Jika Lokalisasi KD Jadi Ditutup, Para PSK akan Demo Telanjang di Depan Walkot Kupang
Cari Berita

Jika Lokalisasi KD Jadi Ditutup, Para PSK akan Demo Telanjang di Depan Walkot Kupang

MARJIN NEWS
13 December 2018

Foto: Ilustrasi
KUPANG, marjinnews.com – Para Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Karang Dempel (KD) yang beralamat di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur akan melawan langkah penutupan terhadap lahan basah mereka.

Ancaman ini setelah keputusan Walikota Kupang, Jefrison Riwu Kore untuk menutup tempat mereka yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2019.

Salah satu penghuni lokalisasi Karang Dempel (KD) Tenau,  Kupang sebut saja Bunga, 35 (bukan nama aslinya) asal Malang, di tempat karaoke Tenau Kupang, Rabu (12/12/2018) sekitar pukul 22.15 wita mengatakan, dirinya sudah koordinasi dengan pekerja seks lainnya dan akan demo telanjang  jika nanti Walikota Kupang, Jefrison Riwu Kore tetap melakukan penutupan terhadap Lokalisasi KD pada 1 januari 2019 nanti.

“Kalau terjadi penutupan, kami sebagai PSK bakal demo telanjang di depan walikota kupang, karena itu sudah menjadi hal biasa untuk buka – bukaan dan urat malu mereka sudah tutup,” kata Bunga.

Meski demikian, mereka tidak segan – segan mendatangi kantor Walikota Kupang dengan telanjang dan mereka siap tinggal di sana nanti. Bunga meyakini keputusan walikota kupang untuk menutup KD sangat merugikan mereka. Karena bekerja di KD demi memenuhi kebutuhan sehari hari dan biaya sekolah anak – anak,” ungkap Bunga.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota(Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur(NTT) tetap akan menutup lokalisasi Karang Dempel (KD) di Tenau, Kecamatan Alak per 1 Januari 2019. Meski ada perlawanan dari pekerja seks komersial (PSK) yang keberatan terhadap penutupan lokalisasi terbesar itu.

“Lokalisasi KD tetap ditutup Januari 2019, meskipun ada penolakan dari para PSK. Penutupan lokalisasi merupakan program pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah,” kata Penjabat Sekda Kota Kupang, Thomas Ga kepada wartawan di Kupang beberapa waktu lalu.

Thomas mengatakan hal itu terkait adanya permintaan 130 PSK yang menempati lokalisasi KD yang meminta Pemkot Kupang menunda rencana penutupan lokalisasi itu pada 1 Januari 2019. Ia mengatakan, penutupan lokalisasi KD di Kecamatan Alak sudah dilakukan secara matang melalui tahapan sosialisasi kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat maupun unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Kupang.

“Termasuk kepada para pekerja dan pengusaha hiburan di KD ikut dalam kegiatan sosialisasi rencana penutupan lokalisasi itu. Mereka mendukung rencana penutupan itu, sehingga penutupan ini tetap dilakukan,” kata Thomas.

Dia mengatakan, penutupan lokalisasi KD merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan Kota Kupang dari aktivitas prostitusi.

“Kementerian Sosial menargetkan Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019, sehingga Kota Kupang berkomitmen untuk menutup lokalisasi KD agar daerah ini bebas dari kegiatan kemaksiatan. Kawasan Tenau itu bukan untuk tempat prostitusi,” tegasnya.

Menurut dia, Pemkot Kupang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 400 juta untuk biaya pemulangan para PSK ke daerah asalnya masing-masing setelah dilakukan penutupan pada Januari 2019. Terkait adanya permintaan penundaan penutupan lokalisasi KD, menurut dia akan dipertimbangan Pemkot Kupang, namun tetap dilakukan.

“Penundaan itu mungkin hanya satu bulan saja. Kami sudah memutuskan untuk menutup lokalisasi KD. Penutupan lokalisasi KD akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Kupang,” tandas Thomas.

Sumber: 11Maret.com
Editor: Remigius Nahal