Jangan Jadi Caleg Asal Maju!
Cari Berita

Jangan Jadi Caleg Asal Maju!

2 February 2019

Gambar: Ilustrasi
OPINI, marjinnews.com - Pesta Demokrasi 5 tahunan kembali digelar pada tahun 2019, rakyat akan menggunakan hak legitimasinya yang telah dijamin oleh konstitusi untuk menentukan kemajuan bangsa pada masa yang akan datang. Uniknya kali ini, pertama dalam sejarah, akan berlangsung pemilu serentak, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan DPD. 

Spanduk dan iklan wajah para kandidat terpasang mulai dari pusat kota, pinggir jalan, warung kopi  hingga pelosok nusantara. Menyambut momentum bersejarah ini, begitu bbanyak anak bangsa berlomba-lomba untuk maju menjadi calon legislatif, merebut hati para pemilih untuk mendulang suara di dapilnya dengan segala cara. Mulai dari kampanye yang unik, slogan yang menarik, bahkan tak sedikit yang menggelitik.  

Taktik dan teknik diperagakan, intrik politik dipertontonkan, sampai logika publik dibidik.  Menjadi pertanyaan besar adalah, apa motivasi para caleg untuk maju merebut kursi empuk itu? Apakah memang ingin benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat atau hanya untuk mencoba-coba untuk mencari nama dan popularitas, strata sosial di tengah masyarakat atau hanya untuk menjadi penyemarak pesta ria. Ini penting untuk diketahui.

Caleg Harus Kuasai Masalah dan Paham  Tupoksinya DPR

Bene diagnosciture, bene curator, yang di diagnosis dengan baik akan diobati dengan baik. Ungkapan Latin ini sangat tepat bagi setiap para caleg untuk direnungkan, maju sebagai calon anggota dewan berarti siap mengemban aspirasi dan ikut serta bertanggung jawab penuh terhadap segala permasalahan bangsa yang telah terjadi begitu lama. 

Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap caleg mempersiapkan diri menghadapi persoalan tersebut, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, dan masalah intoleransi yang terus membelenggu bangsa ini, begitu ngeri dan seakan tak ada habisnya.

Sejak masa reformasi, peran DPR sudah semakin kuat dibandingkan dengan masa kekuasaan orde baru. Penguatan itu tak lepas dari legitimasi rakyat yang memilih secara langsung melalui pemilu. Rakyat mengutus perwakilannya dengan menggunakan kedaulatannya sejak terjadinya pemilihan langsung pada 2004. Rakyat benar-benar sebagai tuan atas orang yang menjadi wakilnya. 

Dalam sistem ketatanegaraan RI saat ini, masih dipengaruhi oleh teori trias politica, ada 3 lembaga negara yang sangat penting yaitu Eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPR) dan Yudikatif (Peradilan), terlepas dari lembaga independen yang lain. Peran lembaga legislatif sangat vital yaitu, pertama peran untuk menjalankan fungsi pembentukan undang-undang ( legislasi), kedua peran untuk menjalankan  fungsi menentukan anggaran dan ketiga peran menjalankan fungsi kontrol melalui wewenang dan segala instrumen yang telah di tetapkan undang-undang. 

Selain beberapa hal di atas, ada juga fungsi yang paling utama adalah perwakilan, yaitu menjadi wakil/penyalur aspirasi konsituennya. Fungsi ini tentu juga sangat penting, pengklaiman suara DPR dianggap suara rakyat di dapilnya yang artinya secara sah para anggota dewan yang telah dipilih, setiap argumen dan pendapatnya di dewan dianggap mewakili rakyat dapilnya. Tentu ini merupakan sebuah amanah yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. 

Namun tak jarang kita temui para wakil rakyat lebih mengutamakan suara partai dibanding suara rakyat yang di dapilnya sehingga keprcayaan dan legitimasi rakyat dikhianati. Ketika itu terjadi, potensi berlaku menyimpang sangat besar. Saat telah terpilih, kepentingan golongan dan pribadi (self oriented) lebih diutamakan yang pada akhirnya tercebur dalam liang lahat kutukan rakyat, bukan kemajuan bangsa yang terjadi tetapi membentuk jurang di depan kaki sendiri, harapan rakyat mengambang tak terarah. Komitmen pada saat kampanye, hanya tinggal kenangan nun jauh panggang dari api. Ratap dan tangis tetap tak digubris, luka menganga dan keringat darah rakyat tak kunjung berhenti.

