Kasus Sudikerta, Polda Bali Dinilai Lalai, Berikut Penjelasannya

Menurut Andar, dalam transaksi jual beli tanah yang diperkarakan pihak PT Maspion Group dengan PT Pecatu Bangun Gemilang yang terlibat dan seharusnya bertanggung jawab adalah Direktur Utama PT Pecatu Gemilang yakni Gunawan Priambodo, bukan Sudikerta secara pribadi. (Foto: Istimewa)

DENPASAR, marjinnews.com - Penetapan tersangka terhadap Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang, diakui penuh kejanggalan. 

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Sudikerta, Andar Situmorang. 
Ia menjelaskan, pihak penyidik Polda Bali lalai dalam penetapan tersangka ini. Sebab tidak mengacu kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

“Ada kelalaian penyidik tidak menerapkan UU PT. Harusnya kasus ini diletakkan dalam koridor mengacu pada UU PT. Dimana jelas Direktur Utama (Dirut) bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan,” jelasnya.

Dilanjutkan lagi, pasal 98 ayat 1 UU PT ini menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Menurut Andar, dalam transaksi jual beli tanah yang diperkarakan pihak PT Maspion Group dengan PT Pecatu Bangun Gemilang yang terlibat dan seharusnya bertanggung jawab adalah Direktur Utama PT Pecatu Gemilang yakni Gunawan Priambodo, bukan Sudikerta secara pribadi.

“Karena transaksi ini atas nama PT, bukan pribadi Sudikerta dan dia bukan Dirut. Jadi kalau memang ada dugaan penipuan, penggelapan ataupun pencucian uang, tetapkan dulu Dirut jadi tersangka. Karena kalau ada transfer uang dan penggunaan uang itu tanggung jawab Dirut,” bebernya.

Untuk itu pihaknya kembali mengingatkan penyidik Polda Bali agar bekerja profesional. Jangan terkesan penetapan tersangka Sudikerta ini seperti ada pesanan atau diorder pihak tertentu.

“Penyidik harusnya profesional. Jadikan dulu Dirut sebagai tersangka sebab kasus dengan objek yang sama ini kan sudah pernah dilaporkan ke Polda Bali Maret 2018 lalu,” desak Andar Situmorang.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penanganan laporan dari kuasa hukum Maspion Group terhadap Sudikerta ini seperti dikebut. Sebab baru dilaporkan 4 Oktober 2018 lalu melalui Laporan Polisi Nomor: LP/367/Ren.4.2/K/2018/Ditreskrimsus, tanggal 4 Oktober 2018. Kemudian turun Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/71/K/2018/Ditreskrimsus, tanggal 29 Oktober 2018.

Lalu hanya dalam waktu sebulan, Sudikerta sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Subdit II Dit Reskrimsus Polda Bali pada Jumat 30 November 2018.

“Kasus ini sangat aneh dan sangat cepat penanganannya. Seperti ada semangat 45 dari penyidik. Klien saya baru diperiksa sekali dan langsung tersangka. Itu penyidik sakti mandraguna. Dalam sebulan sudah bisa periksa semua saksi dan ada puluhan dokumen katanya sebagai barang bukti,” ujar Andar Situmorang.

Atas keanehan itu, Ia menyindir penyidik Polda Bali yang menangani kasus Sudikerta ini patut diacungi dua jempol dan diberikan kenaikan pangkat. 

“Tapi kami tidak akan tinggal diam. Kalau proses hukum ini dilanjutkan dengan segala keanehan itu, penyidik akan saya laporkan ke Propam, Biro Wasidik Polri dan Kapolri,” tandas Andar Situmorang.

Atas berbagai kejanggalan yang ada pula, pensiunan polisi yang juga kini berprofesi sebagai advokat itu merasa terpanggil untuk membantu Sudikerta mendapatkan keadilan. 

Andar berencana, mau turun ke Bali dan ikut mendampingi pemeriksaan Sudikerta hari Senin, 10 Desember 2018 mendatang.

Sudikerta akan Tempuh Praperadilan

Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengaku kaget ketika mendengar ada informasi penetapan tersangka terhadap dirinya. 

Pihak kuasa hukum Sudikerta yakni Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. juga mengungkapkan jika Sudikerta merasa tidak pernah terlibat kasus sebagaimana dan dituduhkan kepada dirinya dan dilaporkan ke Polda Bali oleh pengacara Maspion Group (Ali Markus).

"Tapi itu semua kita terima dengan lapang dada. Mungkin ini sudah petunjuk Tuhan. Bahwa harus seperti ini. Kan ada upaya lain seperti praperadilan," kata Togar yang dikenal sebagai advokat kawakan itu.

Dipimpin Togar, tim kuasa hukum Sudikerta saat ini sedang memikirkan langkah hukum untuk memperkarakan penetapan status tersangka Sudikerta oleh Polda Bali terkait dugaan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang.

"Iya ada upaya hukum lain seperti praperadilan yang bisa kami tempuh," jelas Togar yang juga dikenal "Panglima Hukum" itu.

Sudikerta sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, pihaknya mengaku akan mengikuti proses hukum yang ada. Namun pihaknya juga punya hak untuk keberatan atas penetapan tersangka ini dan melakukan upaya hukum lain.

