TPDI Apresiasi Gerak Cepat Polres Sikka Tangani Kasus Dugaan Mark-up Tunjangan DPRD
Cari Berita

TPDI Apresiasi Gerak Cepat Polres Sikka Tangani Kasus Dugaan Mark-up Tunjangan DPRD

MARJIN NEWS
30 December 2018

Gambar: ilustrasi


SIKKA, marjinnews.com- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi reaksi cepat yang ditunjukkan oleh Polres Sikka, dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sikka, karena telah langsung menurunkan timnya untuk melakukan Pulbaket (Kumpul Bahan Keterangan) dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen dugaan mark-up tunjangan perumahan dan transport untuk anggota DPRD Sikka yang besarannya melampaui standar kepantasan dan kelayakan menurut ketentuan UU.

Sejumlah fungsionaris DPC. Partai Hanura telah dimintai informasinya oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka dalam pulbaket Tim Reskrim Tipikor Polres Sikka pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul 19.00 s/d. 21.00 WITA,. antara lain Fabianus Boli, Yanuarius Newar dkk. Turut hadir juga fungsionaris DPP Partai Hanura yaitu Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura dan Silvester Nong Manis Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura.

Fabianus Boli dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Hanura pada kesempatan pulbaket itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa aksi damai Partai Hanura memprotes usulan anggota DPRD Sikka menaikkan jumlah tunjangan Perumahan dan Transport  untuk tahun anggaran 2019 yang dinilainya sebagai mark-up dan di luar kepantasan dan kelayakan serta realitas kondisi masyarakat Sikka. 

Koordinator TPDI,  Petrus Selestinus, kepada media ini mengatakan bahwa Fabianus Boli selaku Ketua DPC Partai Hanura berencana akan menyerahkan dokumen dan keterangan seperlunya untuk pengembangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan. 

Menurutnya penyerahan bukti tersebut bertujuan untuk ditentukan apakah rangkaian peristiwa yang disuarakan oleh Partai Hanura masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi atau bukan, dan kalau itu merupakan Tindak Pidana Korupsi maka apakah cukup beralasan untuk menetapkan 35 anggota DPRD Sikka sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi.

Ansa Rera Diduga Ikut Terlibat 

Petrus Selestinus mengatakan jika  dugaan mark-up pembayaran dana tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka terbukti maka Bupati yang menjabat pada saat itu diduga berpotensi menjadi aktor di  balik semua kejanggalan itu. 


“Jika Bupati Sikka pada eranya Ansar Rera terbukti, maka Ansar Rera berpotensi menjadi pelaku turut serta atau bahkan aktor intelektual terjadinya mark-up, karena diduga kuat demi meloloskan proyek fiktif pembangunan Kantor Bupati Sikka, menjelang akhir masa tugas Ansar Rera sebagai Bupati Sikka periode 2013-2018,” ujarnya kepada media ini melalui keterangan tertulis.


Untuk diketahui Ansar Rera dan DPRD Sikka pada saat itu sepakat menaikkan anggaran tunjangan Perumahan, dari semula Rp. 6.000.000 per bulan menjadi Rp. 10.000.000 per bulan. Oleh DPRD Sikka angka Rp. 10.000.000 per bulan itu mau dipertahankan lagi pada anggaran 2019, namun Bupati Sikka yang sekarang menjabat menolak, karena berdasarkan kajian dan hasil survei, angka Rp. 10.000.000 per bulan itu sangat tidak pantas sehingga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi terselubung melalui mark-up.

Petrus juga menegaskan agar Polres Sikka lebih serius dalam menyikapi isu korupsi berjemaah yang dilakukan anggota DPRD Sikka.  

“Polres Sikka harus serius merespons isu korupsi berjamaah Anggota DPRD Sikka yang tergolong terlalu berani dilakukan oleh Anggota DPRD Sikka secara berjamaah melalui persekongkolan dengan  Bupati Sikka Ansar Rera. Apalagi persekongkolan itu mau dilanjutkan bahkan dinaikkan angkanya pada periode 2019, namun oleh Bupati Robi Idong ditolak mentah-mentah, bahkan telah diagendakan untuk diungkap secara projustitia melalaui Polri, Kejaksaan atau KPK,” ujar Petrus

Menurut Petrus, Senin depan Ketua DPC Partai Hanura, Fabianus Boli akan melengkapi bukti-bukti terkait ke Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka untuk pengembangan ke arah penyelidikan dan penyidikan.  


Petrus juga mengatakan bahwa TPDI bersama Partai HANURA dan elemen masyarakat lainnya akan terus menkawal jalanya kasus ini agar berjalan  sesuai harapan masyarakat Sikka.


Laporan: Eman Jabur