Walaupun PSK Melawan, Pemkot Kupang Tetap Tutup Lokalisasi Karang Dempel
Cari Berita

Walaupun PSK Melawan, Pemkot Kupang Tetap Tutup Lokalisasi Karang Dempel

MARJIN NEWS
11 December 2018

Foto: Istimewa
KUPANG, marjinnews.com - Pemerintah Kota Kupang tetap menutup lokalisasi Karang Dempel (KD) di Tenau, Kecamatan Alak, meskipun ada perlawanan dari pekerja seks komersial (PSK) yang keberatan terhadap penutupan lokalisasi tersebut.

"Lokalisasi KD tetap ditutup Januari 2019, meskipun ada penolakan dari para PSK. Penutupan lokalisasi merupakan program pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah," kata Penjabat Sekda Kota Kupang Thomas Ga di Balai Kota Kupang, Selasa (11/12).

Thomas mengatakan hal itu terkait adanya permintaan 130 PSK yang menempati lokalisasi KD yang meminta Pemkot Kupang menunda rencana penutupan lokalisasi itu pada 1 Januari 2019.

Ia mengatakan, penutupan lokalisasi KD di Kecamatan Alak sudah dilakukan secara matang melalui tahapan sosialisasi kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat maupun unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Kupang.

"Termasuk kepada para pekerja dan pengusaha hiburan di KD ikut dalam kegiatan sosialisasi rencana penutupan lokalisasi itu. Mereka mendukung rencana penutupan itu, sehingga penutupan ini tetap dilakukan," kata Thomas.

Dia mengatakan, penutupan lokalisasi KD merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan Kota Kupang dari aktivitas prostitusi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Kementerian Sosial menargetkan Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019, sehingga Kota Kupang berkomitmen untuk menutup lokalisasi KD agar daerah ini bebas dari kegiatan kemaksiatan. Kawasan Tenau itu bukan untuk tempat prostitusi," tegasnya.

Menurut dia, Pemkot Kupang telah mengalokasikan dana sebesar Rp400 juta untuk biaya pemulangan para PSK ke daerah asalnya masing-masing setelah dilakukan penutupan pada Januari 2019.

Terkait adanya permintaan penundaan penutupan lokalisasi KD, menurut dia akan dipertimbangan Pemkot Kupang, namun tetap dilakukan.

"Penundaan itu mungkin hanya satu bulan saja. Kami sudah memutuskan untuk menutup lokalisasi KD. Penutupan lokalisasi KD akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Kupang," tandas Thomas.

Sebelumnya, ratusan pekerja seks komersial (PSK) melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dalam aksinya mereka meminta pemerintah menunda penutupan lokalisasi Karang Dempel, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Sri Utami, selaku koordinator dari Blok Sederhana mengatakan sebanyak 130 PSK yang bekerja di lokalisasi Karang Dempel, Tenau Kupang meminta penundaan penutupan lokalisasi KD. Rencanannya penutupan akan dilakukan pemerintah setempat pada awal Januari 2019.

“Kami yang bekerja di KD merupakan tulang pungung keluarga. Kami bisa membiayai kebutuhan keluarga dari pekerjaan kami selama ini. Kami masih ada tangungan anak sekolah di Jawa,” kata Sri, Senin (10/12/2018), seperti dilansir dari Antara.

Sri menerangkan, penghuni lokalisasi Karang Dempel yang menghuni empat blok yaitu blok Sederhana, Bukit Indah, Gading, dan Citro tidak menolak terhadap rencana pemerintah menutup kawasan prostitusi itu. Namun ia meminta proses eksekusi tidak dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami tidak menolak terhadap rencana penutupan karena sudah merupakan program pemerintah, namun tidak dilakukan secara mendadak. Kami minta penutupan ditunda hingga tahun 2020 setelah kami memiliki keuangan yang memadai,” kata Sri.

Menurutnya, penundaan penutupan lokalisisi KD akan berdampak pada kehilangan pendapatan ekonomi keluarga para PSK.

Selain itu ia menyebut kalau penutupan lokalisasi KD dilakukan pada 1 Januari 2019 akan berdampak pada anak-anak mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan.

“Anak kami bisa berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya pendidikan,” kata Sri.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang sudah pernah melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di daerah itu.

“Kami minta penutupan ditunda dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan,” kata Sri.

Sri mengaku kecewa terhadap DPRD NTT yang tidak responsif terhadap kehadiran ratusan PSK ke DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasinya.

“Mungkin karena kami ini rakyat kecil yang tidak memiliki arti apa-apa sehingga aspirasi kami kurang diperhatikan para anggota DPR. Tidak satupun anggota DPRD NTT yang datang menemui kami,” kata Sri dengan nada kecewa. (*)

Sumber: Antara
Editor: Remigius Nahal