Harus Berbahasa Inggris: Mimpi Gubernur NTT dan Kritikan Pedas Terhadapnya
Cari Berita

Harus Berbahasa Inggris: Mimpi Gubernur NTT dan Kritikan Pedas Terhadapnya

MARJIN NEWS
3 February 2019

Foto: Dok. Istimewa

KUPANG, marjinnews.com - Warga Propinsi Nusa Tenggara Timur kini harus berbahasa Inggris sekali seminggu yakni setiap hari Rabu.

Hal itu dilaksanakan, setelah Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 56 Tahun 2018.

Baru seumur jagung, Pergub Bahasa Inggris ini dikritik pedas oleh kalangan DPRD.

Fraksi Partai Demokrat menilai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hari Berbahasa Inggris yang dikeluarkan gubernur menabrak UU.

Bahkan UUD 1945. Karena itu, Pergub tersebut perlu dikaji kembali.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Sabtu (2/2/2019) malam.

Menurut Winston, Pergub tentang Hari Berbahasa Inggris itu sesuai dengan surat dari Kantor Bahasa NTT, maka sudah menabrak aturan yang lebih tinggi, yaitu UU.

"Dalam kajian kami dasar hukum Pergub itu lemah. Bahkan ada potensi Pergub 56 ini justru menabrak UU di atasnya bahkan UU Dasar. Maka sebaiknya ditinjau kembali saja dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Winston.

"Kami mohon Tim Biro Hukum pemerintah agar lebih diperkuat lagi untuk melakukan kajian matang dulu agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, mempertanyakan apa urgensinya ketika semua ASN dan masyarakat di sekitar obyek wisata dan fasis Bahasa Inggris.

"Kalau hanya sekedar persiapan melayani tamu asing sebagai wisatawan, berapa banyak tingkat kunjungan yang gubernur mau rencanakanm Bali dengan populasi jumlah yang datang sebagai orang asing sebanyak 1/3 dari total jumlah penduduk bali 3/4 penduduk asli, namun Pemdanya tidak buat Pergub atau Perbub," kata Yohanes.

Oleh karena itu, lanjutnya, berbicara bahasa itu bicara tentang bakat dan minat setiap insan manusia, dan terbukti Bali dengan pembauran 1/3 orang asing maka masyarakat Bali yang berurusan dengan service orang asing bisa berbahasa Inggris.

Dijelaskan, dari sisi NKRI soal Pergub Berbahasa Inggris ini bisa diterjemahkan oleh cara pandang yang lain dan bisa diterima cara pandang seperti itu.

"Namun demikian semangat Gubernur NTT agar rakyatnya terutama ASN lingkup Pemprov dan ASN kabupaten/ kota bisa dan paham tentang Bahasa Inggris. Kita pertanyakan apa urgensinya ketika semua ASN dan masyarakat di desa wisata bisa berbahasa Inggris," tanya Yohanes.

Kritik dari Kantor Bahasa NTT

Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, meminta Gubernur Viktor Laiskodat meninjau kembali Pergub tentang penggunaan bahasa Inggris tiap hari Rabu.

"Jadi kita berikan masukan bagi pemerintah daerah. Tugas pokok dan fungsi kami adalah menjaga agar bahasa negara yakni bahasa Indonesia perlu dijunjung tinggi," katanya.

Dia menjelaskan, pihak Kantor Bahasa NTT telah berupaya berjumpa dengan Gubernur Viktor Laiskodat.

Tetapi, berhubung karena tidak berada di tempat, surat pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Bahasa NTT itu akan diantar pada Senin (4/2).

Sebenarnya, katanya, Kantor Bahasa NTT mengapresiasi terobosan Gubernur NTT ini.

Tetapi, akan menjadi salah sekiranya Pergub tersebut malah menjadikan bahasa asing lebih diutamakan.

Valentina pun menyayangkan karena selama proses pembuatan Pergub tersebut, pihaknya tidak dilibatkan sama sekali.

"Kami sebagai lembaga yang bertanggung jawab harus memberikan masukan. Selama ini tidak ada komunikasi dengan kami. Menyusun peraturan pun tidak memanfaatkan ahli bahasa kami. Kalau kami, pasti siap membantu program pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya pihak Kantor Bahasa NTT telah mempelajari Pergub penggunaan bahasa asing tersebut.

"Kita berpatokan pada UUD 1945 dan UU nomor 24 tahun 2009 dengan peraturan pemerintah dan Permendagri. Itu menjadi pertimbangan kita. Tentu kami telah terlebih dahulu menelaah Pergub itu baru kami keluarkan sikap," terangnya.

Dalam konteks ini, Valentina berharap agar Pemda NTT harus bersikap menjunjung bahasa negara yakni Bahasa Indonesia.

"Harusnya ada Pergub tentang penggunaan bahasa negara dulu. Juga Pergub tentang penggunaan bahasa daerah. Ini malah langsung ke negara asing," katanya.

"Contohnya di Kabupaten Rote. Bupati Rote mewajibkan penggunaan bahasa daerah tiap hari Jumat," imbuhnya.

Jika alasan yang digunakan adalah untuk memajukan pariwisata, maka dirinya memiliki data tentang negara-negara yang maju pariwisatanya, tapi tetap menjunjung tinggi bahasa ibu.

"Data pariwisata dunia, kita bisa lihat bahwa banyak negara yang pariwisatanya maju, justru sangat menghargai bahasa ibu," jelasnya.

Pendapat Akademisi

Kalangan akademisi juga angkat suara. Ketua Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Naniana N Benu Spd MHum memberikan catatan kritis terkait Pergub Hari Berbahasa Inggris.

Ia mengatakan, Pergub NTT tersebut merupakan satu terobosan yang baik akan tetapi pada tataran implementasi masyarakat belum siap.

Menurutnya, implementasi dari Pergub tersebut akan memberatkan masyarakat karena banyak masyarakat NTT yang tidak fasih berbahasa Inggris.

Dia mencontohkan, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik kota dan kabupaten akan terjadi persoalan dalam hal pelayanan publik.

"Saya ambil contoh pelayanan di Dispenduk baik Kota Kupang maupun Kabupaten, semua ASN harus menggunakan Bahasa Inggris. Lalu apakah bapak-bapak yang jualan sayur juga tukang ojek dan masyarakat lainnya yang tidak bisa berbahasa Inggris dan mau urusan ke sana bagaimana? Apakah ada pengecualian," ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Naniana, harus diperhatikan pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif, efisien dan optimal.

"Hal ini harus diperhatikan sehingga ASN wajib bisa (berbahasa Inggris), tapi kita juga melayani masyarakat jangan sampai kantor tutup pada hari rabu karena masyarakat tidak berani pergi," katanya.

"Tidak gampang. Kalau ASN sampai cleaning service sampai pimpinan kita bisa kasih kursus. Persoalannya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita harus menggunakan Bahasa Inggris. Itu catatan saya," tambahnya.

Selain itu, Implementasi Pergub tersebut jika tidak diimbangi dengan kecakapan dari ASN dalam berbahasa Inggris dikhawatirkan berdampak pada kinerja ASN.

Menurutnya, ASN yang tidak fasih berbahasa Inggris dikhawatirkan akan menghindari hari Rabu yang ditetapkan sebagai hari berbahasa Inggris.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, bukan hanya masyarakat umum yang memiliki tingkat berbahasa Inggris yang rendah, akan tetapi pada tingkatan ASN pun didapati memiliki tingkat berbahasa Inggris yang rendah.

"Kalau di kantor-kantor paling pimpinan saja. Selain itu tidak ada," katanya. (PK/RN/MN)

Editor: Remigius Nahal