Anomali Fungsi dan Tujuan Parpol dalam Frame Dinamika Politik di Manggarai Timur
Cari Berita

Anomali Fungsi dan Tujuan Parpol dalam Frame Dinamika Politik di Manggarai Timur

25 January 2019

Foto: Dok. Pribadi
OPINI, Marjinnews.com - Dinamika Politik Lokal bukan menjadi suatu hal yang baru lagi bagi masyarakat di republik ini. Kelahiran politik lokal membawa dampak yang signifikan dalam kegiatan politik dalam masyarakat apalagi dengan dilahirkannya desentralisasi sebagai produk unggul era reformasi, selain dekonsentralisasi. Otonomi daerah mulai perlahan diterapkan pada setiap daerah walaupun harus diakui pola “merangkak” masih digeluti oleh beberapa daerah yang setidaknya dapat dikatakan belum siap menerima pergeseran era orde baru menuju era reformasi. 

Daerah-daerah di Indonesia  sepertinya mulai bersikap angkuh dengan pemerintah pusat karena dalam konteks tertentu, karena pemerintah pusat tidak lagi mengambil bagian dalam konsep pembangunan daerah-daerah tersebut. Hal ini kemudian menjadikan daerah sebagai lahan basah bagi elit politik dalam menerjemah desentralisasi sebagai keuntungan politik yaitu dalam mencari dan mempertahankan kekuasaaan. 

Hal tersebut dapat dikonkritkan melaui beberapa indikator yang setidaknya terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya dalam konteks pemilihan kepala daerah yang mana tidak lagi menjadi subyek intervensi pemerintah pusat. Bahkan, Kepala daerah dan DPR-D kini dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang lebih demokratis menurut konsepnya. Kebijakan desentralisasi yang berkembang di tengah liberalisasi politik telah memungkinkan proses rekruitmen politik di daerah yang semakin terbuka bagi partisipasi masyarakat. 

Liberalisasi politik telah menempatkan partai politik memainkan peran sentral dalam proses rekruitmen politik di daerah. Ironisnya, desentralisasi politik justru diikuti oleh menguatnya.sistem kepartaian yang sentralistik, yang hanya membuka peluang bagi intervensi elitelit politik nasional di daerah. Bahkan, desentralisasi politik tidak didukung oleh kapasitas politik lokal yang kuat. Partai yang memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi justru telah gagal dalam membawakan aspirasi konstituen, sebagaimana tercermin dari maraknya fenomena praktek-praktek korupsi politik di daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuka peluang bagi calon independen merupakan alternatif dalam mendukung pendalaman demokrasi.

Salah satu hal yang menjadi keraguan masyarakat dengan kehadiran desentralisasi adalah eksistensi partai politik dalam menjalankan fungsinya di dan bagi  masyarakat. Bagi penulis hal ini mejadi hal yang urgen untuk dikupas melaului tema : “Anomali Fungsi dan tujuan Partai Politik dalam Frame Dinamika Politik di Manggarai Timur”. Pada hakikatnya, kemungkinan terjadinya disfungsi partai politik bukan hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga sering dijumpai dalam kontestasi politik nasional. 

Namun demikian penulis merasa bahwa kajian politik nasional merupakan kajian yang tidak mudah karena harus mebutuhkan waktu yang cukup lama dan juga mendapatkan sebuah keharusan  memiliki referensi yang luas dan lengkap mulai dari awal kelahiran partai politik sampai pada dinamikanya hingga saat ini.  Untuk mengawali tulisan sederhana ini, penulis akan mengarahkan pembaca menuju gambaran singkat eksistensi  partai politik di Kabupaten Manggarai Timur. 

Namun jauh sebelum itu, untuk diketahui Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 juli 2007, dengan dijadikan Kecamatan Borong sebagai pusat pemerintahannya.

Sesuai dengan isi pada pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem pada pemilihan kepala Negara atau pemilihan Wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan Umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi Partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat-istiadat), yang sangar kental. Hal tersebut di atas juga berlaku pada kontestasi politik di daerah-daerah di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat. 

