan momen tersebut untuk mengampanyekan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’aruf Amin tepat di hadapan Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana, dan anak-anak muda yang hadir.

Koster menegaskan program itu menjadi fokus dan perhatian bagi Joko Widodo.

“Program ini menjadi fokus dan perhatian dari Presiden Joko Widodo,” ujar Koster di hadapan puluhan ribu massa yang menghadari acara tersebut.

Koster juga mengajak puluhan ribu kaum milennial yang hadir dari seluruh Bali untuk memilih Joko Widodo pada Pemilu 17 April mendatang.

“Pada Pemilu 17 April nanti, pilih Jokowi untuk kembali melanjutkan programnya. Pilih nomor satu, setuju?,” ujar Koster sambil menunjuk satu jari tangannya.

Bahkan Koster minta ribuan kaum milenial tersebut untuk mengangkat tangan dengan menunjuk 1 jari. Ajakan tersebut langsung direspon seluruh kaum millennial yang mayoritas pelajar dengan menjawab, “setuju,” sambil menunjuk satu jari tangan mereka.

Kapolda Bali Kesal

Sebagai penyelenggara acara, Kapolda Bali Irjen Petrus Golose terkesan kurang sreg dengan apa yang dilakukan Koster. 

Pasalnya, acara yang digagas kepolisian ini bukan ajang untuk kampanye.

"Kalau tadi Gubernur sedikit kampanye, itu bukan itu tujuan kita," kata Jenderal Petrus.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Widjaja mengatakan pihaknya tidak menduga adanya penyampaian dari Gubernur Bali tersebut sekaligus menyayangkan apa yang terjadi.

"Ternyata tanpa kita duga beliau menyampaikan hal-hal berbau kampanye, jadi hal tersebut diluar konteks acara kami," kata Hengky Senin (18/2/2019).

Secara tegas, diungkapkannya, acara MRSF bukan sebagai tempat berpolitik praktis, namun memberikan edukasi tentang kesadaran berlalu lintas.

"Millenial Road Safety Festival itu bukan untuk ajang politik praktis. Tapi acara kaum millenial dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalulintas.

Apalagi dari evaluasi 2018, jumlah laka-lantas terbesar dialami mereka yang berusia muda 18-35 tahun," tutur Hengky

Ditanya apakah sikap Koster di Panggung MRSF disayangkan pihak Polda Bali, ia membenarkannya.

"Betul sekali, Karena ada agenda tersendiri dari Pak Koster yang kami tidak tahu," jawabnya.

Jikapun ada perkataan seperti itu, ia katakan hal tersebut di luar konteks acaranya.

"Pak Koster diundang sebagai bagian dari FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam rangka MRSF (Millenial Road Safety Festival) untuk memberikan sambutan tentang giat MRSF itu," ujar Hengki.

Respons Ombudsman Perwakilan Bali

Dugaan aksi kampanye Gubernur Bali yang sekaligus juga Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster di acara Millenial Road Safety Festival, Minggu (17/2/2019) di Lapangan Renon, Denpasar, Bali mendapat tanggapan dari Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Al Khatab mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Pemilu (Bawaslu) bisa mengambil sikap terkait kampanye yang dilakukan Gubernur Bali tersebut.

Acara yang digelar Polda Bali untuk mewujudkan generasi Millenial taat aturan lalu lintas tersebut diduga  justru digunakan Gubenur Bali, I Wayan Koster untuk berkampanye.

Umar pun menegaskan, kegiatan tersebut bukanlah untuk kepentingan politik namun lebih kepada kegiatan publik yang bersifat netral dan jauh dari politik.

"Tentu kami sayangkan, acara itu kan sebetulnya dikreasi bukan untuk kegiatan kampanye. Namun dipakai sebagai ajang kampanye," ujar Umar.

Ia berharap Bawaslu segera melakukan tindakan dan melakukan investigasi terkait aksi kampanye tersebut.

"Kami berharap Bawaslu mengambil langkah untuk melakukan investasi, kumpulkan data kerja, apa Koster melanggar atau tidak. Sepenuhnya kami kembalikan pada fungsi Bawaslu, apa melanggar atau tidak," lanjutnya.

Umar menerangkan bahwa ia telah memberikan laporan langsung kepada Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Ariyani.

Dalam laporannya, Umar menyertakan bukti berupa rekaman video I Wayan Koster dalam acara Millenial Road Safety Festival.

"Saya sudah kirim rekaman gambar kepada Bawaslu. Jadi saya harap Bawaslu segera dapat bertindak," tegasnya.

Reaksi Kubu Prabowo-Sandi

Tindakan Koster yang mengkampanyekan Capres Jokowi kepada generasi milenial di acara tersebut juga langsung ditanggapi serius oleh kubu Prabowo-Sandi.

Sekitar pukul 12.00 Wita, Senin (18/12), beberapa petinggi Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Bali mendatangi Kantor Bawaslu Bali yang terletak di Jalan Moh Yamin, Denpasar.

