Politisi Ogah Bahas Lingkungan Hidup, Change.Org Mencatat Petisi Warganet Melonjak
Cari Berita

Politisi Ogah Bahas Lingkungan Hidup, Change.Org Mencatat Petisi Warganet Melonjak

20 December 2018

Foto: Javlec.org
JAKARTA, marjinnews.com - Tidak bisa dipungkiri bahwa isu lingkungan belum banyak dibicarakan para politisi kita di tanah air. Tema paling krusial ini tidak jarang selalu absen dari topik perdebatan televisi lokal maupun nasional jika dibandingkan dengan isu lain seperti politik identitas dan beberapa isu yang lebih cenderung mengarah kepada efek jangka pendek yang tidak substansial. 

Hal ini ditekankan juga oleh Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam jumpa pers beberapa waktu lalu. Dilansir tirto.id, Khalisah menekankan betapa isu seperti wajah Boyolali lebih menarik simpati banyak orang ketimbang isu paling fundamental dan paling dekat dengan kehidupan masyarakat itu. 

"Isu lingkungan kalah dengan isu-isu semacam wajah Boyolali," kata Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018) lalu. 

Khalisah menyampaikan bahwa isu lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim, sebenarnya sangat politis dan seharusnya jadi perhatian calon presiden-wakil presiden. Temuan Walhi, selama ini usaha untuk menangkal perubahan iklim hanya diupayakan pemerintahan pusat namun tidak benar-benar diperhatikan pemerintahan daerah.

"Memang belum ada sinergi secara struktural antara pemerintah daerah dan pusat terkait usaha untuk penurunan emisi," kata Khalisah.

Ketiadaan sinergisitas ini membuat banyak kelompok masyarakat menyerukan suara mereka terkait lingkungan hidup secara mandiri atas dasar kesadaran akan pentingnya isu ini disuarakan. Hal ini terbukti dengan hasil catatan wadah petisi daring Change.org yang mendata petisi-petisi bertema lingkungan mendominasi gerakan digital warganet di tahun 2018. Jumlah penyuara isu lingkungan bahkan meningkat sampai 17 kali lipat.

Direktur Change.org Indonesia, Arief Aziz mengatakan tiap tahun organisasinya selalu menampilkan infografis yang berisi rangkuman berbagai gerakan perubahan sosial oleh warganet. Hasilnya, ada perubahan tren dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang dua tahun sebelumnya, petisi terpopuler bertema HAM dan toleransi.

"Tahun 2018 ini pengguna Change.org banyak menyuarakan isu-isu lingkungan. Jika dibanding tahun kemarin, perkembangannya sangat signifikan. Kalau tahun 2017, ada 118 ribu orang suarakan isu lingkungan. Sementara tahun 2018 ada 17 kali lipatnya atau 2,1 juta orang lebih," katanya dilansir Republika Online dalam kegiatan diskusi, Kamis (20/12).

Petisi-petisi dengan dukungan terbesar bertema lingkungan yang mencapai kemenangan antara lain petisi agar perusahaan pembakar hutan dan lahan tetap mendapat hukuman, dukungan terhadap dua saksi ahli dosen IPB yang digugat. Ada pula petisi larangan memakai Cendrawasih sebagai aksesoris dan petisi menolak pemindahan hiu paus dari Berau ke Ancol.

"Petisi yang terpopuler adalah tentang seruan dibuatnya Hari Hutan Indonesia. Walau belum menang, tapi didukung 413 ribu tanda tangan," ujarnya.

Di sisi lain, kategori perlindungan hewan jadi nomor dua terpopuler. Total penyuaranya di Change.org mencapai 1,9 juta. Menyusul berikutnya kategori anti korupsi (794 ribu), kekerasan terhadap perempuan (701 ribu), demokrasi (598 ribu) dan toleransi (580 ribu).

Diketahui, secara umum Change.org mencatat peningkatan jumlah pengguna tahun ini hingga mencapai 6,5 juta orang. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengguna di angka 4 juta. Cara kerjanya cukup memulai petisi di Change.org. Kemudian galang tanda tangan sebanyak-banyaknya.

"Lalu menangkan perubahanmu seperti ribuan lainnya," ucap Arief.

Angka pengguna yang berhasil membuat pengambil kebijakan mengubah atau membuat kebijakan baru naik hampir 2 juta pengguna di tahun 2018. Dengan kalkulasi itu maka 1 dari 3 penyuara di Change.org memperoleh kemenangan.

"Makin besarnya gelombang suara masyarakat maka pengambil kebijakan juga bisa mendengarkan dan membuat kebijakan yang selaras dengan kepentingan publik," tutur Arief. (EC/MN)