Pembangunan dan Problem Kemanusiaan di Papua
Cari Berita

Pembangunan dan Problem Kemanusiaan di Papua

MARJIN NEWS
17 December 2018

Foto: Dok. Pribadi
SUARA MUDA, marjinnews.com -- Membicarakan problem kemanusiaan, sudah semestinya didasarkan pada pertimbangan hati nurani dan atas dasar rasa kemanusiaan yang tinggi. Sebab Hak asasi manusia ialah hak yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara dan setiap orang kapanpun dan dan dimanapun manusia itu berada tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras antar golongan.

Jhon Locke pernah mengatakatakan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak hak yang bersifat kodrat. Di pihak lain, D.F Scheltens mengatakan bahwa filosofi hak Asasi Manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sebebas bebasnya. Hal ini sejalan degan pandangan yang dikemukan oleh Albert, bahwa kebebasan seseorang terbatas ketika sudah mulai merambah ke daerah kebebasan orang lain.

Dari pendapat diatas, Saya menyimpulakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diproleh oleh setiap manusia sebagai kosekunsi ia terlahir sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan, diatur atau tidak diatur dalam konstitusi suatu negara tidak menjadi alasan untuk mengabaikannya.

Di Indonesia, Ide tentang hak asasi Manusia terlihat dalam UUD tahun 1945 pasal 28 a sampai 28 jserta serta berbagai aturan organik lainnya. Hal ini berarti bahwa jaminan dan kepastian akan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia memiliki legalitas yang jelas. Bahwa untuk mewujudkan situasi yang demikian, kesadaran dan tanggung jawab moral dari semua pihak (Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat) mutlak diperlukan dan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan keseharian setiap orang.

Diaturnya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 serta aturan organik lainnya tentu sejalan dengan salah satu ide dasar berdirinya Negara Indonesia seperti yang terlihat dalam pembukaan UUD 1945 ‘melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. 

Bagaimana Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

Perjalanan Bangsa Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang selalu diwarnai oleh berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh terorisme dan kelompok separatis membuat bangsa Indonesia mendapatkan reputasi yang negative dari dunia Internasional. Sehingga tidak heran jika dunia Internasional juga ikut menyuarakan terkait persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia.

Dari dalam Negeri, Teriakan teriakan yang dilontarkan oleh aktifis peduli Hak Asasi manusia (HAM) juga sering kita lihat. Hal ini seharusnya menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk selalu peka dan memperhatikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Masalah Hak Asasi Manusia memang sangat sensitif sebab berkaitan dengan keberlangsungan hidup setiap manusia. Jika diabaikan, itu sama halnya dengan mengabaikan kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia.

Fakta yang kita lihat selama ini seperti yang terjadi di Papua ialah bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Problem kemanusiaan (pelanggaran Hak Asasi Manusia) di Papua yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus terjadi dan memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa Indonesia. Terutama bagi Papua sejak masuknya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Papua yang Kita kenal sebagai dapur dari pada Indonesia selama ini memang membawa kosekuensi bagi Papua itu sendiri. Pasalnya Papua yang terkenal dengan sumber kekayaan alam yang dimilikinya menjadi lahan bisnis bagi kelas pemodal dan penguasa sementara
rakyat kecil selalu menjadi korban.

Rusaknya alam Papua dengan dalil pembangunan merupakan sesuatu yang paradoks dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang ditujukan untuk mensejahterahkan rakyat dengan cara merusak alam dapat mengancam masa depan masyarakat Papua. Hal ini bisa dipahami bahwa alamlah yang menyiapkan segala kebutuhan dan keperluan manusia. Kalau alam rusak dengan dalil pembangunan bagaimana mungkin kita bicara menciptakan masa depan yang lebih sejahtera? Disinilah letak paradoksnya. 

Karena masyarakat paham bahwa pembangunan yang merusak alam itu paradox dengan tujuan pembangunan itu sendiri serta hanya menguntungkan kaum bermodal , dari situlah resistensi itu muncul dengan segala macam cara yang dimiliki. Tak heran jika baru baru ini ada penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja di Papua yang memakan korban jiwa. 

Selain Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pelanggaran Hak Asasi manusia juga dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan dengan dalil menjaga keamanan dan stabilitas Nasional. Tapi apakah keamanan dan stabilitas nasional akan terwujud dengan cara yang tidak manusiawi seperti ini? Sebagai seorang manusia yang memiliki rasa kemanusiaan tentu kita menjawab “tidak”. Justru tindakan represif itulah yang menyebabkan keamanan dan stabilitas nasional dapat terganggu. 

Bahwa resistensi dari masyarakat bukan tanpa sebab. kebijakan pemerintah yang selama ini kurang menyentuh persoalan yang dialami masyarakat merupakan alasan mendasar bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk bangkit berjuang dan melakukan perlawanan. 

Disisi lain Kita melihat bahwa sebagian orang semakin itens menyebarkan isu yang bertujuan untuk memperkeruh suasana di Papua, sebab bagi mereka koflik sebagai proyek untuk mendatangkan keutungan. Makanya perlu diwujudkan tanpa mempedulikan prinsip kemanusiaan. Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam problem kemanusiaan yang terjadi papua membuat masalah ini semakin sulit untuk dicegah dan diatasi. Kehadiran Negara yang memiliki otoritas dalam persoalan ini mutlak diperlukan tapi dengan syarat Negara harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan menghindari pendekatan militeristik. 

Pendekatan militeristik yang dilakukan oleh Negara selama ini cendrung berakhir pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut Saya, masalah ini berawal dari pola pikir Negara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Anggapan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang diberikan oleh Negara kepada seseorang sebagai kosekuensi dari pada ia merupakan warga Negara dari Negara tertentu dalam hal ini adalah Negara Indonesia. Ini merupakan suatu presepsi yang keliru sehingga melahirkan tindakan yang keliru pula.

Menurut Saya, masalah ini berawal dari pola pikir Negara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Anggapan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang diberikan oleh Negara kepada seseorang sebagai kosekuensi dari pada ia merupakan warga Negara dari Negara tertentu dalam hal ini adalah Negara Indonesia. Ini merupakan suatu presepsi yang keliru sehingga melahirkan tindakan yang keliru pula.

Hemat saya, hal Pertama yang perlu dilakukan ialah memisahkan perbedaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak warga Negara. Hak asasi manusia adalah hak seorang karena kodratnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak ia lahir bahkan sejak saat masih dalam kandungan seseorang sudah memiliki hak asasi dan bersifat universal dalam artian tidak dibatasi pada Negara tertentu, sedangkan hak warga Negara seperti yang dijelaskan diatas ialah hak yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai kosekuensi dia menjadi bagian atau hidup pada suatu Negara tertentu. Seperti hak warga Negara Indonesia ialah hak yang dimiliki oleh warga Negara karena ia berada dan terdaftar sebagai warga ataupun penduduk Indonesia.

Pemahaman atas Hak Asasi Manusia yang universal itu harus diwujudkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang benar benar menyentuh dan dapat menjawab persoalan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, bukan hanya dengan pembangunan infrastruktur apalagi jika pembagunan infrastruktur tersebut merusak alam Papua yang dapat mengancam masa depan anak cucu. Bangsa Indonesia dan Papua khususnya.

Karena masalah kemanusiaan di Papua itu sangat kompleks dan tidak berdiri sendiri serta melibatkan banyak pihak, Maka Negara harus secara tegas dalam mengambil tindakan tanpa harus mengabaikan hak asasi yang dimiliki manusia serta mampu bediri tegak dan kokoh diatas kaki sendiri agar dapat memberikan solusi yang memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Selama pemerintah tidak menggunakan otoritasnya, saat itu juga pihak yang berkepentingan semakin eksis dan kuat. Hal ini tentu membawa dampak yang jauh lebih buruk lagi pada papua. 

Selain itu, Pemerintah juga perlu mengusut tuntas dan mengadili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua sebelum prinsip “mata dibalas mata dan darah dibalas dengan darah” merupakan keadilan bagi masyarakat Papua.

Penulis : Risaldus Barut