"Kalau Pak Sudikerta ditetapkan tersangka ya kita hadapi. Asal pihak penyidik benar-benar profesional dan jangan mengkriminalisasi Pak Sudikerta,"sentil Togar.

Hanya saja, Togar masih heran dan bingung dengan penetapan tersangka Sudikerta dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP (penipuan dan penggelapan), Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Togar menuding banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka ini, sebab tidak ada peran Sudikerta dalam transaksi jual beli tanah laba Pura Jurit Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung seluas 38.650m2 (SHM 5048/Jimbaran) kepada Maspion Grup melalui anak perusahaannya, PT Marindo Investama.

Dengan semua kejanggalan tersebut, Togar mengaku miris atas penetapan tersangka Sudikerta. Ia menilai ada akrobat hukum yang dipertontonkan di Bali dengan menyerang nama baik dan harga diri Sudikerta, apalagi diketahui Sudikerta yang juga ketua DPD I Golkar Provinsi Bali itu kini tengah maju sebagai caleg DPR RI.

"Karena beliau (Sudikerta) memang menjadi calon ke DPR RI. Seperti model Ismaya yang mau jadi calon DPD RI. Ismaya tidak pernah melakukan pemukulan. Tapi kok bisa Ismaya dipenjara dan pakai rantai. Kita jadi bingung, akrobat hukum apalagi yang dipertontonkan di Bali," tandas Togar dengan raut wajah keheranan.

Sudikerta Siap Kooperatif dan Tak Akan Kabur

Sudikerta melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin advokat kawakan Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., menyampaikan akan bersikap kooperatif dalam kasus ini dan akan menghadapi segala proses hukum yang ada.

"Pak Sudikerta sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kalau ada panggilan Pak Sudikerta akan kooperatif, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti," kata Togar menirukan ucapan Sudikerta.

Namun hingga saat ini tim kuasa hukum Sudikerta menyayangkan belum menerima surat resmi penetapan tersangka ini dari Ditreskrimsus Polda Bali. 

"Walau beritanya sudah viral di media sosial dan media massa sampai detik ini kami belum menerima surat penetapan tersangka Pak Sudikerta. Kami juga tidak mau berandai-andai," ucap Togar.

Togar mengaku tak habis pikir dan heran dengan penetapan tersangka Sudikerta dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP (penipuan dan penggelapan), Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu, dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Togar tetap berkeyakinan jika Sudikerta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bali tak bersalah dan menuding banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka ini. Menurutnya, tidak ada peran Sudikerta dalam transaksi jual beli tanah laba Pura Jurit Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) kepada Maspion Grup melalui anak perusahaannya, PT Marindo Investama.

Terkait pasal penipuan dan penggelapan Togar juga mengaku bingung dan heran. "Kalau dibilang Pak Sudikerta menipu, apa dan siapa yang ditipu? Kalau dibilang menipu harusnya berteman dengan Pak Ali Markus. Tapi Pak Sudikerta dan Pak Ali Markus tidak berteman," ungkap Togar yang dikenal sebagai "Panglima Hukum" itu.

Sementara, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Togar menegaskan itu merupakan PR besar harus yang ditelusuri dan dibuktikan penyidik. Semestinya jika benar ada TPUU itu sudah bisa ditelusuri kemana dana mengalir dan pihak siapa saja yang menerima.

"Soal TPPU ini kan PR besar. Harus ada yang benar-benar mengkloning uang dan terstruktur. Ini semua mesti secara terstruktur dibuka. Kan gampang ditelusuri," sentil Togar.

Dengan semua kejanggalan tersebut, Togar mengaku miris atas penetapan tersangka Sudikerta. Ia menilai ada 'akrobat hukum' yang dipertontonkan di Bali dengan menyerang nama baik dan harga diri Sudikerta yang kini tengah maju sebagai caleg DPR RI.

"Kenapa Pak Sudikerta yang dilaporin. Sebab tidak ada hubungan dan tidak ada transaksi dengan Pak Ali Markus. Masak bisa Sudikerta yang bukan pemilik tanah dan tidak kenal dengan Sudikerta dibilang menggunakan surat palsu dan menipu. Ini sangat aneh," tegas Togar mengakhiri. (*)

Sumber: BB
Editor: Remigius Nahal

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,162,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,182,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,570,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,37,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,278,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,62,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,291,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,257,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,416,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1136,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,37,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,68,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Kasus Sudikerta, Polda Bali Dinilai Lalai, Berikut Penjelasannya
Kasus Sudikerta, Polda Bali Dinilai Lalai, Berikut Penjelasannya
https://3.bp.blogspot.com/-ejm3Q99BnWU/XAlTEZnM5dI/AAAAAAAAD50/vWS654OkRPMIH7zY9dFca1HE8oRwKFvfACLcBGAs/s320/20181207_004627.png
https://3.bp.blogspot.com/-ejm3Q99BnWU/XAlTEZnM5dI/AAAAAAAAD50/vWS654OkRPMIH7zY9dFca1HE8oRwKFvfACLcBGAs/s72-c/20181207_004627.png
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/12/kasus-sudikerta-polda-bali-dinilai.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/12/kasus-sudikerta-polda-bali-dinilai.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close