Peringati HUT Ke-60, Mendagri: Kelompok Radikal Masih 'Gentayangan' di NTT
Cari Berita

Peringati HUT Ke-60, Mendagri: Kelompok Radikal Masih 'Gentayangan' di NTT

21 December 2018

Foto: Harian Nasional
KUPANG, marjinnews.com - Euforia peringatan ulang tahun ke-60 tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum selesai. Sebagaimana layaknya sebuah peristiwa bersejarah, hal tersebut sukar untuk dilupakan begitu saja apalagi ketika berbicara soal identitas atau asal usul sebuah peradaban. Momen peringatan HUT NTT tersebut oleh  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dimaknai dengan memastikan bahwa kelompok radikal dan terorisme saat ini sedang "gentayangan" di NTT.

Dilansir okezone.com, Mendagri meminta agar seluruh komponen masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu untuk sama-sama memberangusnya. Menurutnya kelompok radikal sudah tidak memiliki tempat lagi di Indonesia termasuk NTT.

"Harus ada sikap yang jelas antara kawan dan lawan. Sikap tegas itu untuk memastikan agar kelompok radikal itu tak lagi miliki tempat di Indonesia termasuk di NTT," katanya saat berpidato dalam Rapat Paripurna Terbuka Peringatan HUT NTT ke-60 di Kupang, Kamis (20/12/2018).

Tjahjo juga menekankan bahwa aparat kepolisian dan TNI serta badan intelijen sudah memiliki data detail kelompok radikal itu baik nama, tempat tinggal dan seluk-beluknya. Meski demikian, menurut dia, persoalan radikalisme bukanlah melulu tanggung jawab TNI dan Polisi tetapi semua komponen masyarakat.

"Dan ini sudah jadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya TNI dan polisi semata," katanya.

Semua komponen bangsa sebut dia memiliki tanggung jawab untuk memberangus kelompok yang ingin menggantikan Pancasila yang sudah kita jadikan azas negara. 

"NKRI harus harga mati tak bisa digantikan," katanya.

Kelompok Radikal yang Tersebar di NTT
Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) Sisilia Sona mengatakan terdapat tiga organisasi yang menyebarkan paham radikalisme di wilayah tersebut. Dilansir tempo.co, ketiga paham radikalisme yang dimaksud Sona adalah Gafatar, Hizbut Tahrir Indonesia, dan ISIS. 

"Ada tiga paham radikalisme yang marak di NTT yang perlu dipantau," katanya saat acara 'Dialog Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme', yang dilaksanakan di Kupang, Selasa, 23 Februari 2016 lalu.

Pergerakan ormas ini, menurut dia, sulit dipantau karena tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat, melainkan membentuk yayasan yang kepengurusannya didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga tidak punya kewenangan melakukan klarifikasi. 

"Kami kesulitan jika pendaftarannya dilakukan ke pusat," katanya.

Karena itu, pemerintah NTT akan menggelar pertemuan dengan semua bupati/wali kota se-NTT di Labuan Bajo, Manggarai Barat, untuk menangkal merebaknya paham radikalisme ini. "Pemantauan akan dilakukan dari setiap daerah," tuturnya.

Dalam dialog dengan para tokoh agama tersebut, menurut dia, disepakati penolakan dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, paham, dan tindakan kaum radikalisme yang menggunakan kekerasan dan terorisme di wilayah NTT.

Kesepakatan lain, narasumber yang akan melakukan penyiaran agama, baik dari dalam maupun dari luar daerah NTT, termasuk warga negara asing, wajib memperhatikan kearifan lokal serta memberi tahu pimpinan agama yang bersangkutan untuk mencegah dampak negatif yang merugikan masyarakat NTT. (EC/MN)