Debat Pilpres 2019 dan Matinya Nalar Kritis Netizen Kita
Cari Berita

Debat Pilpres 2019 dan Matinya Nalar Kritis Netizen Kita

MARJIN NEWS
19 February 2019

Foto: Dok. Pribadi
OPINI, marjinnews.com - Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis fakta yang ada kemudian membuat beberapa gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut kemudian membuat perbandingan. Dengan membuat beberapa perbandingan kita bisa menarik kesimpulan dan membuat sebuah solusi atas masalah yang ada. (Chance : 1986)

Nalar kritis merupakan potensi yang tersembunyi dan dimiliki oleh seluruh manusia. Nalar Kritis adalah suatu cara berpikir evaluatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang obyektif. Sementara itu, Gerhard (1971) menyebut nalar kritis sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif serta melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi.

Baru saja pasca debat capres ke 2 dilaksanakan, tersebar di media sosial Jokowi dituduh oleh netizen menggunakan alat bantu dengar yang berupa pulpen. Muncul gambar yang beredar seolah-olah Jokowi  terlihat memegang pulpen yang diduga tersambung nirkabel untuk mendapat arahan pihak lain selama debat berlangsung. Tak hanya pulpen, Jokowi juga terlihat sering memegang ke dua telinganya, sehingga memunculkan asumsi negative dari para netizen yang 'tidak suka' dengan Jokowi.

Ditemukan kegagalan dalam berlogika pasca Debar Pilpres ke 2. Narasi yang dibangun oleh netizen cenderung tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan secara faktual, dan anehnya banyak juga netizen yang lain percaya begitu saja pada gambar yang hari ini sangat viral. Akibat dari semua itu, muncullah tagar #savepulpen di media sosial yang semakin menambah geger jagad dunia maya.

Melihat realita tersebut, penulis mencoba mengajak netizen untuk berlogika secara sehat dan membangkitkan nalar kritis dalam melihat substansi serta crosscheck data dan fakta yang dipaparkan oleh masing-masing kandidat ketimbang memperdebatkan pulpen yang dipegang Jokowi. 

Debat kemarin mengangkat tema yang cukup menarik bagi penulis. Ke-2 calon memaparkan dan beradu argument. Capres 01 mengatakan "Produksi sawit di Indonesia sudah mencapai 46 Juta ton per tahun, dan melibatkan kurang lebih 16 juta petani". Hal ini tentu bertolak belakang dengan fakta yang ada, bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2017 produksi sawit di Indonesia tidak pernah mencapai angka 46 Juta Ton. 

Pada tahun 2017 produksi sawit hanya mencapai angka 34,46 Ton (Direktorat Jendral Perkebunan). Artinya, pertumbuhan produksi sawit per tahun tidak pernah mencapai angka 46 Juta ton dan jauh dari angka yang dikatakan oleh capres 01.

Kemudian dari capres 02 mengatakan "...Laporan-laporan bank Dunia yang terakhir-terakhir mengatakan bahwa tidak terlihat dampak terhadap  pertumbuhan ekonomi secara rill (yang dihasilkan dari) pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib". Padahal dari beberapa studi yang dilakukan oleh AS. Investasi infrastruktur turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan keuntungan investasi mencapai 60%. 

Infrastruktur juga berfungsi untuk mengurai kemacetan, seperti sistem transportasi antar-kota di China, yang menghubungkan suplai bahan mentah, batu bara, dan listrik (openknowledge.wordbank.org). Tentu perkataan dari Capres 02 bertentangan dengan fakta yang sudah dipaparkan. 

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penulis beranggapan masing-masing calon kurang jeli dalam melihat fakta yang ada, sehingga apa yang diucapkan malah bertentangan dengan fakta yang ada, tentu hal ini bila diteruskan dan tidak berusaha untuk diperbaiki maka akan merugikan (elektabilitas) kedua belah pihak.

Hasil debat kemarin (infrastruktur) juga di nilai oleh Akhmad Akbar (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) masih terlalu umum dan tidak terstruktur. Dia mengatakan "Seharusnya ada poin-poin pertanyaan yang tegas, seperti 'menurut anda, apakah infrastruktur penting? Mengapa? Jika iya, apa masalah utama terkait infrastruktur kita? Solusi apa yang Anda tawarkan dan akan seperti apa pelaksanaannya ?".

Debat kemarin menurutnya belum bisa secara utuh menggambarkan masalah yang ada, respons pokok calon, strategi, atau programnya untuk mengimplementasikan respons tersebut.

Membahas tema tentang lingkungan hidup. Capres 01 mengatakan "... penegakan hukum untuk pelanggaran lingkungan dan menyebutkan adanya kolusi pejabat-pengusaha". Kemudian langsung di respons oleh Jokowi bahwa pemerintahan saat ini sudah tegas sedemikian sehingga ada vonis sebesar 18T (Rp 18,3 Triliun) kerugian negara, menurutnya uang ganti rugi tersebut adalah capaian besar bagi pemerintahan Jokowi". 

Menurut Nirarta Samadhi (Direktur WRI Indonesia). "Yang tidak dieksplorasi lebih lanjut dalam debat kemarin adalah apakah 18T tersebut sudah dibayarkan? Karena salah satu masalah mendasar menurutnya adalah kekurangan regulasi untuk menegakkan hukum secara tuntas sampai dengan eksekusi pembayaran kerugian negara."

Dia juga menyoroti belum dimanfaatkannya Perpres tanggung renteng "beneficial ownership" pada kasus pelanggaran lingkungan semacam ini yang akan menghukum tidak hanya perusahaan pelanggar tapi juga penanggung jawab korporasi induknya yang selama ini selalu bebas dari jangkauan hukum. Hal itu yang tidak dibahas dalam debat pilpres kedua.

Tentu dari apa yang dikatakan oleh pengamat di atas menggambarkan bahwa masih banyak substansi dari debat pilpres kemarin yang belum dibahas secara tuntas, dan cenderung membahas hal-hal yang bersifat umum dan kurang terstruktur. Inilah yang menjadi catatan bagi kita semua untuk melihat lebih jeli dan luas dalam setiap proses debat pilpres yang diadakan.

Penulis mencoba mengajak para netizen untuk memperdebatkan hal yang pantas untuk di perdebatkan, bukan memperdebatkan hal yang tidak penting diperdebatkan. Penulis mengajak untuk berusaha check ricek apa yang dikatakan oleh masing-masing calon dengan fakta yang ada, hal ini tentunya lebih penting untuk dijadikan bahan diskusi dan perbincangan, karena apa yang diucapkan oleh masing-masing calon seharusnya berdasarkan fakta dan kebenaran dilapangan, ketimbang berdebat masalah pulpen yang menurut penulis sama sekali tidak masuk akal untuk di jadikan bahan untuk debat, terutama untuk kalangan akademisi.

Oleh : Afrizky Fajar Purnawan 
Kader Hijau Muhammadiyah