Fakta Di Balik Polemik Muslim Uighur yang Diduga Mengalami Diskriminasi di China

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Fakta Di Balik Polemik Muslim Uighur yang Diduga Mengalami Diskriminasi di China

MARJIN NEWS
21 December 2018

Aksi kekerasan Polisi China terhadap kelompok Muslim Uighur (Foto: Istimewa)
JAKARTA, marjinnews.com - Kabar berita tentang muslim Uighur akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Muslim Uighur merupakan suatu kelompok minoritas masyarakat muslim negara China. Pemerintah China santer diberitakan karena dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas warga suku Uighur. Mengutip dari BBC, perlakuan terhadap muslim Uighur antara lain yakni menahan mereka di kamp-kamp khusus dan diawasi secara ketat.

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur khususnya di China, dipantau secara ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA. Selain itu dilaporkan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap 'sensitif' akibatnya hingga satu juta orang telah ditahan. Kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin dan diarahkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan mereka.

Menanggapi hal itu, Pemerintah China membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Namun, meski demikian justeru pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang. 

Pemerintah China seperti mengutip BBC menyangkal adanya kamp penahanan khusus tersebut.  Mereka berdalih jika orang-orang di Xinjiang itu mendapatkan 'pelatihan kejuruan'. Seorang pejabat tinggi di Xinjiang mengatakan wilayah itu menghadapi ancaman tiga kekuatan yakni dari terorisme, ekstremisme, dan separatisme.

Soal pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, memberikan penjelasan lengkap mengenai program pelatihan dan pendidikan vokasi yang dilaksanakan di Xinjiang.

Penjelasan Pemerintah China ini dilakukan karena kasus tersebut mendapat perhatian serius masyarakat Indonesia terkait nasib muslim Uighur di Xianjang. Juru bicara Dubes RRT, Xu Hangtian menegaskan, Tiongkok merupakan negara multisuku dan multiagama. Hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan warga negara Tiongkok dijamin Undang-undang Dasar. Termasuk bagi Muslim suku Uighur di Xinjiang.

"Pemerintah Tiongkok, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk Muslim suku Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," tegas Xu Hangtian seperti dilansir tribunnews.com pada Kamis (20/12/2018).

Termasuk suku Uighur, menurut Xu Hangtian, ada 10 suku di Xinjiang yang mayoritasnya menganut agama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta. Selain itu ada 24,4 ribu masjid di wilayah Xinjiang, atau sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah masjid per kapita berada di jajaran terdepan di dunia. Begitu juga jumlah ulama ada 29 ribu orang, sekitar 51 persen dari jumlah total di seluruh negara. Pun di Xinjiang, ada 103 ormas agama Islam, mengambil porsi 92 persen dari seluruh ormas agama di Xinjiang.

"Didirikan pula beberapa pesantren dan madrasah," jelas Xu Hangtian.

Pasca mendengar hal tersebut, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan MUI baru akan mengambil sikap secara resmi terkait etnis Uighur di Tiongkok pada, Jumat (21/12/2018) hari ini.

Namun secara pribadi, ia mengatakan penindasan yang terjadi pada masyarakat etnis Uighur di Tiongkok melukai perasaannya sebagai anak bangsa. Hal itu diungkapkan Amirsyah pada diskusi di Gondangdia Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018) saat mengutip dari Tribun Jakarta.

"Ini melukai perasaan kita sebagai bagian anak bangsa. Luka perasaan ini tidak mudah diobati. Karena hubungan bilateral kedua negara bisa bermasalah, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, tatkala Pemerintah Tiongkok diam tanpa melakukan upaya konkret terhadap tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan," kata Amirsyah. Ia pun menilai, PBB harus mengambil sikap tegas terkait hal tersebut.

Selain MUI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun turut mengomentari dugaan pelanggaran HAM yang dialami lebih dari satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China tersebut. Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

Dalam pernyataannya, Fadli menyayangkan sikap negara-negara muslim termasuk Indonesia belum ada yang berani mengecam tindakan pemerintah China tersebut. Tanggapan Fadli ini diakuinya berdasarkan informasi dari pemberitaan media internasional yang menurut dia jelas menunjukkan perlakukan diskriminatif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur.

“Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi," kata Fadli Sabtu (15/12/2018) lalu.

Mewakili pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia masih menunggu informasi terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang. Ia mengatakan, pada 17 Desember lalu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah memanggil Dubes China di Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan. Selain itu, pemerintah juga telah memerintahkan Duta Besar RI di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, RRC.

"Semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita dan juga follow up dari pertemuan, pemanggilan Dubes China ke Menlu pada tanggal 17 lalu," ujar JK, di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018) kemarin.

JK menerangkan, hal itu dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada warga Uighur, Xinjiang.

"Perlu pemerintah, kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan apabila ada pelanggaran HAM, kalau itu terjadi ya. Walaupun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ujar JK seperti dilansir tribunnews.com.

"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China," sambung dia. (EC/MN)