Untuk meminimalisasi penyimpangan setiap para caleg juga wajib mengakari perjuangannya dengan syarat non formal seperti integritas moral dan prinsip universal dengan menitikberatkan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa dan menerapkan nilai Pancasila sebagai etika politik sehingga cita-cita bersama sebagai bangsa yang sejahtera, aman, adil dan makmur bisa tercapai.

DPR Sebagai Penjamin Kepentingan Rakyat

Dewan bukan dewa, itulah narasi yang harus tertanam dalam relung hati setiap para calon wakil rakyat. Sebab selain 4 fungsi yang telah tercantum secara eksplisit dalam konstitusi diatas, DPR juga punya fungsi lain yaitu  fungsi melakukan komunikasi publik dan fungsi pendidikan politik. Fungsi kumunikasi publik adalah fungsi yang berkaitan dengan hubungan DPR dan para konstituen. 

Pembuatan kebijakan harus selalu dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan itu. Banyak instrumen yang bisa dipakai untuk melaksanakan fungsi ini, misalnya lewat reses, lewat media massa, atau dengan melakukan sosialisasi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendorong publik mengambil bagian dengan secara terlibat aktif agar kebijakan yang nanti akan diterapkan  bisa sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan bersama. 

Kendati DPR mempunyai kekuasaan, tetapi kedaulatan tetap berada di tamngan rakyat. DPR harus tanggap dengan keprihatinan publik dan tidak boleh mengabaikan kewajiban mendengar, menyerap, dan yang lebih penting adalah menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.  Tak kalah sentral dengan fungsi komunikasi publik, fungsi pendidikan politik juga amat diperlukan, dimana rakyat diberikan pemahaman untuk didorong berpartisipasi aktif untuk menyuarakan keprihatinan dan ataupun rekomendasi terkait suatu kebijakan yang tengah dibahas atau akan dibahas oleh dewan. 

Partisipasi publik ini sangat penting dalam demokrasi untuk memperkuat, mengkritisi, atau menekan para pengambil keputusan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diambil agar kepentingan rakyat diutamakan, bukan kepentingan pribadi ataupun partai. Dengan begitu diharapkan hasil dari putusan kebijakan itu dapat diterima, dinikmati, dijalankan serta dipatuhi, sehingga tujuan demokrasi yang diselerenggarakan dan dilahirkan dari rahim rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa dapat dijalankan sebagaimana mestinya.  Fungsi-fungsi diatas harus dijadikan sebagai jaminan agar kepentingan rakyat diakomodir sehingga nantinya keberadaan para caleg benar-benar representasi rakyat di dapilnya.

Berpikir Global Bertindak Lokal

Selain memahami tupoksinya dan juga menguasai persolan di dapilnya, calon legislatif dituntut untuk berkompetensi dan memiliki wawasan luas tanpa mengabaikan gaya politik lokal. Transformasi politik yang diakibatkan oleh globisasi terutama dalam kerangka negara bangsa bagaimanapun akan memberikan implikasi tidak ringan bagi demokrasi kita. Sehingga selain punya integritas moral, kita perlu melihat dunia secara lebih objektif  dan memahami isu global terkini sebagai tanggung jawab bersama.

Pengetahuan dan pemahaman global penting untuk dimliki, mengingat pola perkembangan dunia dan peradaban yang semakin maju, gerakan masyarakat dunia tidak lagi dibatasi oleh teritorial tetapi sudah menjadi trans nasional. Oleh karena itu, sebagai rakyat yang cerdas, tentu pertimbangan ini direkomendasikan agar tidak menghasilkan wakil rakyat yang tidak tau apa-apa sehingga ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa

Pemahaman tentang dunia secara lebih lengkap mampu untuk mendorong terjadinya perbaikan dan semacam masukan konstruksif untuk melihat lebih lengkap dan utuh setiap persoalan  dan tanggung jawab yang akan diemban. Seorang wakil rakyat tidak hanya punya integritas moral tetapi juga punya sisi intelektual yang handal.

Tak dapat dipungkiri banyak cerita buruk yang dihembus dari ruang para legislatif, misalnya berita terlibat korupsi, terlibat skandal prostitusi dan kaca benggala lainnya. Semua itu harus disadari betul-betul oleh setiap para caleg yang ingin berkompetisi, supaya nantinya ketika terpilih, telah dipersiapkan secara matang beragam solusi kongkrit sehingga bisa menjawab sebuah amanat yang telah diberikan oleh rakyat, rakyatpun bisa menang. Sedialah payung tak berbolong sebelum hujan agar tak basah kuyub dengan air mata darah. 

Oleh: Teodorikus Hanpalam