Human Trafficking, Persoalan Semacam Kentut yang Muncul di Tengah Masyarakat NTT
Cari Berita

Human Trafficking, Persoalan Semacam Kentut yang Muncul di Tengah Masyarakat NTT

15 February 2019

Foto: Dok. Pribadi
EDITORIAL, marjinnews.com - Memperingati hari lahirnya yang kedua tahun tepat pada Sabtu (9/2/2019) lalu, Redaksi MARJINNEWS.COM mengadakan sebuah diskusi publik dengan mengusung tema 'Menakar Persoalan Human Trafficking di NTT dari Sudut Pandang Hukum dan HAM' yang dilaksanakan pada Kamis (14/2/2019) malam. Acara yang bertepatan dengan peringatan hari Kasih Sayang (Valentine Day) itu menghadirkan tiga pembicara utama di antaranya Evan Siahaan, Pengurus Cabang GMKI Surabaya, Athan Tangkut, Praktisi Hukum sekaligus Advokat dan Raymond Susilo, Akademisi yang pernah dua tahun mengenyam pendidikan di Negeri Sakura, Jepang.

Menurut Evan yang membahas secara khusus persoalan Human Trafficking dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), praktek ini adalah sebuah fenomena dimana pelaku atau calo yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal telah dengan terang-terangan mengangkangi nilai-nilai fundamental harkat dan martabat korban sebagai seorang manusia. Dia pun menyebutkan bahwa Gus Dur, salah satu bapak bangsa Indonesia telah dengan sangat jelas menekankan bahwa kemanusiaan adalah hal paling utama di atas segalanya entah itu dalam urusan politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

"Jika kita menelusuri sejarah HAM, beratus-ratus tahun yang lalu di Inggris telah mendeklarasikan sebuah upaya perlindungan khusus bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan raja. Saat ini kita membahas hal yang sama, apa sebenarnya masalah utama soal HAM ini? Jawabannya adalah ketidakpahaman kita tentang eksistensi seorang manusia yang berdaulat sebagai seorang manusia merdeka. Gus Dur saya pikir sudah memperingatkan kita tentang ini semua, bahwa kemanusiaan adalah segala-galanya. Dia lebih penting dari apapun" terang Evan di hadapan peserta diskusi yang dilaksanakan di Sekretariat PMKRI Cabang Surabaya, Jalan Taman Simpang No. 4a itu.

Dalam kesempatan itu pula Evan menceritakan pengalamannya kala melakukan studi banding ke Malaysia beberapa waktu lalu. Dia mengaku menemukan tiga orang yang berasal dari NTT dan Ambon terjebak di salah satu bandara di Negeri Jiran. Dia menceritakan bahwa mereka itu adalah anak-anak di bawah umur. Dikirim oleh sebuah perusahaan pengiriman TKI yang berkantor di Surabaya. 

"Saya melihat mereka kebingungan. Mereka tidak bisa keluar dari bandara karena identitas mereka belum kunjung dikirim oleh penyalur mereka yang berkantor di Dukuh Kupang, Surabaya. Kami dari GMKI pernah menyelidiki perusahaan ini beberapa waktu lalu, hasilnya mereka memang perusahaan yang sudah sering dipanggil oleh Polda Jatim atas jasa pengiriman itu. Namun, menjadi pertanyaan kami pada waktu itu adalah mengapa mereka masih eksis sampai hari ini? Karena alasan waktu kami tidak bisa melanjutkan investigasi ini. Semoga nanti bisa kita selidiki lagi secara bersama-sama" ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UKWK) Surabaya tersebut.

Senada dengan Evan, Athan Tangkut menjelaskan bahwa persoalan Human Trafficking ini merupakan salah satu persoalan yang cukup pelik juga kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak. Athan menilai, hukum dan segala sesuatu terkait TKI di Indonesia sudah cukup bagus mulai dari pengaturan sistem perekrutan hingga keperluan-keperluan lainnya sebelum dikirim ke luar negeri. Menjadi persoalan menurut dia, ketika pihak-pihak dalam sistem tersebut menciptakan sebuah sistem baru yang lebih canggih dan lolos dari jeratan hukum dan UU yang berlaku.

"Persoalan kita hari ini adalah ketidakkompakkan kita dalam melihat persoalan Human Traffiking sebagai persoalan bersama. Kita butuh LSM, aktivis, dan masyarakat di luar pemerintah serta aparat penegak hukum kita dalam memberantas persoalan Human Trafficking. Hanya dengan itu, kemampuan kita menganalisa persoalan dasar yang menjadi cikal bakal maraknya praktek tidak manusiawi ini mampu mencapai titik paling terang untuk menyelesaikannya selain kebijakan yang bertumpuk-tumpuk tetapi tidak bisa dieksekusi secara maksimal" terang Athan. 

