Waspada, NTT Darurat DBD!
Cari Berita

Waspada, NTT Darurat DBD!

MARJIN NEWS
23 January 2019

Gambar: Istimewa
KUPANG, marjinnews.com - Demam Berdarah Dongue (DBD) sepertinya menjadi masalah serius yang harus segera ditanggapi dengan sigap oleh Pemprov NTT di awal tahun 2019. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat sejak akhir tahun 2018 lalu dimulai dari Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi sorotan lantaran lonjakan penderita DBD sangat signifikan lalu diikuti oleh Kota Kupang yang sampai hari ini telah mendorong 11 Puskesmas di wilayah itu siaga selama 24 jam. 

Berdasarkan data yang dihimpun marjinnews.com dari berbagai sumber menemukan bahwa meski belum berstatus Kejadian Luar Biasa seperti di Manggarai Barat, kasus DBD di Kota Kupang meningkat dua kali lipat  yaitu 114 kasus per 21 Januari 2019. Padahal pada minggu sebelumnya kasus DBD ini hanya berjumlah 53 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Ari Wijana, kepada wartawan, di Balai Kota Kupang, Selasa (22/1/2019) mengatakan, dari jumlah kasus tersebut belum ada yang meninggal sehingga Kota Kupang belum masuk dalam Kejadian Luar Biasa.

Namun demikian tambahnya, dari lonjakan data tersebut, maka akan dikaji mulai dari 2016-2018. Bila kurva menunjukkan telah mencapai batas maksimal maka akan dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa.

Ia menyebutkan, tahun lalu di periode yang sama jumlah kasus DBD yaitu 66 kasus. Sedangkan tahun ini sudah 114 kasus. Hal ini berarti jumlah kasus tahun ini naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Kami sedang mengkaji data untuk dilaporkan ke Walikota apakah masuk KLB atau tidak. Kalau ada kematian satu, maka masuk KLB," tuturnya.

Ia menyampaikan, kasus tertinggi DBD terjadi di Kecamatan Kelapa Lima dengan 32 kasus, dimana Kelurahan Oesapa terbanyak ada 16 kasus. Oleh karena itu Dinas Kesehatan telah melakukan fogging beberapa kali di kelurahan tersebut. Kata dr Ari, fogging dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa, sedangkan pencegahan dapat dilakukan masyarakat melalui 3M Plus.

Jajaran Dinas Kesehatan juga, lanjutnya, sudah membuka poskos di Puskesmas untuk stand by 24 jam minimal untuk melakukan diagnosa awal DBD. Sedangkan penanganannya bisa dilakukan di Puskesmas atau dirujuk ke Rumah Sakit agar menjaga jangan ada yang meninggal.

"Saat ini ada satu kasus yang tengah dirawat di ICU RSUD dengan stadium III tapi sudah mulai membaik," ujarnya seperti dilansir POS KUPANG.

Berdasarkan data lanjutnya, dari 114 kasus tersebut ada 86 kasus masuk dalam grade 1 dan 2. Dimana penanganan pada grade tersebut lebih mudah dibandingkan grande 3 dan 4 yang membutuhkan penanganan kompleks.

Ia menyampaikan, penetapan KLB bukanlah berkaitan dengan pelayanan kesehatan karena pelayanan kesehatan dilakukan secara sporadis tapi untuk DBD dilaksanakan gebrak DBD sampai lini pustu dan Jumat Bersih. Tapi jika tetap meningkat itu bagian dari fenomena.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Kupang, Sri Wahyuningsih mengatakan, posko DBD di 11 Puskesmas itu mulai dilakukan, Rabu (23/1/2019). Saat ini, wilayah Oesapa memiliki jumlah kasus DBD tertinggi di Kota Kupang.

DBD di Manggarai Barat
Jumlah total warga di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang positiv diserang DBD sebanyak 715 orang. Jumlah tersebut terhitung sejak tahun 2018 lalu, yakni 1 Januari 2018 sampai 16 Januari 2019 ini. Khusus untuk Januari 2019, sejak tanggal 1 hingga 16 sebanyak 176 orang, sedangkan 2018 lalu sebanyak 539 orang. Dengan demikian jumlah totalnya 715 orang.

Penetapan kasus DBD sebagai KLB, melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 270/KEP/HK/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang penetapan Status Darurat Demam Dengue (DBD) di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk diketahui, bersamaan dengan penetapan status KLB DBD, pemerintah setempat sudah mencairkan uang sebesar Rp 1.944.257.184 (1,9 M) untuk penanganan DBD. (EC/MN)