Jenrix Protes Reklamasi Teluk Benoa, WALHI Bali Menyayangkan Keputusan Menteri Susi
Cari Berita

Jenrix Protes Reklamasi Teluk Benoa, WALHI Bali Menyayangkan Keputusan Menteri Susi

23 December 2018

Foto: ANTARA
SELBRITAS, marjinnews.com - Setelah berpolemik dengan penyanyi dangdut Via Vallen, kini Jerinx SID kembali membuka persoalan baru dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Keduanya terlibat perang komentar di media sosial twitter, selepas Jerinx mengunggah cuitan jika Ia diblock oleh Menteri Susi, dan malah di follow Ratna Sarumpaet.

Tak lama setelahnya, Menteri Susi kemudian menanggapi cuitan Jerinx. Rupanya, drummer Superman Is Dead itu bermaksud mengajak diskusi terkait reklamasi Teluk Benoa. Menurut Jerinx, Susi mengaburkan duduk permasalahan reklamasi ini. Ia bahkan mengatakan jika Susi jago ngeles jika diajak bicara terkait permasalahan ini.

“Sabar bu. Klarifikasinya saru persatu donk. Ntar juga saya tanggapin yg dr youtube. Ini agar clear dulu. Fokus ke protes ijin lokasi dulu jangan ngeles ke ijin pelaksanaan. Saya juga mengerti ttg perizinan reklamasi kok…..,” tulis Jerinx dalam salah satu jawabannya untuk Menteri Susi.

Sementara itu, Susi Pudjiastuti tetap menyarankan agar Jerinx mendengarkan baik-baik apa yang dikatakannya dalam sebuah tayangan video, yang telah diunggahnya ke youtube, sebelum Jerinx mencecarnya dengan tendensius.

“Siapa yang ngeles ???? Dengarkan youtube penjelasan saya. Kalau you masih terus tendensius omong saya ngeles etc saya pikir NO USE kita omong lagi,” seru Susi.

Gelombang Kritik Jerinx Soal Reklamasi
Aktivis penolak reklamasi Teluk Benoa Bali, I Gede Ari Astina menyindir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta para calon presiden terkait pengeluaran izin lokasi di teluk tersebut. Aktivis yang dikenal sebagai musisi dengan nama panggung Jerinx itu mengunggah tangkapan layar foto para aktivis tolak reklamasi Teluk Benoa dengan tajuk 'Menteri Susi Disebut Terbitkan Izin Baru Reklamasi Teluk Benoa' di akun Instagram-nya.

Garis besarnya, dalam status yang menyertai tangkapan foto tersebut Jerinx menyatakan semua kampanye penyelamatan lingkungan sekadar pemoles semata. Ia pun menautkan postingan itu dengan akun Instagram milik Susi, @susipudjiastuti115.

Dalam unggahan sebelumnya, drummer band Superman is Dead itu menyindir dua pasang calon presiden dalam Pilpres 2019, petahana Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Menurut dia, capres nomor urut 01 yang merujuk kepada petahana, Jokowi, telah disetir investor dan proreklamasi Teluk Benoa. Begitu pun capres nomor urut 02 yang merujuk kepada Prabowo yang disebutnya pula sama disetir investor. Tak lupa, dalam unggahan tersebut, Jerinx pun menyentil akun instagram milik Jokowi (@jokowi), Susi, dan Prabowo (@prabowo).

Sebelumnya beredar informasi terkait izin reklamasi Teluk Benoa yang telah diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP. Hal ini beredar setelah seorang pegawai KKP menyebut bahwa izinnya sudah dikeluarkan Susi pada November lalu.

Saat dikonfirmasi, Susi membantah telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Benoa pada 29 November lalu. Susi menekankan yang telah dia terbitkan bukanlah izin reklamasi, melainkan izin lokasi untuk pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

"Bukan izin reklamasi, yang diterbitkan adalah izin lokasi yang diperlukan seseorang atau perusahaan mau bikin amdal," kata Susi seperti dilansir CNNIndonesia.

Reklamasi Teluk Benoa sendiri telah bergulir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu KKP masih dipimpin oleh Tjitjip Soetardjo untuk pengelola pariwisata kawasan Bali, PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI).

Sebelumnya, pada 5 September 2018, Gubernur terpilih Bali I Wayan Koster usai dilantik di Istana Kepresidenan menegaskan tak akan ada reklamasi Teluk Benoa. Politikus PDIP tersebut menegaskan itu karena menurut dia dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan tak mutlak mengamanatkan reklamasi.

"Saya kira perpres tidak menyuruh reklamasi. Jadi mau ada perpres atau tidak, kalau gubernur mengatakan tidak ada reklamasi maka tidak akan dilaksanakan," kata Koster di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/9) lalu.

Tanggapan Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti membantah telah menerbitkan izin reklamasi Teluk Benoa pada 29 November lalu.  Susi menekankan yang telah dia terbitkan bukanlah izin reklamasi, melainkan izin lokasi untuk pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Susi kemudian menjelaskan bahwa izin yang telah dia terbitkan pada November lalu berbeda dengan izin pelaksanaan reklamasi. Tak hanya itu, Susi juga memastikan bahwa izin yang baru saja dia teken itu pun dibuat berdasarkan tata ruang yang ada. 

"Izin itu beda dengan reklamasi, kami juga buat berdasarkan tata ruang yang ada," ucap Susi.
Lagi pula, kata Susi, izin lokasi yang dia terbitkan itu memang diperlukan seseorang atau perusahaan sebagai dasar permohonan pembuatan amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Baru kalau amdal sudah oke, maka perusahaan akan minta izin pelaksanaan reklamasinya ke KKP lagi, prosesnya begitu," kata Susi. 

Sebelumnya beredar informasi terkait izin reklamasi Teluk Benoa yang telah diterbitkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP. Hal ini beredar setelah seorang pegawai KKP menyebut bahwa izinnya sudah dikeluarkan Susi pada November Lalu. 

Reklamasi Teluk Benoa sendiri telah bergulir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu KKP masih dipimpin oleh Tjitjip Soetardjo untuk pengelola pariwisata kawasan Bali, PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI).

Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Nur Hidayati menyayangkan tindakan Menteri Susi yang diam-diam mengeluarkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa, karena selama lima tahun rakyat Bali terus berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. 

"Patut disayangkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terlebih lagi izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang baru ini diterbitkan secara diam-diam," tegasnya lewat keterangan tertulis.

Direktur WALHI Bali, Made Juli Untung Pratama menuturkan bahwa inisiatif daerah yang termuat dalam Raperda Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) harus dikawal agar tetap mengakomodir kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim. Menurut Made, tidak boleh ada upaya untuk menggugurkan inisiatif Bali untukmenetapkanTelukBenoa sebagai kawasan konservasi. 

*Dirangkum dari berbagai sumber