GMNI Manggarai Desak Penegak Hukum Telusur Dugaan Korupsi Di Balik Hibah Tanah ke Pertamina Depo Reo

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

GMNI Manggarai Desak Penegak Hukum Telusur Dugaan Korupsi Di Balik Hibah Tanah ke Pertamina Depo Reo

MARJIN NEWS
13 December 2018

Foto: Irna
RUTENG, marjinnews.com - Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai didesak untuk melakukan penelusuran atas dugaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Legislatif dan Eksekutif dibalik proses penghibahan tanah/lahan Depot PT. Pertamina Reok.

Desakan itu disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai saat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Manggarai pada Rabu (12/12/2018) terkait kebijakan hibah tanah Pemda Manggarai kepada PT Pertamina Depot Reo yang terletak di Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMNI Manggarai ini dipimpin langsung oleh Ketua GMNI Cabang Manggarai, Rikardus Joman dihadiri sekitar 25 orang anggota dari organisasi itu.

GMNI Manggarai dengan tegas menolak keputusan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menghibahkan tanah milik Pemda Manggarai kepada PT Pertamina Depot Reo.

“Perlu dilakukan pengkajian ulang karena jika pemerintah menghibakan tanah tersebut kepada PT Depot Pertamina Reo, apa jaminannya kepada masyarakat sekitar, dan atau apakah pemerintah dan DPRD terlebih khusus tim Pansus mengetahui kebutuhan masyarakat Kecamatan Reo dan terutama masyarakat kelurahan Wangkung?” Tulis GMNI dalam Spanduk yang mereka bawa ke Gedung Parlemen Manggarai.

Rikardus Joman dalam unjuk rasa itu mengatakan, langkah DPRD Kabupaten Manggarai dalam kasus ini telah melanggar fungsi legislasi dan pengawasan.

“DPRD Kabupaten Manggarai tidak mengalami kepekaan sosial, dengan alasan anggota DPRD secara semena-mena mengambil keputusan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut dan dihibahkan kepada PT. Depot Pertamina Reo,” kata Rikar Joman.

Joman menegaskan, dalam UU No.1 tahun 2004 pasal 45 ayat 2, telah memberikan pilihan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Manggarai yaitu, pindah tangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPR/DPRD.

Menurut Rikardus Joman, kekeliruan DPRD kabupaten Manggarai dan Pemerintah kabupaten Manggarai yakni tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Manggarai.

“Pertama, Manggarai kita masih dalam status daerah termiskin ketiga di Republik Indonesia. Kedua, masyarakat kita masih membutuhkan lahan untuk mengelola pertanian. Ketiga, masyarakat kita masih membutuhkan fasilitas publik yang dapat memberikan rasa dan situasi yang aman bagi kehidupan mereka,” papar Rikard.

Rikardus Joman menambahkan, Masyarakat kita masih membutuhkan lahan untuk bekerja, namun DPRD dan pemerintah seenaknya saja memberikan tanah tersebut kepada pihak lain (PT Depot Pertamina Reo) secara cuma-cuma.

Ketua GMNI Cabang Manggarai ini melanjutkan, bahwa dari segi historis pengambilan keputusan oleh Tim Pansus DPRD Manggarai diduga melakukan rekayasa untuk kepentingan yang terselubung.

"Kami menduga hal tersebut adalah sebuah rekayasa untuk kepentingan yang terselubung atau kegiatan tersebut dilaksanakan  hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi," ujar Rikardus Joman.

Ada lima tuntutan GMNI Cabang Manggarai terkait kasus hibah tanah ini yaitu, pertama, mendesak DPRD Kabupaten Manggarai untuk mencabut kembali keputusan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghibahkan tanah tersebut kepada PT. Depot Pertamina Reok.

Kedua, mendesak Bupati Kabupaten Manggarai untuk tidak menghibahkan tanah tersebut kepada PT. Depot Pertamina Reok.

Ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Manggarai dan Bupati Manggarai agar membatalkan keputusan penghibahan tanah depot Pertamina Reok.

Keempat, mendesak Polres Manggarai dan Kejaksaan Negri Manggarai  untuk melakukan penelusuran atas dugaan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Legislatif dan Eksekutif dibalik proses penghibahan tanah/lahan Depot PT. Pertamina Reok.

Kelima, apabila pernyataan sikap ini tidak dilasanakan minimal dalam waktu 3x24 jam maka GMNI secara nasional akan melakukan aksi dan menyampaikan persoalan ini kepada pihak yang berwajib.

Penulis : Irna
Editor: Remigius Nahal