Di daerah Manggarai Timur-pun begitu. Kehadiran partai politik yang terbilang cukup banyak setidaknya tidak menegasikan sistem multi partai yang dianut Negara ini. Bahkan opini masyarakatpun hampir mendekati kemutlakkan bahwa kehadiran partai politk dalam perhelatan politik di Kabupaten Manggarai Timur yang terbilang banyak itu merupakan kematangan demokrasi di tingkat lokal. Walaupun demikian, pemetaan politik bukan hanya dikendalikan atau dimainkan oleh partai politik semata, karena pilihan Independen pun seakan menjadi penyempurna bahwa memang adalah sebuah kebenaran demokrasi di tingkat lokal khusunya di Kabupaten Manggarai Timur telah berjalan menuju kematangannya. 

Terlepas dari Independen, sangat disayangkan keterlibatan partai politik di daerah (Manggarai Timur) hadir sesaat dilaksankannya pesta demokrasi di tingkat lokal dan selebihnya terlihat sayup. Hal ini kemudian, dengan analisa yang super sederhana merupakan kelemahan dari  konsep partai politik yang telah didesign seelok mungkin oleh para pendahulu. Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi titik persoalan urgen partai politik di daerah hari ini, Manggarai timur khususunya dan Indonesia umumnya. 

Namun demikian dari kesekian problema itu, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat realita pahit yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur yaitu menyoal tujuan dan atau  fungsi partai politik itu sendiri. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa secara garis besar fungsi dan tujuan partai politik adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki hak politik dan kemudian menjadi kekuatan politiknya. Selain dari pada itu,  ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal serta mempunyai hak beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. 

Ironisnya yang paling nampak di permukaan tentang eksistensi Partai Politik hari ini dengan merujuk pada fungsi dan tujuannya, hanya pada bagaimana Partai Politik mempertegas hak berakatifitasnya dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan politkus-politikusnya di eksekutif maupun di legislatif. Hal ini diperburuk oleh kebiasaan partai politik yang hanya muncul menjelang pesta demokrasi dilangsungkan. Selanjutnya, masyarakat (non elit politik) tidak melihat adanya kontribusi dari partai politik dalam menjalankan tujuan dan fungsi penyalur aspirasi masyarakat yang di dalamnya memilki kekuatan politik. 

Masyarakat bingung kemana aspirasi politik yang mereka milki disalurkan  selebihnya partai politik hanya berlaku pada konteks tertentu saja dan dikemudian momen tidak bersifat  Follow Up, karena lebih cendrung memperhatikan  kepentingan partai politik itu sendiri maupun kader-kadernya. Padahal kewajiban Partai Politik adalah untuk menampung aspirasi masyarakat yang meimiliki hak politik tersebut.

Dari problematika seperti yang telah dipaparkan di atas maka sekali lagi menjadi sebuah hal yang menarik bagi penulis untuk mengupas fungsi dan tujuan partai politik dari sudut pandang dinamika politik di tingkat lokal, yang dalam hal ini terjadi di Kabupaten Mangggarai Timur. Maka, di bawah Tema : “ Anomali Fungsi dan Tujuan Partai Politik dalam Frame Dinamika Politik di Manggarai Timur”.

Menilik Anomali Fungsi dan Tujuan Partai Politik dalam Frame Dinamika Politik Lokal (Kabupaten Manggarai Timur - Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Seperti yang kita ketahui bahwa Republik Indonesia telah mengamini sistem multi partai dalam kaitannya dengan distribusi politik baik di tingkat lokaln maupun di tingkat nasional. Kelahiran sistem multi partai tersebut  tentunya berangkat dari sebuah refleksi mendalam tentang demokrasi dalam panggung perpolitikan Negeri Seribu Pulau ini. Dalam konsepnya, kelahiran multi partai ini kemudian menjadi barometer yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku politik yang sesungguhnya. 

Namun ketika hal itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, misalanya kenyataan perilaku elit politik yang kemudian hanya menjadikan kendaraan politik dalam mencari atau mempertahankan kekuasaan. Lebih lanjut soal itu, maka bagi penulis salah satu probelamatika yang disampaikanan dalam rentang kenyataan dari masa ke masa adalah fungsi dan tujuan partai politik yang tidak sepenuhnya diperharikan oleh politikus dan ataupun elit politik yang berkecimpung dalam partai politik itu sendiri. 

