Membangun Harapan di Tengah Hura-Hura Politik Penyelenggara Pemilu

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Membangun Harapan di Tengah Hura-Hura Politik Penyelenggara Pemilu

2 January 2019


Gambar: ilustrasi


SUARA MUDA, marjinnews.com- Memasuki tahun baru 2019, benar-benar menjadi momen yang selalu dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan tahun 2019 merupakan salah satu fase penting dalam sejarah perpolitikan Bangsa Indonesia.

Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, merupakan proses pertama kali dilakukan dalam memilih pemimpin di seluruh tanah air, yaitu Presiden, DPD, DPRRI, DPRD I, dan DPRD II.

Torehan sejarah baru dalam perjalanan Demokrasi sejak pemilihan langsung dijalankan bukan saja sebagai bentuk kemajuan kita dalam proses berdemokrasi tapi sekaligus juga salah satu ujian para penyelenggaraan Pemilu di Negeri ini.

Tantangan Penyelenggara Pemilu

Dapat dibayangkan, seperti apa susahnya para penyelenggara mengatur agar dapat berjalan lancarnya pesta rakyat itu, baik logistik, aturan maupun teknisnya.

Secara logistik saja, KPU mesti menyiapkan lima kertas suara yang berbeda tanpa penyertaan foto yang bersangkutan. Dengan jumlah kertas suara sebanyak itu otomatis membutuhkan kotak suara yang banyak termasuk juga transportasi yang cukup signifikan untuk proses pendistribusian sehingga kebutuhan itu dapat terpenuhi.

Belum lagi persoalan SDM pemilih yang belum cukup, bisa saja proses pemilihan menjadi kacau-balau karena tidak disertai foto atau gambar, seperti misalnya, orang tua yang tidak bisa membaca, mereka yang buta huruf, dan lain sebagai. Sehingga berdampak pada ketidaknyamanan proses, yang tentu menambah beban kerja lebih para penyelenggara.

Segudang persoalan penyelenggaraan saja, dugaan awal saya dapat melahirkan seribu persoalan yang akhirnya dapat merumitkan pesta bersama itu. 
Sedianya politik itu, dapat dinikmati, dikonsumsi sehingga kemudian membuat orang senang dan gembira.

Bagaimana politik itu menjadi bergembira jika prosesnya saja begitu rumit?

Teranyar KPU menggencarkan sosialisasi kotak suara dari kardus termasuk pemantapan tim pengawas dan panitia pelaksana lapangan, sebagai bagian dari langkah meminimalisasi beban kerja sekaligus memudahkan koordinasi dalam pelaksanaannya.

Terhadap upaya itu, hemat saya lebih pada unjuk kerja agar dapat dilihat tapi minim manfaat, sebab belum menyentuh substansi persoalan.

Itu artinya, penumpukan soal di atas, dalam menjalankan pesta politik oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti sebuah hura-hura politik saja.

Pesta politik itu mestinya melibatkan semua masyarakat dengan keterbukaan dan kemudahan proses, tidak ribet apalagi menyinggung soal ketidakmampuan orang dalam membaca nama (tanpa foto),lebih parah lagi. Ada semacam upaya peminggiran karena keterlibatan dibatasi oleh kekurangannya, nah kan repot lagi kita.

Pesta demokrasi itu idealnya lahir dan berasal dari kita sekaligus peruntukkannya untuk kita semua. 
Jangan dipersulit apalagi diperulur.

Undang-undang Dasar kita pun telah menjamin masalah kebebasan berekspresi, menentukan pilihan, menyampaikan ide, gagasan. Jangan kemudian itu dikebiri oleh karena kepentingan hura-hura kelompok tertentu.

Kita masih punya waktu, untuk melihat di mana letak soal yang perlu ditinjau kembali. 
Kurun waktu tiga bulan lebih, menurut saya masih cukup.
Dana APBN kita cukup memadai untuk Pemilu. Jangan lagi buat simulasi yang seperti gagah-gagahan politik, kita butuh solusi real dan bermanfaat.

Betapa bergembiranya jika panggung politik kita diisi oleh pemimpin yang mampu menjawab dan membawa harapan baru bagi kita.



Penulis: Fabianus Dius