Gubernur NTT tidak Memiliki Wewenang dalam Menaikkan Tarif Masuk TNK

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Gubernur NTT tidak Memiliki Wewenang dalam Menaikkan Tarif Masuk TNK

22 December 2018

Gambar: ilustrasi


DENPASAR, marjnnews.com – Wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) yang dilontarkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat beberapa waktu lalu menyulut  beragam reaksi dari berbagai komponen masyarakat.

Sebagaimana yang telah diberitakan media ini sebelumnya bahwa Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat mengatakan bahwa setiap wisatawan asing yang mau masuk Taman Nasional Komodo (TNK) akan dikenakan tarif masuk sebesar U$ 500 dan untuk wisatawan domestik akan dikenakan tarif masuk sebesar U$ 100.

Akibat dari peryataan kontroversial itu, gelombang penolakan dari segenap elemen masyarakat pun bermunculan, salah satunya dari Komunitas Manggarai Sanur Peduli Pariwisata NTT.

Saverianus Matul selaku ketua dari komunitas ini mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Viktor Bungtilu Laiskodat hanyalah pendapat pribadi, karena tidak memiliki dasar yang jelas. Selain itu, menurutnya Viktor Bungtilu Laiskodat juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menaikkan tarif masuk ke TNK, sebab menurutnya sejauh ini TNK masih di bawah kendali pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Wacana kenaikan tarif kunjungan ke TNK merupakan asumsi pribadi Gubernur NTT, karena tidak memiliki dasar hukum dan kajian ilmiah,” ujarnya.

Lebih lanjut Saverius mengatakan bahwa akibat dari wacana liar yang disampaikan oleh Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebabkan banyak wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang membatalkan rencana kunjungannya ke TNK.

“Wacana dari Gubernur NTT berdampak pada aktivitas pariwisata. Banyak wisatawan yang melakukan pembatalan kunjungan ke TNK,” lanjut pengusaha jasa pariwisata di Bali asal Manggarai tersebut.

Sementara itu, Banskoan, salah satu anggota komunitas ini menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil sikap tegas terkait dengan pernyataan Gubernur NTT atas wacana kenaikan tarif tersebut.

Sebagai penutup Banskoan meminta agar Laiskodat selaku Gubernur NTT jangan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial lagi di kemudian hari.

“Kami meminta dan mendesak Gubernur NTT agar berhenti membuat pernyataan yang menyebabkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat NTT,” ujarnya.

Laporan: Eman Jabur