Sebagai penguatan atas statement di atas maka penulis merasa perlu untuk membahasa kembali soal fungsi dan tujuan partai politik di Indonesia. Dengan sistem multi partai yang dianut, pada hakikatnya kita telah mengetahui fungsi dan tujuan partai politik di Indonesia yaitu untuk meyalurkan aspirasi masyarakat yang memiliki hak politik. Selain itu, fungsi dan tujuan lahirnya Partai Politik adalah untuk ikut serta dalam menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal yang didasarkan pada hak beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. 

Hal inipun kemudian dipertegas dalam Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik adalah oraganisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk memperuncing konsep itu, maka secara khusus dalam konteks ini penulis melakukan  pemilihan atas fungsi dan tujuan Partai Politik itu sendiri seperti berikut. 

Tujuan Partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program – program yang telah disusun sesuai dengan ideologi tertentu. Bagaimana dengan fungsi Partai Poltik? Setidaknya ada empat fungsi partai politik yang diketahui penulis yaitu : sebagai sarana sosialisasi politik, sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan Partai Politik (Tujuan dan Fungsi) dengan dinamika politik lokal. 

Harus diakui bahwa ledakan politik oleh mahasiswa telah berhasil menghancurkan kuasa pusat di Jakarta yang kemudian menghadirkan perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol kepada sebuah pemahaman politik baru yang terdesentralisasi. Dengan demikian elit-elit lokal mulai mencari partai politik yang cocok untuk dijadikan kendaraan politiknya  menuju kursi kekuasaan di daerahnya. Partai politik  mulai masuk sebagai representasi politik lokal di daerah dengan mengkatongi kader-kader yang siap bertempur dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan wakil rakyat yang bagi masyarakat saat itu merupakan angin segar demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di daerah / lokal pada khususnya.

Sekali lagi, untuk diketahui Kabupaten Manggarai Timur – yang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini baru berusia kurang lebih 11 tahun dan pada bulan juli 2019 genap berusia 12 tahun. Sebagai sebuah kabupaten yang terbilang baru itu, tentunya Kabupaten Manggarai Timur memilki haluan tersendiri menuju kategori matang, baik dalam kehidupan birokrasi maupun dalam kehidupan politiknya. 

Namun demikian, hal demikian tidak secara absolut dapat dibenarkan. Terlepas dari kehidupan birokrasi, kehidupan politik dengan jalur partai poltik sangat antusias dalam politik di Manggarai. Antusiasme ini kemudian berisfat musiman karena keterlibatan partai politik hanya kembali dirasakan dalam pergelaran perebutan bola emas dalam kehidupan demokrasi masyarakat Manggarai Timur. 

Dalam kaitannya dengan itu, tidak semua masyarakat memberikan dukunganya kepada kader Partai Politik, karena melihat sifat partai politik yang musiman itu. Sebagai akibat dari sifat yang musiman itu, masyarakat saat ini telah memudarkan kepercayaan mereka terhadap partai politik walaupun memang keterlibatan masyarakat untuk meyatakan hak politiknya masih berlangsung dengan baik. Mengapa demikian?

Tidak bisa dipungkiri lagi, Frame Partai Politik di Manggarai Timur terdiri dari nasionalis, religius dan gabungan dari keduanya, hanya bisa dimaknai oleh kalangan politisi dan aktivis saja sedangkan masyarakat kecil tidak mengetahui itu. Hal ini kemudian membuat masyarakat lebih mengunggulkan figur dari pada Partai Politik dalam politik elektoral di Manggarai Timur. Ironisnya “fenomena trendy” yang muncul kemudian adalah elektabilitas Partai Politik malah ditentukan oleh elektabilatas figur di balik partai politik yang bersangkutan. 

Dengan kata lain dapat dapat dijelaskan bahwa rekam jejak aktivis politik sangat berpengaruh dalam meraih simpatik masyarakat di Manggarai Timur. Kenyataan berbicara jika masyarakat lebih peduli pada keseharian aktifis politik di luar partai politiknya. Dan dalam hal tertentu, tentunya hal ini membawa perilaku negatif seperti halnya masyarakat dikibuli. Bukan hanya dalam internal partai, persaingan antara partaipun lebih dimungkinkan oleh kepentingan elektabilitas siapa. 

