Fenomena Golput, Wapres JK: Bukti Ketidakpedulian Pemilih pada Demokrasi
Cari Berita

Fenomena Golput, Wapres JK: Bukti Ketidakpedulian Pemilih pada Demokrasi

MARJIN NEWS
7 February 2019

Foto: Istimewa
JAKARTA, marjinnews.com - Mereka yang punya hak pilih tapi secara sadar memilih untuk tak menggunakannya atau biasa disebut golongan putih alias golput selalu ada dalam setiap Pemilu. Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 90 persen lebih, setelahnya, golput selalu melebihi angka 15 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu legislatif maupun eksekutif.

Pada Pemilu legislatif (Pileg) 2004, jumlah golput mencapai 15,9 persen. Angka itu meningkat pada pemilu presiden putaran pertama dan kedua. Angka golput saat Pilpres 2004 mencapai 21,8 persen dan 23,4 persen.

Pada Pileg 2009, jumlah golput meningkat hingga 29,1 persen. Pada Pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya berjumlah 28,3 persen. Keberadaan golput berlanjut di Pileg 2014, dengan 24,89 persen pemilih masuk kategori ini. Pada saat Pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih.

Menanggapi tingginya angka golput yang menjadi bumerang pada Pemilu 2019 kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, fenomena golongan putih (Golput) yang tinggi terjadi di Indonesia kini, disebabkan faktor ketidakpedulian pemilih pada demokrasi.

"Jadi saya kira golput itu bisa jadi kalau orang yakin bahwa ini menang. Saya tidak datang pun, (dia) akan menang juga, itu yang terjadi di Brexit (Inggris) kemarin, banyak golput atau dia yakin tidak penting, macam-macam," tutur JK, yang ditemui di kantor wakil presiden, Jalan Merdeka Medan Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain itu, keengganan memakai suara saat pemilihan juga didukung oleh aturan di Indonesia, yang tak mewajibkan warga negara memilih, layaknya di Australia. Di negara Kangguru itu, warga wajib datang dan menggunakan suaranya saat pemilu, jika tidak maka melanggar dan mereka didenda.

"Kita (Indonesia), sistem pemilu kita itu ialah hak, kalau di Australia itu kewajiban, you tidak datang didenda 100 dollar. jadi orang akan ini (milih). Kita ini hanya hak, bukan kewajiban, jadi golput itu juga tidak melanggar apa-apa," tutur Wapres JK seperti dilansir tribunnews.com.

Diketahui, partisipasi memilih di Pilpres 2014 sebesar 69,58 persen. Partisipasi memilih ini berbanding lurus dengan angka golput. Sehingga bisa disebut angka golput pada Pilpres 2014 sebesar 30,42 persen dan meningkat dari Pilpres 2009 dan Pileg 2014. (EC/MN)