Dugaan Tebang Pilih Penegakan Hukum Kasus Mafia Tanah Oleh Polisi Di Bawah Jendral Petrus
Cari Berita

Dugaan Tebang Pilih Penegakan Hukum Kasus Mafia Tanah Oleh Polisi Di Bawah Jendral Petrus

MARJIN NEWS
20 February 2019

Foto; Istimewa

DENPASAR, marjinnews.com -  Kepolisian Daerah Bali (Polda) di bawah kepemimpinan Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, M.M dinilai masih tebang pilih soal penegakan hukum terkait masalah mafia tanah yang terjadi  di Pulau Dewata.

Hal ini mencuat, ketika kasus Notaris Widiastri yang melakukan praperdilan di Pengadilan Negeri Denpasar dinyatakan gugur oleh mejelis hakim, namun oleh Polresta Denpasar malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 terhadap perkara tersebut.

Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar, terhadap pola penegakan hukum yang terjadi di korps Bhayangkara yang dikomandoi oleh Jendral Petrus Golose.

Sebagaimana diketahui, Praperadilan yang diajukan oleh Notaris Widastri tersebut dimenangkan oleh pihak Kepolisian, yang mana dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak Praperadilan yang diajukan oleh Notaris Widastri.

"Dengan demikian status tersangka yang disandang oleh Notaris Widastri tetap melekat Sah dan seharusnya dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian yang menangani yaitu Polresta Denpasar," demikian kata Ida Bagus Kartika selaku Kordinasi Lapangan dari KBAK.

"Sudah menang praperadilan bukannya melakukan penahanan terhadap tersangka, malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut," tambahnya.

Ida Bagus pun meminta agar Kepolisian Daerah Bali di bawah Komando Jendral Petrus untuk segera menertibankan anak buahnya agar tidak bermain dengan hukum.

"Dalam hal ini Kapolda Bali yang menjabat adalah Petrus Reinhard Golose diharapkan dapat segera memerintahkan anak buahnya agar tidak bermain-main dalam hal penegakan hukum berazas keadilan," pintanya.

Ida Bagus bahkan menilai, Kepolisian Daerah Bali belum maksimal dalam memberantas mafia tanah yang terjadi di Pulau Dewata.

"Disinilah kami menilai kinerja Kepolisian Daerah Bali untuk memberantas mafia tanah di Pulau Bali belum efektif dari tahun ke tahun," katanya.

Ida Bagus Kartika selaku Kordinasi Lapangan dari KBAK terkait fakta hukum itu kemudian membandingkan kasus Notaris Widastri dengan Kasus yang dialami oleh Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H.

Ia menjelaskan, Hasibun ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Kepolisian Daerah Bali pada tahun 2004 yang lalu. Namun, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H. ke Pengadilan Negeri Denpasar melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Bali menang. Dan akhirnya Praperadilan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.

"Putusannya bahwa, penetapan Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H. sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali atas dirinya adalah tidak sah," terang Ida Bagus.

Bukan hanya itu, lanjut Ida Bagus, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga memerintahkan Kepolisian Daerah Bali untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehubungan dengan perkara tersebut.

"Akan tetapi apa yang terjadi? Nyatanya perkara ini masih dipetiESkan oleh pihak Kepolisian Daerah Bali sampai dengan saat ini. Menurut Advokat Harmaini Idris Hasibuan, S.H. Kepolisian Daerah Bali tidak berani menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena barang bukti berupa 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diduga palsu tidak hilang, tetapi diserahkan ke Badan Pertanahan Badung oleh Kepolisian Darerah Bali yang pada saat itu Kapolda Bali dijabat oleh I Made Mangku Pastika," beber Ida Bagus.

Ida Bagus mengakui, kasus advokat Harmaini Idris Hasibuan ini sangat berbanding terbalik sekali dengan kasus langkah Praperadilan yang dilakukan oleh Notaris Widastri yang akhirnya gugur.

"Praperadilan tersebut dimenangkan oleh Kepolisian. Yang di mana dalam putusannya Hakim menolak praperadilan yang diajukan oleh Notaris Widastri. Dengan demikian status tersangka yang disandang oleh Notaris Widastri tetap melekat Sah dan seharusnya dilakukan penahanan oleh pihak Kepolisian yang menanganin yaitu Polresta Denpasar. Namun janggalnya Kepolisian dalam hal ini Polresta Denpasar tebang pilih dan tidak profesional dalam menangani kasus ini. Sudah menang praperadilan bukannya melakukan penahanan terhadap tersangka, malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut," terangnya.

Atas dasar itu, Ida Bagus menyampaikan bahwa Polda Bali dibawah Jendral Petrus masih tebang pilih.

"Disini lah kami menilai kinerja Kepolisian Daerah Bali untuk memberantas Mafia Tanah di Pulau Bali belum efektif dari tahun ke tahun. Dan saya kira dua perbandingan kasus hukum yang saya paparkan tersebut, dapat dikoreksi lagi oleh Kepolisian Daerah Bali," ujarnya.

Ida Bagus juga menerangkan, bahwa Beberapa surat juga sudah dikirimkan ke KAPOLRI, Propam Mabes Polri agar bisa lebih jeli lagi mengawasi kinerja Kepolisian Daerah Bali.

"Kami berharap Kepolisian Daerah Bali dapat mengayomi kami masyarakat Bali dengan memperlihatkan proses-proses kasus hukum berjalan sebagaimana semestinya agar tidak terkesan tajam bila ada kepentingan," pungkasnya.


Penulis: Remigius Nahal