Dengan demikian dapat dikatakan secara gamlang jika partai politik hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh politsi menuju kursi yudikatif ataupun legislatif tanpa memperdulikan ideologi yang dianut oleh masing-masing partai. Secara tidak langsung, realita ini telah menjadi gambaran poltik di Manggarai Timur dimana peran partai politik dalam menjamu aspirasi masyarakat sangatlah minim. 

Adapun fungsi partai politik yang diabaikan dalam dinamika politik lokal di Manggarai Timur, antara lain sebagai berikut :

Pertama, sebagai sarana sosialisasi politik. Pada dasarnya, Partai Politik berlaku sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya politik atau tempat pendidikan politik bagi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan sikap dan kesadaran sebagai partisan politik yang turut berperan aktif dalam perkembangan politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Namun demikian hal tersebut belum secara maksimal diterapkan di Manggarai Timur. Masyarakat belum bisa melihat peran patai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Terjadi pergeseran fungsi Partai Politik dari sarana sosialisasi politik kepada masyarakat menjadi sarana sosialisasi kepentingan elit.  

Kedua, sebagai sarana komunikasi politik. Secara tekhnis Partai Politik menyampaikan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat. Di Manggarai Timur, eksistensi Partai Politik sebagai wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang kemudian didesign sebaik mungkin untuk dijadikan sebuah usulan kebiajksanaan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah belum nampak atau mungkin bisa saja menjadi sebuah kesengajaan untuk tidak dipopulerkan karena faktor tertentu. 

Namun demikian ketika itu adalah sebuah kebenaran, hemat penulis sejujurnya Partai Politik telah mendukung tanggapan masyarakat mengenai disfungsi Partai Politik di sana. Demikian juga halnya sebagai sarana partisipasi politik, Partai Politik telah dijadikan sebagai salah satu wadah menampung hasrat masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun sangat disayangkan, belum begitu banyak penanda politik yang hadir untuk  menegaskan keberadaan peran dan fungsi partai politik tersebut. 

Selain dua poin yang telah diaparkan di atas, kehadiran Partai Politik di Manggarai Timur juga belum dilihat sebagai agen kontrol politik di daerah. Partai politik dalam hal ini belum berperan secara signifkan dalam menunjukkan kelemahan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain Partai Politik harusnya hadir sebagai pengawas pemerintah dari ketidasesuaian masalah publik dan kebijakan publik dalam masyarakat dengan tujuan agar proses pemerintahan berjalan dengan sehat, sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kenyataan di atas memperjelas bahwa memang benar  anomali fungsi dan tujuan Partai Politik telah terjadi di Manggarai Timur. Kenyataan tersebut di atas tidak bisa menjelaskan semangat demokrasi dan reformasi yang diharapkan masyarakat karena telah melahirkan antipati rakyat terhadap partai politik yang umumnya dengan bangga menunjukan taring dalam ajang pertarungan politik. Partai politik yang tampi beda, berani mewujudkan janji-janji, memilih calon-calon kepala daerah atau wakil rakyat bukan dari banyaknya mahar politik melainkan berpatokan pada kualitas calon. Dengan ungkapan lain, calon / aktivis politik dari partai politik telah mampu mempopulerkan kendaraan politiknya menuju elektabilitasnya (Elektabilitas Parpol).

Kita tiba pada kesimpulan bahwa, anomali fungsi dan tujuan partai politik merupakan sebuah kecelakaan politik. Manggarai Timur dengan usia yang terbilang mudah, telah mementaskan drama ini dengan begitu apik. Masing-masing kader partai  politik berlomba – lomba untuk mendapatkan pengkauan akan eksistensi dan pengaruhnya terhadap masyarakat maupun terhadap partai politiknya. 

