Dampak Industrialisasi di Kota Surabaya
Cari Berita

Dampak Industrialisasi di Kota Surabaya

MARJIN NEWS
5 January 2019

Foto: Dok.  Pribadi

(STUDI KASUS WADUK SEPAT) 

Oleh: Angga Dwi Kurniawan Kusuma  


Pandangan Umum Industrialisasi 

OPINI, marjinnews.com- Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. 

Dalam Industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). 

Menurut para peneliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. 


Revolusi Industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke 18 sampai awal abad ke 19 di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, dimulai pertama kali di Inggris. 

Revolusi Industri kedua terjadi pada pertengahan abad ke 19 setelah penemuan mesin uap, listrik, mesin pembakaran dalam (tenaga fosil) dan pembangunan kanal, rel kereta api sampai ke tiang listrik. 

Industrialisasi di Indonesia semakin menurun semenjak krisis ekonomi tahun 1998. 

Potensi Konflik Industrialisasi Surabaya 

Kota Surabaya secara umum terutama di kawasan Surabaya Barat, dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan kawasan Surabaya Barat banyak diincar oleh para penanam modal atau pengembang untuk mengembangkan daerah tersebut. 

Para pengembang terutama yang berasal dari kalangan swasta kemudian mendatangi warga dan mengupayakan pembebasan lahan untuk mewujudkan proyek-proyek pembangunan mereka, dalam rangka mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Sayangnya fenomena pengembangan daerah ini ternyata masih menuai banyak penentangan yang berasal dari masyarakat, terutama dari warga setempat. Penolakan ini, mayoritas bersumber pada permasalahan hak atas tanah, sehingga beberapa dari proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang masih menyisakan banyak kasus yang sampai sekarang tidak terselesaikan. 


Konflik Waduk Sepat Surabaya 

Salah satu contoh kasus seperti yang dikemukakan di atas adalah konflik yang terjadi di wilayah Surabaya Barat, yaitu konflik di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Waduk Sepat merupakan waduk seluas sekitar 66.750 m2 yang terletak di wilayah RW 03 dan RW 05 Dukuh Sepat, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. 

Kasus ini adalah konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau yang biasa disebut dengan Citraland, dengan masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar waduk, yaitu warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.

Masyarakat setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pengembang Citraland. Namun menurut status tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah menjadi milik pengembang Citraland dalam GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754. 

Status tanah ini diperoleh dari proses tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan pengembang Citraland. Pemkot Surabaya telah meruislag lahan di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri yang dianggap sebagai milik negara dengan lahan di Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal yang saat ini dipergunakan sebagai Surabaya Sport Center (SSC) atau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). 

Status kepemilikan waduk oleh Pemkot sebetulnya tidak lepas dari pergantian sistem Kepala Desa menjadi Kelurahan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Sistem Desa yang berganti dengan sistem Kelurahan menjadi lebih administratif sehingga tanah-tanah yang tidak ada klaim pemiliknya seperti Waduk Sepat pun diakui sebagai milik negara. Status lahan ini menjadi landasan bagi Pemkot untuk menukarnya dengan lahan milik pengembang, sehingga secara de jure status Waduk Sepat saat ini memang telah menjadi milik PT. Citraland. Status lahan ini masih dipertanyakan oleh warga Perdukuhan Sepat sebab dari dulu Waduk Sepat tidak pernah beralih fungsi menjadi tanah eks ganjaran atau tanah pekarangan sebagaimana yang tertulis dalam bukti-bukti kepemilikan Pemkot.

Selain itu juga terdapat kejanggalan dalam bukti-bukti tersebut, misalnya dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki Citraland waduk tertulis sebagai tanah pekarangan dan dalam SK Walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 waduk tertulis sebagai bekas waduk. Masyarakat setempat khususnya warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V lebih melihat penguasaan waduk secara de facto, sebab berdasarkan sejarah waduk telah ada sejak berpuluh-puluh tahun lamanya dan dibuat sendiri dengan swadaya warga. Waduk disebut-sebut bukanlah peninggalan pemerintah jajahan Hindia Belanda, dan hasil pengelolaan waduk juga tidak pernah dipergunakan untuk menggaji perangkat desa selayaknya fungsi tanah ganjaran pada umumnya. 


