Tragedi Nduga Bukan Masalah Pertama di Papua
Cari Berita

Tragedi Nduga Bukan Masalah Pertama di Papua

MARJIN NEWS
21 December 2018

Foto: istimewa



JAKARTA, marjinnews.com - Ketua DPD Vox Point Indonesia daerah DKI Jakarta Norben Syukur menegaskan  bahwa peristiwa penembakan di Nduga, Papua merupakan degradasi nilai-nilai kemanusiaan.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Ada Apa di Balik Pristiwa Papua”  di Sanggar Prativi Building, Sabtu (15/12/2018).

“Atas duka ini kami Vox Point DPD DKI Jakarta mengucapkan turut berduka. Para pekerja itu adalah pahlawan karena mereka turut mengambil bagian pembangunan di Papua.  Kasus Papua harus direspons secara komprehensif.” jelas Norben dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Vox Point Indonesia DPD DKI  Jakarta.

Turut hadir sebagai pembicara Praktisi HAM, Hariz Azhar, Peneliti Kajian Papua- LIPI, Adriana Elizabeth dan Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok.

Pembicara pertama Haris menjelaskan diskriminasi terhadap Papua sengaja dibentuk. Persoalan pelanggaran HAM secara konsisten terjadi setiap saat. Perlakuan terhadap masyarakat Papua yang diskriminatif ini menunjukkan bahwa tanah Papua sebagai surga hanyalah sebuah nyanyian.

“Papua, Tanahnya Indonesia tetapi tidak diakui. Mereka teralienasi, oleh karena itu perlu berdialog. Kita punya instrumen namun tidak dioptimalkan,” terang Haris.

Menurutnya semua masalah Papua didekati mekanisme politis yang rumit. Padahal masyarakat Papua meminta bantuan. Pristiwa di Ndunga bukanlah peristiwa yang pertama.

“Saya khawatir ke depan bisa ada lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan selain kebutuhan materiil Papua juga perlu kebutuhan imaterill. Kebutuhan tersebut seperti penegakan keadilan, HAM, memberi penghormatan dan pengakuan pada keberadaan suku-suku asli Papua.

“Kebutuhan tersebut sangat substantif akan tetapi Negara sering kali absen soal ini. Tragedi Nduga menunjukkan menambah buruknya rapor HAM di Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan itu pembicara kedua Adriana Elizabeth memaparkan peliknya masalah Papua karena pemerintah belum terlalu serius memahami persoalan Papua.

Menurutnya masalah Papua tidak hanya persoalan infrastruktur,
Pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana melakukan pendekatan budaya terhadap Papua.

Papua memiliki kearifan lokal di mana filosofi orang Papua meski menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan Negara di Papua. Ia menganalogikan realitas di Papua sebagai bara yang tak pernah padam.

“Yang ditangkap oleh orang selama ini adalah asapnya sementara baranya tidak padam itulah yang menyebabkan banyak sekali orang Papua yang mati dalam kesunyian,” kata dia.

Sementara Hironimus Hilapok menjelaskan ada dua hal yang kurang diperhatikan terhadap Papua yang menyebabkan konflik berkepanjangan di tanah ini.

Ia menyoroti dua hal penting yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persoalan di Papua yakni perlunya evaluasi terhadap Otonomi khusus (Otsus) dan pelanggaran HAM di Papua.

Faktanya Otsus tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua sehingga seruan merdeka selalu muncul.

“Penyelesaian masalah HAM Papua mendesak dilakukan. Dengan cara demikian akan memulihkan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia,” tutupnya. (EO/RN/MN)