Fahri Hamzah Kunjungi NTT, Gubernur: Persoalan Kami Bukan Kekurangan Lapangan Pekerjaan
Cari Berita

Fahri Hamzah Kunjungi NTT, Gubernur: Persoalan Kami Bukan Kekurangan Lapangan Pekerjaan

MARJIN NEWS
24 January 2019

Foto: Ambuga Lamawuran/Pos Kupang
KUPANG, marjinnews.com -  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Victor Laiskodat menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan rombongan di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando, Kota Kupang pada Kamis (24/1/2019). Kunjungan yang bertujuan untuk membahas isu Tenaga Kerja Migran (TKM) itu membuahkan beberapa hal yang menurut Gubernur Victor menjadi pemicu utama soal permasalahan terkait di NTT.

Di sela-sela pertemuan itu, Gubernur Viktor Laiskodat mengatakan bahwa masalah sesungguhnya di NTT bukanlah kekurangan lapangan pekerjaan tetapi soal ketiadaan keterampilan.

"Masalah sesungguhnya adalah ketiadaan keterampilan," katanya, Kamis (24/1/2019).

Dia memberi sebuah contoh konkrit. Sebagian besar pekerjaan lapangan, pemasangan keramik misalnya, hampir 80 persen dikerjakan orang Jawa. Karena itu, katanya, dirinya tidak ingin mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa satu keterampilan yang memadai.

"Hal paling mendasar adalah pengiriman tenaga kerja ini mereka tanpa skill. Dari aspek komunikasi antar budayanya itu mereka tidak mengerti. Teknologi yang akan mereka pakai pun tidak dipahami," bebernya.

Sehingga baginya, mengirimkan tenaga kerja tanpa skill adalah satu tindakan yang keliru.

"Artinya kalau tanpa persiapan, kita mengirim orang bukan untuk sebagai duta, tapi untuk dibunuh," jelasnya.

Dirinya menegaskan perlu adanya pelatihan terlebih dahulu sebelum para tenaga kerja tersebut dikirim ke luar negeri.

"Kita harus tahu skillnya macam apa, penguasaan bahasanya macam apa, ditempatkan di mana, budaya di negara itu macam apa," imbuhnya seperti dilansir POS KUPANG.

Gubernur Viktor Laiskodat pun menginginkan adanya pemanfaatan dana desa yang terbilang besar.

"Kita dorong penggunaan dana desa yang hampir 3 triliun itu. Kalau itu bisa dikonsolidasi dengan baik, pasti akan mendorong perekonomian rakyat NTT," tegasnya.

Setelah melakukan pelatihan, sambungnya, untuk ke luar NTT itu adalah pilihan masing-masing orang. "Tetapi tujuan kami bukanlah mengirim tenaga kerja ke luar NTT. Kita prioritaskan mereka kerja di NTT terlebih dahulu," tegasnya kembali.

Apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT tersebut sepertinya sudah mulai diatasi dengan penerbitan SK Moratorium TKI yang telah diterbitkan oleh Pemprov NTT pada Rabu, 14 November 2018 lalu. Dalam SK moratorium tersebut diputuskan bahwa, NTT berhenti mengirim TKI antar daerah maupun ke luar negeri. Pemberhentian dimaksud hanya berlaku bagi TKI yang tidak berkompeten. Atau, hanya mereka yang berkompeten yang bisa menjadi TKI. Adapun penentuan terkait kompeten dan tidaknya TKI akan ditentukan oleh Kepala Disnakertnas Provinsi NTT.

Dikatakan seperti dilansir kupang.tribunnews.com, bupati/walikota se provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran dan AKAD melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing. Untuk itu, Kepala Disnakertrans provinsi NTT segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pihak-pihak lainnya untuk menjalankan keputusan tersebut.

Kepala perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam rangka mendukung keputusan dimaksud.

Dalam keputusan itu, kantor cabang perusahaan pekerja migran Indonesia yang ada di NTT wajib mendirikan BLKN. Jika tidak memiliki BLKN, maka pelatihan diadakan di BLK/BLKN yang ada di provinsi NTT dan keberangkatannya langsung dari embarkasi NTT. Dijelaskan, perusahaan wajib menyepakati perjanjian kerja dengan pekerja migran yang memuat nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja dan nama, alamat lengkap pekerja pekerja migran.

Selain itu, menyepakati hak dan kewajiban semua pihak, jabatan atau jenis kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tatacara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial dan/atau asuransi, jangka waktu perjanjian kerja dan jaminan Keamanan serta keselamatan pekerja selama bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri atau antar daerah wajib mempunyai kantor cabang, sarana-prasarana dan penanggungjawab di NTT. Melatih calon tenaga kerja AKAD di BLK/LPK swasta yang ada di NTT sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Berkewajiban membuat perjanjian kerja antar LPTKS atau pemberi kerja dengan calon tenaga kerja, AKAD. Antara lain berisi hak dan kewajiban para pihak, jabatan atau jenis kerja, upah, dan tata jaminan sosial/asuransi, jangka waktu, perjanjian kerja dan jaminan keamanan, keselamatan pekerja selama bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanggapan Fahri Hamzah
Usai bertemu dengan Gubernur Victor, Fahri Hamzah mengatakan, isu TKM bukan lagi sebagai isu yang sensitif tetapi akan dijadikan sebagai isu yang progresif. Hal ini menurut Fahri menjadi penting mengingat perkembangan dunia sudah sangat pesat dan Indonesia semestinya terlibat secara langsung.

"Kami ketemu dengan Gubernur, kebetulan dia punya determinasi adanya moratorium untuk memperbaiki sistemnya terlebih dahulu. Saya kira itu sangat senada dan yang diharapkan adalah jangan sampai berlanjut pengiriman tenaga kerja yang tidak sesuai dengan standar dan keterampilan. Sehingga akhirnya warga kita jadi korban," katanya, Kamis (24/1).

Dia menjelaskan, semua pihak perlu memperbaiki sistem pengiriman TKM, baik sebelum penempatan, penempatan, maupun pasca penempatan. Sebelum penempatan menurut dia harus ada jaminan pelatihan, tidak hanya secara psikologi dan pengetahuan. Orang-orang harus dipersiapkan karena akan ke negara orang lain.

"Kita harus memantau jangan sampai ada agen yang ingin jual orang. Karena ini adalah tugas nasional." ujarnya seperti dilansir Pos Kupang.

"Terakhir, pasca penempatan, reintegrasi dari semua pekerja kita yang ingin kembali harus dimanfaatkan oleh negara. Mereka punya keterampilan, pengalaman, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan habis dari sana sebagai devisa, pulang-pulang tapi terbengkalai dan tidak dimanfaatkan," harapnya. (EC/MN)