Mereka datang untuk konsultasi terkait dugaan kampanye yang dilakukan Koster. Rombongan BPD Prabowo-Sandi Bali di antaranya Koordinator Jubir Prabowo-Sandi Bali, Made Gede Ray Misno, Jubir Prabowo-Sandi Bali, Fachruddin Piliang, Direktur Relawan BPD Prabowo-Sandi Bali, Fabian Andrianto Cornelis, Tim Advokasi BPD Prabowo-Sandi Bali, Yoga Fitrana Cahyadi, dan Liasion Official (LO) DPP Gerindra, Arbi Fathoni.

Sore harinya, setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Bali, akhirnya BPD Prabowo-Sandi Bali memutuskan untuk melaporkan Koster ke Bawaslu Bali.

Koordinator Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, Made Gde Ray Misno mengatakan pihaknya merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan Koster itu."

Acara yang dilakukan suatu lembaga dan itu bukan kampanye di situ ada kalimat-kalimat mengajak memilih paslon nomor 01. Dari segi aturan kemudian PKPU, UU, ini kan sudah melanggar UU dan Peraturan KPU terkait kampanye,” terangnya usai melapor ke Bawaslu.

Menurutnya, acara tersebut sangat bagus untuk edukasi anak muda milenial terkait keselamatan berkendaraan. Namun sayang tercederai aksi kampanye Koster.

“Ajakan (memilih capres) ini mencederai netralitas Polri. Ini sudah viral dan kita harus menindaklanjuti,” terangnya.

Ray Misno juga mengingatkan semua pihak untuk mentaati aturan atau rule of the game yang ada. Mantan Ketua KPU Denpasar ini menegaskan seharusnya Koster sebagai Gubernur Bali harus paham posisi dirinya yang netral dalam Pemilu.

“Kita ingin berjalan secara tertib dan damai, semua menghormati rule of the game, ini Gubernur bicara tidak netral seperti itu kan tidak baik,” tegas Ray Misno.

Ia juga menyinggung kedatangan Koster sebagai kepala daerah. Dia pun mempertanyakan apakah ada izin atau Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Kampanye.

"Orang dia diundang sebagai gubernur kok, nggak bisa dong. Pertanyaannya apakah kemarin dia mengajukan izin berkampanye, kemudian apakah Jokowi koordinasi ke Bawaslu, KPU, kepolisian untuk melakukan itu, yang jelas itu bukan acara Jokowi, atau kampanye PDIP atau kampanye presiden. Bukan ranahnya kampanye Presiden Jokowi, itu yang kita kejar," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan menyerahkan kepada Bawaslu Baliterkait hal tersebut.

Menurutnya, Bawaslu memiliki Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berisi Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang akan menginvestigasi terkait hal tersebut.

“Ini ada sentra Gakkumdu, yang melibatkan itu, kami akan serahkan ke mereka,” paparnya.

Tim Advokasi BPD Prabowo-Sandi Bali, Yoga Fitrana Cahyadi, menambahkan, seluruh bukti-bukti dugaan pelanggaran telah terkumpul. Salah satunya video rekaman.

"Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menanyakan pada penyelenggara," akunya.

Sementara Direktur Relawan Prabowo-Sandi Provinsi Bali Fabian Andrianto Cornelis mengatakan apa yang dilakukan oleh Koster sudah jelas merupakan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

Di samping itu, Koster juga merupakan seorang Gubernur. "Kaitannya dalam jabatan publik, kapasitasnya sebagai Gubernur," terangnya.

Fabian berharap, dengan adanya laporan tersebut, Bawaslu Bali bisa memberikan keadilan termasuk penindakan.

"Kita bukan bicara aturan saja, tetapi persepsi publik harus kita hormati dan selamatkan. Jangan sampai persepsi publik bahwa demokrasi di Bali tidak bisa berjalan lancar dan semestinya," tandasnya.

BPD Prabowo-Sandi yakin bahwa Polri akan tetap bersikap netral. Fabian juga menyatakan jika semangat Kapolda Bali terhadap Bali patut diacungi jempol dan apresiasi.

"Jangan sampai kebaikan Polda Balidirusak oleh persepsi publik," tambahnya.

Koster Diminta Copot dari Jabatan Gubernur

Ketua Tim Hukum Relawan Nasional Prabowo-Sandi, Pitra Ramdhoni Nasution, menilai Wayan Koster layak dicopot dari jabatan Gubernur Bali lantaran melanggar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Selain dicopot dari jabatan Gubernur Bali, hak politiknya juga dicabut karena sudah melanggar etika berpolitik,” kata Pitra Ramdhoni Nasution saat menanggapi kasus pidato berbau kampanye Pilpres yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster pada acara Milenial Road Safety Festival di Lapangan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Minggu (17/2/2019).

Ramdhoni juga meminta para petugas di Sentra Gakkumdu segera memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU No. 7 Tahun 2017  tentang Pemilu.

Jika Bawaslu enggan memproses kasus tersebut, menurut dia, penegakan hukum terkait pelaksanaan Pemilu 2019, terutama Pilpres, tidak adil. Sebab, kata dia, sejumlah kepala daerah yang terindikasi berkampanye mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, langsung diproses oleh Bawaslu.

Giliran ada kepala daerah yang terang-terangan berkampanye mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menurut Ramdhoni, Bawaslu terkesan lamban memprosesnya.

“Kalau itu yang terjadi, benar persepsi publik, penegakan hukum terkait Pemilu terkesan: tajam ke samping, tumpul ke sebelah,” kata Ramdhoni. (**