Pola Pergerakan IMM Dalam Industrialisasi 

Sejarah telah membuktikan, perubahan besar yang terjadi di Negara kita selalu diinisiasi dan digerakkan oleh aktor-aktor intelektual. Mereka bukan yang sekadar menginisiasi namun mereka juga  yang melaksanakan perubahan tersebut. Sebagai bagian dari kaum elite intelektual, mahasiswa memiliki peran ganda dalam hal ihwal bangsa dan beragam problematikanya. Selain ia harus terus menempa diri untuk menyelesaikan masalah diri, ia juga memiliki tugas berat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, oleh karenanya tak salah jika julukan agent of change dan agent of social control disematkan pada mereka. 

Dalam urusan ini Mahasiswa harus siap menghadapi Industrialisasi dan membela masyarakat yang terkena dampaknya. Mahasiswa bukan hanya dihadapkan pada masalah akademik saja, tetapi Mahasiswa juga harus peka terhadap segala kebijakan pemerintah yang berlangsung dalam sebuah negara. Termasuk di dalamnya tentang membela hak masyarakat dalam bidang pendampingan hukum yang pastinya akan banyak mempengaruhi kesejahteraan dan hak lingkungan masyarakat Indonesia ke depannya. Karena Mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi akan mampu memosisikan diri dalam mengatur arah tujuan dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Mahasiswa harus siap dan ikut andil dalam menghadapi hukum dan pemberdayaan kepada masyarakat yang tidak mengetahui proses hukum. Kesiapan Mahasiswa harus dilatih sedini mungkin sejak mereka menduduki bangku perkuliahan, baik melalui kurikulum dan organisasi yang ada. Untuk menuju ke arah sana, perlu dilakukan inpowering atau pemberdayaan kualitas mahasiswa dan kepekaan mahasiswa terhadap polemik yang ada di dalam masyarakat dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. KH. Ahmad Dahlan jauh sebelum Indonesia merdeka berpandangan jika pendidikan merupakan nilai yang paling berharga untuk pegangan hidup di masa yang akan datang. 


Respon Kader IMM Surabaya 

IMM di Kota Surabaya telah hadir dengan nama “Kader Hijau Muhammadiyah” atau disingkat KHM sebuah gerakan alternatif Aktivis Muda Muhammadiyah yang fokus pada persoalan sosial ekologis dengan berlandaskan spirit pembebasan dan pembaharuan. KH. Ahmad Dahlan, turut andil dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat. KHM sering kali terlibat dalam pembelaan dan pendampingan hukum bagi warga yang terkena dampak dari industrialisasi properti yang ada di waduk sepat.

Afrizky Fajar Purnawan, salah satu penggagas KHM mengatakan jika, “tugas seorang kader Muhammadiyah itu harus selalu melakukan pembaharuan dalam gerakannya, setelah kader mengaji dan membaca buku maka kader akan lebih beragama dan berintelektual, tapi hal itu amat sangat disayangkan jika kader tidak mau mengaplikasikannya dalam pengabdian kepada masyarakat. Apalagi di IMM ada Trikom yaitu Religiusitas, Intelektualitas dan Humanitas.” 

Hal tersebut juga menjadi tugas mahasiswa pada umumnya yang tercantum dalam Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Maka yang sering kali dilupakan mahasiswa saat ini adalah pengabdian kepada masyarakat, harus segera diperbaiki demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pada akhirnya satu hal yang tidak boleh padam dalam dinamika masyarakat yang serba tak tentu ini adalah harapan dan perjuangan, karena dari sinilah akhirnya bangsa kita mampu lepas dari belenggu penjajahan, karena dari ini pulalah bangsa kita bisa kembali merdeka secara pengetahuan dan kebhinekaan. 

Sampai di sini, adalah sebuah kewajiban bersama untuk seluruh lapisan masyarakat bersatu padu, gotong-royong, bergerak bersama dalam menghadapi segala dampak buruk dari industrialisasi demi menyongsong cita-cita masyarakat Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo bisa terealisasi. 



DAFTAR RUJUKAN 

Farid. 1990. Kelahiran yang Dipersoalkan. Surabaya: PT Bina Ilmu. 

Adhi Murti Citra Amalia H., Konflik Waduk Sepat, AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/JuliDesember 2012. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi, diakses pada 4 Januari 2019 pukul 13.15 wib 

http://jatim.tribunnews.com/2018/03/01/polemik-waduk-sepat-surabaya-warga-terpecah-jadidua-kubu-dukung-dan-tolak-peralihan-fungsi, diakses pada 4 Januari 2019 pukul 13.25 wib

http://surabaya.detik.com/read/2011/07/28/172123/1691710/466/warga-siap-pertahankansejarah-kampung-sepat-lidah-kulon, diakses pada 4 Januari 2019 pukul 13.45 wib