Togar Situmorang, Apresiasi Langkah Gubernur Bali Soal Perjuangan RUU Provinsi Bali untuk Jadi UU
Cari Berita

Togar Situmorang, Apresiasi Langkah Gubernur Bali Soal Perjuangan RUU Provinsi Bali untuk Jadi UU

MARJIN NEWS
18 January 2019

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.AP. (Foto: Dok. Istimewa)

DENPASAR, marjinnews.com - Gubernur Bali I Wayan Koster bersama komponen masyarakat Bali, mulai dari, Ketua DPRD Bali, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD Perwakilan Bali, PHDI, MUPD, FKUB, sejumlah Rektor Universitas, dan tokoh masyarakat baru saja menyatakan untuk menyatukan suara demi memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Bali sehingga dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Perjuangan untuk memuluskan RUU Provinsi Bali ini dituangkan dalam tanda tangan dan Deklarasi Bali itu berlangsung di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Rabu (16/1/2019).

“Kita sepakat dan lepaskan atribut partai karena ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Bali. Mari kita bersama membuat sejarah, bukan hanya membaca sejarah,” ujar Gubernur Bali, Wayan Koster.

Koster optimis, perjuangan mengawal RUU Provinsi Bali ini lebih mudah jika dibandingkan RUU Otonomi Khusus (Otsus) yang sebelumnya mentok di pusat.

“Secara politis tak menimbulkan resistensi karena Bali tetap dalam konteks NKRI. Selain itu, RUU yang kita ajukan ini tak berkaitan dengan kapling anggaran, jadi tidak membebani pusat. Kita hanya ingin mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat. Kita ingin mengurus Bali dengan lebih baik,” tandasnya.

Gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali tersebut, mendapat apresiasi dari Togar Situmorang, S.H, M.H, M.AP.

Togar, begitu Ia akrab disapa, menilai apa yang dilakukan Gubernur Koster ini merupakan gebrakan yang luar biasa di awal tahun 2019.

Sebagai pengamat publik dan pernah menjadi ketua tim advokasi pada pemerintahan sebelumnya, mengaku masih ingat, bahwa ide mengenai RUU Provinsi Bali ini berawal dari RUU Otonomi Khusus untuk Bali yang sempat diajukan pada tahun 2005 yang lalu.

Sebagai Advokat kondang yang dijuluki panglima hukum itu, Togar Situmorang menilai Segala sesuatu yang didelegasikan ke daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar bisa dikelola secara baik oleh Bali sebagai satu pola satu tata kelola satu kesatuan pulau.

Togar Situmorang yang ini mencalonkan diri sebagai CALEG DPRD Provinsi Bali Nomor Urut 7 DAPIL Denpasar dari Partai Golkar sepakat terhadap konsep, prinsip dan substansi, yang dituangkan dalam RUU Provinsi Bali yang terdiri dari 13 Bab dan 41 Pasal tersebut. Sebab, menurut Togar, Provinsi Bali memang membutuhkan payung hukum khusus.

"Kita harus satu suara untuk mendukung perjuangan ini kita harus mengajak para tokoh seluruh warga (krama) Bali untuk bersama-sama berkomitmen penuh mendukung program kegiatan dan upaya yang ditempuh Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali untuk menguatkan dan memajukan Bali sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsi serta kewajiban profesionalnya," ujar Togar.

Calon Legislatif yang berasal dari Partai GOLKAR itu berharap, semoga dengan adanya dukungan tertulis dan deklarasi dari berbagai komponen, lalu dengan dibangunnya komunikasi yang lebih intensif dengan Ketua Umum Partai dan mengadakan pendekatan ke Pemerintah Pusat. Menurut Togar, hal ini sangat perlu agar nantinya gebrakan itu bisa cepat direalisasi.

Ia juga berharap, semoga perjuangan ini dikawal baik oleh DPD Perwakilan Bali agar ini menjadi pembahasan prioritas dan supaya suara rakyat Bali ini lebih diperhitungkan di pusat.

Togar Situmorang mengingatkan sejumlah anggota DPD asal Bali tak perlu khawatir akan sulit untuk mencapai kuorum dalam pembahasan RUU tersebut di Senayan, Meskipun tahun ini menjadi tahun politik, kita harus tetap optimistis tegasnya.

"Mari kita perlihatkan Bali bisa mengurus rumah tangga sendiri sesuai kebutuhan dan cara Bali disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Kita tunjukan cara kita mengurusnya dengan benar sesama untuk Bali dalam bingkai NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkas Togar.

Penulis: Remigius Nahal