Gubernur NTT Dinilai Langgar Undang-undang Soal Hari Berbahasa Inggris
Cari Berita

Gubernur NTT Dinilai Langgar Undang-undang Soal Hari Berbahasa Inggris

MARJIN NEWS
2 February 2019

Foto: Dok. Istimewa

KUPANG, marjinnews.com - Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur meminta kebijakan Hari Berbahasa Inggris yang diterapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau kembali karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Meminta peninjauan ulang Pergub NTT Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hari Berbahasa Inggris beserta implementasinya bagi masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Kantor Bahasa NTT Valentina Lovina Tanate seperti dilansir Antara.

Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan berlandaskan hukum pada UUD Negara Republik Indonesia pasal 36 tentang Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.

Dalam pasal 30 UU itu menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Selain itu, pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

Valentina mengatakan, pihaknya mengapresiasi insiatif Gubernur NTT dalam mengembangkan sektor pariwisata di provinsi setempat lewat peningkatan kompetensi masyarakat dalam berbahasa asing.

Namun kebijakan Hari Berbahasa Inggris setiap hari Rabu yang diterapkan di lingkungan pemerintah perlu dikaji ulang, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya meminta Gubernur NTT untuk menerbitkan Peraturan Gubernur tentang pengutamaan dan pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai amanat undang-undang.

Kantor Bahasa NTT, lanjutnya, bersedia membantu pemerintah provinsi dalam mewujudkan pengutamaan dan pemartabatan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara di NTT.

"Kami berharap pemerintah provinsi setempat memberikan tanggapan positif terkait permintaan untuk peninjauan ulang kebijakan tersebut," katanya lagi.

Untuk diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan Peraturan Gubernur, Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Hari Berbahasa Inggris. Aturan itu dikeluarkan oleh Gubernur NTT guna mendukung pariwisata sebagai sektor unggulan di provinsi yang berbasis kepulauan itu.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, hari ini kita umumkan bahwa mulai besok hari Rabu seluruh masyarakat NTT menggunakan bahasa Inggris dan ini sudah punya dasar hukum,"ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Ardu Jelamu dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kupang, Selasa kemarin (29/1/2019).

Menurut Marius, Bahasa Inggris akan digunakan oleh seluruh masyarakat NTT, satu hari dalam seminggu yakni setiap hari Rabu.

Tujuan dikeluarkan peraturan ini lanjut Marius, untuk menjadikan Bahasa Inggris sebagai salah satu media komunikasi dalam aktivitas perkantoran maupun kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah NTT.

Selain itu juga, untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris bagi para Aparatur Sipil Negara, karyawan swasta dan seluruh komponen masyarakat NTT dan juga untuk menyiapan sumber daya manusia NTT yang cakap dalam menggunakan Bahasa Inggris dalam berkomunikasi.

"Ini juga dalam rangka mengakrabkan Bahasa Inggris untuk masyarakat kita dan juga mendorong anak anak kita belajar Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini punya banyak nilai dan kegunaan. Ini bahasa internasional yang harus kita kuasai," ujar Marius.

Marius menyebut Bahasa Inggris tidak berlaku, kecuali untuk sejumlah acara resmi seperti apel bendera dan pidato-pidato resmi pemerintah.

"Saat ini pariwisata NTT sedang bertumbuh dengan baik, sehingga pariwisata sebagai sektor kunci pengembangan ekonomi ke depan, karena itu kebijakan pemerintah ini didrive oleh Dinas Pariwisata NTT," ucap Marius.

Marius pun berharap, Wali Kota dan para Bupati di seluruh NTT, pimpinan lembaga tinggi, sekolah menengah, lembaga agama, hotel, restoran, agar berbahasa Inggris sekali seminggu.

"Termasuk wartawan juga, jika jumpa persnya hari Rabu berarti harus pakai bahasa Inggris," kata Marius. Marius juga berharap, ke depannya provinsi NTT bisa menjadi sebuah provinsi yang sangat akrab dengan Bahasa Inggris.

"Saya kira ini pertama kali di Indonesia sebuah provinsi menerapkan aturan sekali dalam seminggu menggunakan Bahasa Inggris," sebut Marius.

"Saya berharap kepada pengelola bandara dan pelabuhan di NTT, siapapuan ketika anda turun dari pesawat harus pakai bahasa Inggris. Salah pun tidak apa apa karena ini bukan bahasa kita. Yang penting ada keberanian untuk berbicara,"pungkasnya.


Aturan itu ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur NTT pada 21 Desember 2018 lalu dan baru dilaksanakan pada 29 Januari 2019.

Sumber: Antara
Editor: Remigius Nahal