Advokat Togar Mendatangi Kemenkumham untuk Permohonan Pemblokiran Akses Yayasan Dwijendra
Cari Berita

Advokat Togar Mendatangi Kemenkumham untuk Permohonan Pemblokiran Akses Yayasan Dwijendra

MARJIN NEWS
15 January 2019

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.AP bersama Associatesnya Advokat I Nyoman Prabu Rumiartha SH MH. (Foto: Istimewa)

DENPASAR, marjinnews.com - Polemik di tubuh Yayasan Dwijendra Denpasar terus bergulir. Kali ini, advokat kawakan Togar Situmorang, S.H, M.H, M.AP yang juga dijuluki sebagai Panglima Hukum di Provinsi Bali itu mendatangi DIR JEN AHU Menkumham RI di Jakarta bersama Associatesnya Advokat I Nyoman Prabu Rumiartha SH MH senin 14 January 2019 kemarin.

Kedatangan Advokat berdarah Batak yang memang lahir di Jakarta tersebut mengenai Permohonan Pemblokiran Akses Yayasan Dwijendra.

Untuk diketahui, kasus  ini berawal dari konflik Yayasan Dwijendra Denpasar, yaitu dimulainya tindakan yang diduga merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh 2 (dua) orang oknum Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar yaitu DR. I KETUT KARLOTA (Ketua Pembina) dan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH,MH (anggota Pembina).

Tindakan penggelapan yang dilakukan oleh kedua oknum ini total nilainya mencapai 1 Milyar rupiah. Hal itu terbukti sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan No.LP/73/II/2018/BALI/SPKT tertanggal 26 Februari 2018 yang pelaporannya dilakukan oleh Komite Siswa.

Togar Situmorang, S.H, M.H, M.AP yang juga CALEG DPRD Provinsi Bali DAPIL Denpasar Nomor Urut 7 itu menjelaskan, berdasarkan  Surat No. AHU.2.UM.01.01-4143 tertanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI yang pada pokoknya menyatakan pembukaan blokir dapat dipertimbangkan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Merujuk pada ketentuan tersebut pada prinsipnya Kepengurusan Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Drs. MS. Chandra Jaya, M.Hum tetap sah, hingga adanya salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Perkara Perdata No. 265/Pdt.G/2018/PN.Dps. dan Perkara Perdata No. 297/Pdt.G/2018/PN.Dps," terang Togar.

Sebagai Panglima Hukum, Togar berjanji  akan membela yang benar sesuai nilai-nilai keadilan.

Togar bahkan meminta kepada Dirjen untuk tetap melakukan pemblokiran atas akses segala bentuk permohonan elektronik oleh Notaris untuk melakukan perubahan pengurus yayasan Dwijendra Denpasar.

Hal ini menurut Togar, guna untuk menjalankan amanat surat yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI dan mencegah terjadinya tuntutan dan gugatan hukum yang timbul akibat pembukaan pemblokiran tersebut.

Penulis: Remigius Nahal