Pernyataan Dewa Rai Desak Polda Bali Penjarakan Sudikerta, Togar: Provokatif dan Arogan

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Pernyataan Dewa Rai Desak Polda Bali Penjarakan Sudikerta, Togar: Provokatif dan Arogan

MARJIN NEWS
6 January 2019

Togar Situmorang, SH,MH,MAP . (Foto: Istimewa)
DENPASAR, marjinnews.com -Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai yang membidangi masalah hukum, belum lama ini mengemomentari masalah hukum yang tengah menimpa mantan wakil gubernur Bali I Ketut Sudikerta.

Anggota DPRD Bali yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak agar Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose segera melakukan tindakan tegas dengan segera memproses dan menahan sekaligus memenjarakan Sudikerta.

“Ini ada apa? Kok lambat sekali. Apalagi kapolda ini orangnya tegas. Semua preman saja ditangkapi, diborgol, dan dibui. Tapi kenapa kasus Sudikerta sudah sebulan lebih juga belum ditahan. Ini ada apa?” Terang Dewa Rai dengan nada tanya, pada Sabtu (5/1).

Dewa Rai menambahkan, selaku anggota dewan yang membidangi masalah hukum, pihaknya wajib mengingatkan kepada jajaran penegak hukum sebagai mitra.

“Jangan sampai dengan tidak segera ditahannya Sudikerta akan menimbulkan preseden buruk. Kinerja Polda saat ini cukup mendapat reward positif dari publik. Jangan sampai dengan tidak segeranya diproses kasus ini, akan menimbulkan pertanyaan masyarakat,”imbuhnya.

Menurut Dewa Rai, dalam perkara ini, mantan wakil bupati Badung dua periode, ini  dijerat dengan banyak pasal, yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Sekali lagi, jangan sampai dengan diulur-ulurnya proses penahanan Sudikerta, justru barang bukti hilang dan kasusnya nanti mengendap atau malah SP3. Ini tentu kami (Komisi I) dan public tidak berharap,”tukasnya.

Untuk diketahui, Polda Bali melalui Direskrimsus Polda Bali secara resmi menentapkan I Ketut Sudikerta dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang dalam jual beli tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) milik duwe Pura Jurit Uluwatu, di Desa Pecatu, Kuta Selatan senilai Rp 150 miliar, yang sebelumnya dilaporkan PT Marindo Investama (anak perusahaan PT Maspion Grup) pada 2013 silam.

Bukti penetapan Sudikerta sebagai tersangka itu menyusul dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Subdit II Dit Reskrimsus Polda Bali AKBP Agung Kanigoro Nusantoro tertanggal 30 November 2018. 

Menanggapi pernyataan Sekretaris Komisi 1 DPRD Bali tersebut, kuasa hukum Sudikerta yaitu Togar Situmorang, SH,MH,MAP menanggapinya dengan santai.

Ditemui di Kantor Hukumnya Togar Situmorang & Associates advokat kawakan ini mengatakan, seharusnya Dewa Nyoman Rai sudah lebih banyak mengetahui mengenai tahapan-tahapan dalam sebuah proses hukum.

"Selaku Kuasa Hukum Sudikerta saya menjelaskan, dia kan (Dewa Nyoman Rai) Anggota DPRD, Sarjana Hukum, yang dulu pada tahun 2007 juga pernah tersangkut kasus hukum Illegal Logging sehingga dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan dijatuhi hukuman vonis 8 Bulan penjara, jadi seharusnya sudah lebih banyak tau lagi mengenai tahapan-tahapan proses hukum," tegas Togar.

Togar mengatakan, semua yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum memang harus diproses.

"Semua preman saja ditangkapi, diborgol, dan dibui, apalagi yang terlibat dan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI AD ya itu memang patut untuk dibui," tukasnya.

Namun, menurut Togar berkaitan dengan masalah tersebut jangan disamakan dengan kasus yang dialami oleh Sudikerta.

"Apa kaitannya dengan Sudikerta? Apakah klien kami seorang preman? seorang pembunuh? sehingga harus di borgol? Janganlah terlalu bernafsu untuk memenjarakan seseorang," tegas Togar.

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.A.P, yang juga CALEG DPRD Provinsi Bali DAPIL Denpasar No.urut 7 dari Partai GOLKAR mengingatkan, seharusnya Sekretaris Komisi I DPRD Bali ini (Dewa Nyoman Rai) sebagai wakil rakyat selaku Komisi yang membidangi masalah hukum lebih bisa lagi memberikan edukasi-edukasi pemahaman hukum kepada masyarakat.

"Bukan malah menyuguhkan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat seperti statement “jangan sampai dengan tidak segera ditahannya Sudikerta akan menimbulkan preseden buruk”. Ini kan keliru, masyarakat harus tau itu. Jangan hanya melihat suatu perkara pidana dari segi objektifnya saja, tapi harus dilihat juga dari segi subyektifnya. Aturan-aturan tersebut tertera dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP," tukas Togar.

Pada kesempatan tersebut Togar juga menjelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga mengatur adanya Asas Praduga Tidak Bersalah, asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah dan bersifat inkracht.

"Saya kira POLDA Bali lebih profesional lagi dalam menangani perkara ini, bebas dari intervensi. Pihak kami kan kooperatif dengan proses hukum. POLDA Bali juga sudah menetapkan status cekal Sudikerta, jadi ya tidak ada potensi klien kami akan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Jadi apa motivasi dan kepentingan Sekretaris Komisi 1 DPRD Prov. Bali minta Kapolda Bali penjarakan pak Sudikerta. Itu adalah bentuk provokatif dan tidak pantas. Dan juga arogan syahwat politik yang berlebihan," ungkap Togar

Togar menambahkan, polisi sesuai dengan UU kepolisian dan SKEP Kapolri bahwa setiap kasus pidana akan di proses sesuai dengan aturan hukum baik KUHAP yang berlaku.

Togar bahkan meminta kepada Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Bali tersebut untuk segera mencabut pernyataannya karena menurut Togar, kasus Sudikerta adalah ranah Hukum bukan ranah Politik.

Togar bahkan menyarankan kepada Dewa Rai bahwa sebagai dewan seharusnya mengawasi bukan provokasi dan intervensi hukum,

"Coba sekretari Komisi itu belajar hukum acara pidana supaya paham tentang proses hukum pidana jangan intervensi hukum dengan politik, apalagi jelang pilpres buat lah pernyataan yang kondusife," tutup Togar Situmorang, SH,MH,MAP.

Laporan: Remi Nahal