Baru 12 Hari Nakhodai Beringin Bali, Demer Langsung Dilaporkan ke KPK.
Cari Berita

Baru 12 Hari Nakhodai Beringin Bali, Demer Langsung Dilaporkan ke KPK.

MARJIN NEWS
18 December 2018

Foto: Istimewa
DENPASAR, marjinnews.com - Badai terus menerpa Partai Beringin Bali. Partai besutan Airlangga Hartanto ini sepertinya silih berganti dirundung masalah hukum.

Setelah sebelumnya mantan ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta disandung masalah hukum terkait dugaan penipuan dan penggelapan, kini Golkar Bali harus menghadap masalah baru, yakni pengganti Ketut Sudikerta yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gde Sumarjaya Linggih atau yang kerap disapa Demer lagi-lagi dilaporkan ke KPK oleh masyarakat Bali yang tergabung dalam Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) pada Senin (17/12/2018).

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) Senin (17/12/2018) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka melakukan unjuk rasa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan kasus jual beli anggaran infrastruktur di DPR RI yang diduga melibatkan Anggota Fraksi Golkar DPR RI dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer yang kini Plt. DPD Golkar Bali.

Dalam unjuk rasa ini, massa KBAK mendesak dan menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Gde Sumarjaya Linggih untuk menelusuri dugaan penerimaan ijon proyek Rp 2,5 Miliar untuk membeli proyek infrastruktur senilai Rp 30 Miliar sebagaimana dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 2016 silam.

Surat laporan resmi terkait tuntutan yang sama juga sudah dilayangkan KBAK ke KPK dan Kejaksaan Agung RI tertanggal 18 Desember 2018. "Menjelang Pileg, kami ingin wakil rakyat bersih. Jangan sampai ada oknum anggota DPR RI terindikasi bermain anggaran proyek, terlibat suap dan korupsi," kata Kartika.

Namun walau laporan ini harus dilayangkan menjelang Pileg 2019, Kartika menegaskan laporan ini murni atas inisiatif dan panggilan nurani Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) yang menginginkan tidak ada wakil rakyat dari Bali yang terindikasi korupsi. Gerakan ini pun bukan gerakan politik dan tidak ada pesanan kepentingan politik atau afiliasi dengan tokoh atau partai politik tertentu.

"Kami bukan orang politik. Kami tidak berafiliasi dengan politisi siapapun dan apapun partainya. Hanya hanya ingin wakil rakyat yang bersih dari DPRD tingkat kabupaten/kota hingga DPR RI di tingkat pusat," tegas Kartika.

Pihaknya juga tidak mau dikait-kaitkan dengan kisruh yang terjadi di internal Golkar Bali pasca Ketua DPD I Golkar Provinsi Bali ditetapkan tersangka oleh Polda Bali yang berujung pada Sudikerta digantikan oleh Gde Sumarjaya Linggih alias Demer selaku Plt (Pelaksana Tugas) Ketua DPD I Golkar Provinsi Bali melalui SK DPP Partai Golkar.

"Laporan kami ke KPK dan Kejaksaan Agung juga tidak ada hubungannya dengan internal Golkar. Kami tidak berafiliasi ke partai apapun. Jadi kami tidak mau dikait-kaitkan dengan Golkar atau partai politik manapun," pungkas Kartika. 

Sebelumnya, Paska I Ketut Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah milik Duwe Pura Jurit Uluwatu, di Desa Pecatu, Kuta Selatan, perubahan juga terjadi di kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Sudikerta sebelumnya menjabat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, namun seiring status hukumnya, posisi Sudikerta sebagai ketua DPD Golkar Bali digantikan oleh Gde Sumarjaya Linggih atau Demer sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Bali.

Kepastian pemberhentian Sudikerta sekaligus pengangkatan Sumarjaya Linggih ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor Kep-362/ DPP/ Golkar/ XII/ 2018 tertanggal 4 Desember 2018. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjend Lodewijk F Paulus. (*)

Laporan: Remigius Nahal