Menurut Athan, persoalan Human Trafficking tidak bisa kita selesaikan dengan mudah begitu saja. Tetapi dia percaya praktek tersebut dapat diminimalisir ketika semua pihak terutama Desa menjadi garda terdepan sebagai sarana negara mampu melindungi masyarakatnya. Masalahnya menurut dia Desa selama ini masih sangat pasif dalam membangun infrastruktur sosial yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai program prioritas. Persoalan ini muncul diakibatkan karena aparatur Desa kebingungan dalam mengentas segala persoalan di wilayah kekuasaannya.

"Tidak ada acara lain selain bagaimana adik-adik ini nantinya pulang ke Desa masing-masing untuk membangkitkan diskursus dalam lembaga pemerintah Desa agar mampu tercerahkan dalam mengatasi persoalan ini. Dana Desa sejak tahun 2015 itu sangat besar untuk membalik fakta soal persoalan ekonomi menjadi alasan keluarga atau tetangga kita di kampung menjadi korban praktek Human Trafficking" ujar Pengacara asal Manggarai, Flores, NTT yang sudah lama malang melintang dalam berbagai kasus serupa di Surabaya itu.

Ketika ditanya soal siapa paling bertanggung jawab dalam masalah Human Traffiking di NTT, Athan menjawab bahwa persoalan tersebut ibarat kentut yang muncul di antara kerumunan orang. Baunya tercium tetapi untuk menuding siapa yang menjadi biang di balik lemparan gas berbau tak sedap itu perlu kehati-hatian karena akan menjadi bola liar dan menimbulkan masalah baru.

Di akhir diskusi, Raymond Susilo menceritakan pengalamannya kala belajar bahasa dan menjadi pekerja paruh waktu di Jepang. Menurut dia, persoalan paling mendasar kala hidup di luar negeri adalah biaya hidup yang cukup tinggi dan pengawasan administrasi yang sangat ketat dari pemerintah. Keahlian berbahasa Jepang mantan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Surabaya (UWKMS) itu diakuinya tidak cukup membuat dia betah dan mampu bertahan hidup di Jepang. Hal ini agak sedikit berbeda dengan pernyataan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat dalam setiap kesempatan bahwa keahlian menjadi masalah utama persoalan TKI asal NTT di luar negeri, dan menjadi poin utama yang tertuang dan dibahas dalam SK Moratorium TKI beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui bahwa Kasus human trafficking menjadi wacana yang sangat sering diperbincangakan masyarakat luas saat ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah human trafficking atau perdagangan manusia. "Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menjadi perhatian khusus kami soal perdagangan manusia karena sudah masuk dalam zona merah,” katanya dalam keterangan pers dari Humas Kementerian PPPA di Kupang, Kamis (23/11/2017).

Peringatan Yohana bisa kita amini jika mengacu pada laporan BP3TKI Kupang yang memaparkan bahwa dalam data lima tahun terkahir kematian TKI/TKW asal NTT kian meningkat. Tahun 2013 sebanyak 31 orang meninggal dunia (11 orang TKI/TKW legal dan 20 orang illegal), tahun 2014 sebanyak 21 (8 orang legal dan 13 orang illegal), tahun 2015 sebanyak 28 orang (5 orang legal dan 23 orang illegal), tahun 2016 sebanyak 49 orang (7 orang legal dan 42 orang illegal) dan tahun 2017 sebanyak 63 orang (8 orang legal dan 55 illegal). (Ebith Lonek, CMF: TimoExpress, 04/12/2018).

Sampai hari ini pemerintah masih tidak melaksanakan secara konsisten prosedur penyelidikan dan perlindungan korban perdagangan manusia. Kurangnya pengetahuan otoritas penegak hukum dan yudisial terkait hukum anti-perdagangan manusia elah menghambat proses penyelidikan, peradilan, dan penuntutan anti perdagangan manusia. Pemerintah juga masih bergantung pada organisasi internasional dan LSM serta belum mendanai pelayanan perlindungan bagi korban. 

Mari kita secara bersama-sama mengawal SK Moratorium TKI yang digagas oleh Pemprov NTT  agar tidak ada lagi air mata keluar dari mata kita sewaktu menyaksikan begitu banyak korban pulang dalam peti mati ke tanah kelahirannya. (EC/MN)