Tidak jarang persaingan demi persaingan harus dilewati oleh masing-masing kader partai politik baik di dalam partai poltik  maupun di luar partai politiknya. Moment aduh gagasan dan strategi ini tentunya mempunyai tujuan yang jelas yakni untuk menyalurkan aspirasi politisi kepada partainya dan aspirasi partai politik kepada pemerintah. Kenyataan ini kemudian memunculkan kenyataan baru bahwasannya masyarakat telah mengabaikan eksisitensi partai politik di Kabupaten Manggarai Timur. 

Antipati terhadap partai politik ini kemudian semakin pesat ketika pemimpin terpilih mendesign partai politik untuk keuntungan pribadinya seperti mendapatkan kekuasaan, popularitas ataupun kekayaan diri, sehingga jangan heran bila kasus KKN bukan hal yang baru di usia Kabupaten Manggarai Timur yang terbilang baru. Hal tersebut hemat penulis merupakan sebuah penyingkiran terhadap demokrasi dan reformasi. 

Tidak peduli dengan anomali tujuan, fungsi  dan esensi partai politik yang katanya konon sengaja dilahirkan agar demokrasi di Indonesia menuju kematangannya, elit politik mulai mempertontonkan taring  masing – masing kepada masyarakat kecil saat pertarungan politik menghampiri, selebihnya tidak ada follow – up. Panggung perpolitikan Manggarai Timur pun seakan di-design oleh aktivis politik, termasuk dalam menentukan kapan seharunya politik digelarkan dan dipertunjukan kepada masyarakat. 

Hal ini dipertegas oleh fakta jika partai poltik di Manggarai Timur bukan saja partai yang bersifat nasionalis, agamis, gabungan keduanya, karena ada sifat baru yang sah-sah saja dinobatkan yaitu sifat musiman.  Musimnya jelas yaitu saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif. Tingginya konsentrasi pada politik musiman inilah yang kemudian membuat partai politik sibuk menyusun strategi dalam setiap manuver politiknya menuju pesta demokrasi yang sarat dengan kepentingan. 

Di sisi lain sebagian masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih tentang politik dan pemerintahan tentunya menganggap hal ini merupakan anomali eksistensi partai politik di Manggarai timur. Pisau analisinya jelas mengarah kepada peran partai politik yang menjadikan politik sebagai ajang memamerkan ide atau gagsan untuk menghasilkan pemimpin dari partainya. Padahal partai politik mempunyai fungsi yang cukup kompleks termasuk di dalamnya mengontrol kebijakan pemerintah melalui kebijaksanaan yang didesign secara terstruktur mungkin berdasarkan aspirasi masyarakat kecil.

Sederhananya, jika partai politik meningkatkan kesadaran dalam tubuh internal partainya dengan memperhatikan kembali pertanyaan untuk apa sebuah partai politik itu dilibatkan dalam kehidupan politik pemilik kedaulatan? maka tidak akan ada lagi stiqma buruk yang dilekaktkan kepada partai politik (politik) dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan. Partai politiknya memperhatikan kembali fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi dan partisiapasi politik, serta sebagai agen kontrol atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam masyarakat Manggarai Timur. 

Tidak hanya itu, partai politik dituntut untuk lebih memperhatikan fungsi rekrutmen politik khususnya dalam bidang kaderisasi anggotanya. Di sana, seyogianya dilahirkan kader yang berkompeten dalam mewujudkan aspirasi mayarakat dengan titik tolak pada pentingnya kiprah partai politik untuk menjalankan peran politiknya dalam dan untuk masyarakat lokal.

Dalam konteks Manggarai Timur saat ini penulis sangat mengharapkan sinergisitas antara partai politik dan masyarakat serta pemerintah dalam mewujudkan Manggarai Timur yang semakin matang dalam berdemokrasi bukan saja saat pesta demokrasi tetapi juga pada saat setelahnya. Dalam refleksi sederhana, hemat penulis setiap hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adalah politik. 

Oleh karena itu hendaknya tahun politik bukan hanya saat politisi mewartakan janji-janji manis tetapi lebih dari pada itu segala hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama (Bonnum Kommune) harus benar-benar diwujudkan dalam rentang waktu setelahnya. Hal inilah kemudian yang menggeser stiqma negatif masyarakat akan partai politik itu sendiri maupun konteks politik pada umumnya.

Oleh : Gebhard Gerry Tojong Putra
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta