Pansel Calon Anggota KPU di Labuan Bajo Disumpah Adat

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Pansel Calon Anggota KPU di Labuan Bajo Disumpah Adat

MARJIN NEWS
20 December 2018


Gambar: ilustrasi

LABUAN BAJO, marjinnews.com- Panitia Seleksi (Pansel) penerimaan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa bakti 2019-2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak transparan dalam proses penyeleksian penerimaan anggota Komisioner dari berbagai kabupaten di NTT.

Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu (AMPP) di Labuan Bajo mendesak pihak KPU pusat menganulir proses perekrutan sepuluh besar nama-nama calon komisioner untuk kabupaten Manggarai Barat dan meminta pansel diambil alih oleh KPU pusat khusus untuk Labuan Bajo. Hal ini menurut mereka apabila tidak dilakukan maka dikawatirkan akan berdampak buruk pada proses demokrasi di daerah itu karena diduga sarat muatan politik partai tertentu untuk masa mendatang.

Hal itu dikemukakan AMPP saat menggelar unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat di ruas jalan Daniel Nabit pada Rabu (19/12/2018).

Berdasarkan pantauan marjinnews.com, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu, menggelar unjuk rasa keliling kota Labuan Bajo sambil berorasi mendesak KPU pusat membatalkan dan melakukan penyeleksian ulang bagi calon anggota komisioner di Manggarai Barat.

Itho Umar Ketua AMPP dalam orasinya mengungkapkan ada kejanggalan yang dilakukan pihak pansel KPU Provinsi NTT, karena di antara hasil sepuluh besar itu adalah nama-nama orang yang terlibat dalam kepengurusan keanggotaan aktif partai politik tertentu bahkan ada pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang merupakan aplikasi sah produk KPU.

"Kita mendesak agar KPU pusat menganulir ke sepuluh nama itu. Ini sarat muatan politik. Jika ingin pemilu demokrasi di Manggarai Barat ini bermartabat, sebaiknya dianulir dan diproses ulang oleh KPU pusat," tegas Itho Umar didampingi sekretarisnya Modestus Modes.

Menurutnya, Pansel keanggotaan KPU kabupaten kota di NTT tidak mencermati berbagai latar belakang peserta calon komisioner. Hal ini terbukti bahwa ada beberapa nama yang lolos itu kata dia, mengantongi SK kepartaian dan terlibat aktif. Diduga kuat adalah pesan sponsor dari partai politik itu sendiri untuk memuluskan proses demokrasi yang akan berlangsung nanti.

"Yang masuk dalam sepuluh besar itu didominasi pengurus partai politik. Menjadi anggota KPU adalah orang atau pribadi yang benar-benar independen dan tidak terjangkit virus partai politik atau kelompok tertentu," tegas Itho Umar.

Ketua KPU Labuan Bajo Hiro Nimus Suardi kepada marjinnews.com mengaku tidak tahu dalam urusan seleksi penerimaan keanggotaan KPU baru masa bakti 2019-2023.

"Kewenangan bukan ada pada kami di Labuan Bajo. Itu kewenangan Pansel Provinsi NTT," ujarnya singkat.

Sebelum berakhirnya unjuk rasa yang melibatkan sedikitnya 80-an orang itu, pihak AMPP  menggelar ritual sumpah adat di hadapan anggota komisioner Manggarai Barat, bertujuan agar Pansel KPU berlaku jujur dalam menentukan calon anggota KPU yang benar-benar berintegritas dan Independen. Massa memotong seekor ayam jantan pertanda kematian demokrasi jika berlaku tak adil dan akan menemui ajal bagi yang melakukan. (RN/MN)