GMNI Manggarai Protes ke DPRD Soal Hibah Tanah Pemda ke Pertamina Depot Reo
Cari Berita

GMNI Manggarai Protes ke DPRD Soal Hibah Tanah Pemda ke Pertamina Depot Reo

MARJIN NEWS
12 December 2018

Puluhan aktvis GMNI Manggarai saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Manggarai. (Foto: Irna)
RUTENG, marjinnews.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai mendatangi Komisi A DPRD Kabupaten Manggarai pada Rabu (12/12/2018) terkait kebijakan hibah tanah Pemda Manggarai kepada PT Pertamina Depot Reo yang terletak di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMNI Manggarai ini dipimpin langsung oleh Ketua GMNI Cabang Manggarai, Rikardus Joman dihadiri sekitar 25 orang anggota dari organisasi itu.

GMNI Manggarai dengan tegas menolak keputusan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menghibahkan tanah milik Pemda Manggarai kepada PT Pertamina Depot Reo.

“Perlu dilakukan pengkajian ulang karena jika pemerintah menghibakan tanah tersebut kepada PT Depot Pertamina Reo, apa jaminannya kepada masyarakat sekitar, dan atau apakah pemerintah dan DPRD terlebih khusus tim Pansus mengetahui kebutuhan masyarakat Kecamatan Reo dan terutama masyarakat kelurahan Wangkung?” Tulis GMNI dalam Spanduk yang mereka bawa ke Gedung Parlemen Manggarai.

Rikardus Joman dalam unjuk rasa itu mengatakan, langkah DPRD Kabupaten Manggarai dalam kasus ini telah melanggar fungsi legislasi dan pengawasan.

“DPRD Kabupaten Manggarai tidak mengalami kepekaan sosial, dengan alasan anggota DPRD secara semena-mena mengambil keputusan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut dan dihibahkan kepada PT. Depot Pertamina Reo,” kata Rikar Joman.

Joman menegaskan, dalam UU No.1 tahun 2004 pasal 45 ayat 2, telah memberikan pilihan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai yaitu, pindah tangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR/DPRD.

Menurut Rikardus Joman, kekeliruan DPRD kabupaten Manggarai dan Pemerintah kabupaten Manggarai yakni tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Manggarai.

“Pertama, Manggarai kita masih dalam status daerah termiskin ketiga di Republik Indonesia. Kedua, masyarakat kita masih membutuhkan lahan untuk mengelola pertanian. Ketiga, masyarakat kita masih membutuhkan fasilitas publik yang dapat memberikan rasa dan situasi yang aman bagi kehidupan mereka,” papar Rikard.

Rikardus Joman menambahkan, Masyarakat kita masih membutuhkan lahan untuk bekerja, namun DPRD dan pemerintah seenaknya saja memberikan tanah tersebut kepada pihak lain (PT Depot Pertamina Reo) secara cuma-cuma.

Ketua GMNI Cabang Manggarai ini melanjutkan, bahwa dari segi historis pengambilan keputusan oleh Tim Pansus DPRD Manggarai diduga melakukan rekayasa untuk kepentingan yang terselubung.

"Kami menduga hal tersebut adalah sebuah rekayasa untuk kepentingan yang terselubung atau kegiatan tersebut dilaksanakan  hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi," ujar Rikardus Joman.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, GMNI Cabang Manggarai menyatakan sikap antara lain; pertama, mendesak DPRD Kabupaten Manggarai untuk mencabut kembali keputusan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghibahkan tanah tersebut kepada PT. Depot Pertamina Reok.

Kedua, mendesak Bupati Kabupaten Manggarai untuk tidak menghibahkan tanah tersebut kepada PT. Depot Pertamina Reok.

Ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Manggarai dan Bupati Manggarai agar membatalkan keputusan penghibahan tanah depot Pertamina Reok.

Keempat, mendesak Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai  untuk melakukan penelusuran atas dugaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Legislatif dan Eksekutif dibalik proses penghibahan tanah/lahan Depot PT. Pertamina Reok.

Kelima, apabila pernyataan sikap ini tidak dilasanakan minimal dalam waktu 3x24 jam maka GMNI secara nasional akan melakukan aksi dan menyampaikan persoalan ini kepada pihak yang berwajib.

Untuk diketahui, dialog yang berlangsung di ruangan Komisi A DPRD Manggarai itu bermula ketika GMNI menyampaikan sejumlah tuntutannya terkait penyerahan aset tanah pemerintah kepada Depot Pertamina Reo, Kecamatan Reok.

Saat Ketua Pansus aset tanah Rafael Nanggur usai menyampaikan penjelasannya kepada puluhan aktivis GMNI Cabang Manggarai, tiba-tiba Marsel Nagus Ahang meminta waktu untuk menyatakan pendapatnya.

Namun Wakil Ketua I DPRD Manggarai Paulus Peos yang memimpin dialog tersebut pun langsung menyahut untuk menyudahi pertemuan. Sebab, sebelumnya ia mengacu kepada mekanisme yang sudah disepakati saat dialog berlangsung.

Marsel Ahang yang adalah salah satu anggota Pansus aset tanah di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok itu tiba-tiba marah-marah.

Ia meminta agar pertemuan dengan aktivis GMNI tetap dilanjutkan dan tidak boleh ditutup dulu.

“Pimpinan jangan dulu tutup sahutnya, saya anggota Pansus. Ini ada apa-apa ini, sarat dengan mafia politik di DPRD ini,” ujar Marsel dengan nada keras sambil kepalan tangan kanannya memukul meja dan berbicara suara yang cukup keras dan menegangkan suasana di ruang demonstrasi tersebut.

Disela - sela penutupan demonstrasi itu ketua GMNI Rikardus Joman kembali mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan jawaban dari anggota DPRD Manggarai terkait demonstrasi yang mereka lakukan pada hari ini.

Penulis : Irna
Editor: Remigius Nahal