Togar: Pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPRD Bali Langgar Peraturan Organisasi Partai

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Togar: Pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPRD Bali Langgar Peraturan Organisasi Partai

MARJIN NEWS
8 January 2019

Togar Situmorang, S.H., M.H., M.AP.
DENPASAR, marjinnews.com - Pesta Demokrasi sebentar lagi, Togar Situmorang, S.H, M.H, M.A.P, CALEG DPRD Provinsi Bali No. urut 7 dari Partai Golkar itu terus menerus melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat Bali khususnya kota Denpasar sesuai dengan Daerah Pilihnya.

Ditemui di sela-sela kesibukannya, Togar Situmorang menjawab pertanyaan dari awak media tentang “Bagaimana Pandangan Hukum Togar Situmorang sebagai Caleg dari Partai Golkar terhadap Pergantian Ketua Fraksi Partai di DPRD Prov. Bali yang terkesan tiba-tiba tersebut?

Togar Situmorang yang pernah diusung untuk menjadi Ketua BAKUMHAM pada kepemimpinan Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali (Drs. I Ketut Sudikerta) sebelumnya menjelaskan, Pergantian Ketua Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 dapat merusak citra Partai dan menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak dan sangat membuat tidak kondusive dan akan dihinggapi dugaan adanya gerakan “sapu bersih” untuk kubu Ketua Sudikerta.
"Persoalannya adalah, disini legalitas hukum kerap berhadapan berbenturan dengan dinamika politik," tandas Togar Situmorang.

Togar Situmorang yang berprofesi sebagai Advokat ini menegaskan, kalau kita berbicara tentang aturan yang ada, pergantian Ketua Fraksi di DPRD Prov. Bali ini sangat bertentangan dengan Peraturan Organisasi Partai, yaitu Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-04/DPP/GOLKAR/VII/2010 tertuang Bab II tentang Tata Hubungan DPP dengan Fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Togar menjelaskan, ada 2 point yang disebutkan dalam Pasal 2 PO-04/DPP/GOLKAR/VII/2010 yaitu, Point 1, Pimpinan Fraksi ditunjuk oleh Ketua Umum atau ketua Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya, dan ditetapkan dalam rapat pleno dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya dan Point 2, calon pimpinan fraksi dipilih dari unsur pengurus harian dewan pimpinan partai sesuai tingkatannya.
"Artinya yang saat ini terjadi di dalam pergantian Ketua fraksi partai Golkar itu tidak sesuai dengan aturan yang ada," jelas Togar.

Pengurus harian, kata Togar, hanya bisa memilih calon pimpinan. Tidak bisa menetapkan atau melakukan pergantian Ketua fraksi DPRD Prov. Bali dari Partai GOLKAR tanpa diadakan Rapat Pleno. Ada apa ini? Apa ada kepentingan sekelompok orang?

"Marilah kita sama-sama menjaga keutuhan partai yang selama ini sudah kita bina, mari kita konsisten dengan tagline Golkar bersih. Mari kita sama-sama menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, karena Suara Golkar itu Suara Rakyat," tutup Togar.

Laporan: Remigius Nahal