Putusan MA Sudah Keluar, Buni Yani Akan Ditahan 1 Februari 2019
Cari Berita

Putusan MA Sudah Keluar, Buni Yani Akan Ditahan 1 Februari 2019

MARJIN NEWS
30 January 2019

Foto: istimewa


JAKARTA, MARJINNEWS.COM- Pasca putusan yang menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka terkait isu SARA dalam cuitannya di media sosial twitter beberapa waktu lalu, masyarakat yang menanyakan kelanjutan kasus Buni Yani akhirnya mendapat jawaban yang cukup pasti pasca dia mengaku sudah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Dengan diterimanya salinan putusan itu, Buni Yani menyebut kasusnya telah inkrah.

"(Kasus saya) sudah inkrah. Hari ini saya mendapatkan salinan dari Mahkamah Agung yang mengatakan ada dua keputusannya bahwa, satu, kasasi saya ditolak dan kasasi itu jaksa penuntut umum, karena dua-duanya mengajukan kasasi, itu ditolak. Jadi dua-duanya ditolak. Yang kedua, membayar Rp 2.500 untuk membayar (biaya) perkara," kata Buni Yani saat memberikan sambutan di acara 'Aksi Solidaritas Ahmad Dhani' di kantor DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Rabu (30/1/2019).

Buni Yani juga mengaku telah mendapatkan informasi soal pemenjaraannya. Dia menyebut eksekusinya akan dilakukan beberapa hari lagi.

"Dua hari yang lalu saya sudah mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Depok, akan dilakukan eksekusi. Saya masuk penjara tanggal 1 Februari, hari Jumat lusa," jelasnya.

Putusan penolakan kasasi Buni Yani sebetulnya diketuk pada 22 November 2018. Namun Buni Yani tidak juga dieksekusi karena salinan putusan kasasi dari MA belum dikirimkan.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima, meminta Buni Yani bersikap layaknya kesatria soal eksekusi pada Jumat, 1 Februari mendatang. Aria menegaskan penegakan hukum bukanlah kriminalisasi. 

"Ahok juga sudah berani. Yang jantan saja, nggak usah terlalu cengeng. Semua orang sudah mempertanggungjawabkan tindakannya, nggak usah terlalu didramatisasi menjadi (menyebut) pemerintahan yang otoritarian, yang seolah-olah (Buni) dizalimi," ujar Aria Bima setelah mengikuti rapat bersama KPU dan BPN membahas persiapan debat capres putaran kedua di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). 

Penegakan hukum, ditegaskan Aria Bima, tidak bisa diintervensi, mulai penanganan laporan, penetapan tersangka, hingga putusan di pengadilan. Aria Bima lantas menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yang sudah menjalani hukuman. 

"Termasuk Ahok, sudah masuk penjara, kan. Jangan ada desain begini lo, akan mencaci maki pemilu itu sebagai arena panggung untuk saling hujat dan mencaci, fitnah, sampai ada proses pelanggaran yang akhirnya setelah pelanggaran itu ditindaklanjuti, kita ngomong kriminalisasi," paparnya seperti dilansir detik.com. (EC/MN)