Ketum Hanura Dicoret dari Daftar Calon DPD RI, KPU Dinilai Melanggar Hukum
Cari Berita

Ketum Hanura Dicoret dari Daftar Calon DPD RI, KPU Dinilai Melanggar Hukum

MARJIN NEWS
26 December 2018

Gambar: ilustrasi


JAKARTA, marjinnews.com—Ketua KPU dinilai melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang bersifat final dan mengikat, terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO). Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus.  


“Akan menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum dan demokrasi, terlebih-lebih karena sikap bangkang itu dilakukan oleh Institusi Negara dalam hal ini KPU yang kalah perkara karena terbukti keputusannya yang mencoret nama OSO dalam daftar Caleg Tetap DPD RI sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik” ujar Petrus, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Marjinnews 26 Desember 2018. 


Menurutnya,  apa pun alasan, ketika putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap, apalagi putusan itu bersifat final dan mengikat, maka KPU atau siapa pun tidak lagi mempunyai pilihan lain selain harus tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan PTUN itu. 


Lebih lanjut Petrus mengatakan seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan kewenangannya (pasal 119 UU Peraturan), wajib hukumnya untuk mengawasi pelaksanaan putusannya dan memberikan teguran keras kepada KPU RI, agar secara sukarela segera melaksanakan isi putusan PTUN yaitu mencantumkan kembali nama OSO dalam DCT Calon Perseorangan Anggota DPD, pemilu 2019.


Selain itu menurut Petrus,  KPU sepertinya sedang menarik dukungan dari pihak luar untuk melawan keputusan PTUN. Pihak luar yang dimaksudnya adalah MK. 

“KPU seharusnya sudah melaksanakan putusannya itu dalam tiga hari setelah putusan diucapkan tanpa harus dilakukan upaya paksa. Namun kenyataannya sikap KPU masih menunda-nunda bahkan melakukan konsultasi dengan MK sekadar untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta, patut disesalkan, karena MK juga mendorong KPU untuk melanggar hukum. Padahal secara hirarki KPU bukanlah bawahan MK, begitu pula PTUN bukanlah bawahan MK,” tutup Petrus. (EJ/MN)