Anggota DPR Gde Sumarjaya Linggih Dilaporkan ke KPK
Cari Berita

Anggota DPR Gde Sumarjaya Linggih Dilaporkan ke KPK

MARJIN NEWS
18 December 2018

Foto: Istimewa
DENPASAR, marjinnews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golkar asal Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih dilaporkan ke Komisi Anti Korupsi (KPK) oleh Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) atas dugaan melakukan penipuan dan jual beli anggaran atau ijon peroyek di DPR.

Berdasarkan ketentuan UU RI No. 30 Tahun 2002 Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK) melaporkan status anggota DPR RI Fraksi Golkar atas nama Gde Sumarjaya Linggih.

Adapun dasar tuntutan yang dilaporkan kepada KPK terhadap Gde Sumarjaya Linggih yaitu meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa Gde Sumarjaya Linggih untuk menelusuri dugaan penerimaan ijon proyek Rp.2.5 Miliar untuk membeli proyek infrastruktur senilai 30 Miliar sebagaimana telah dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI.

KBAK juga meminta kepada KPK untuk menelusuri pihak MKD yang memberhentikan pemeriksaan terhadap Gde Sumarjaya Linggih di MKD, karena sebelumnya pada tahun 2016 silam sudah pernah diperiksa soal jual-beli anggaran di DPR RI.

Selanjutnya, KBAK juga meminta kepada KPK agar proaktif untuk menindaklanjuti dan segera mengusut tuntas kasus Gde Sumarjaya Linggih ini.

Sebelumnya, masyarakat Bali yang tergabung dalam menggelar aksi demonstrasi meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat segera mengumumkan hasil tindak lanjut laporan dugaan yang dilakukan Gde Sumarjaya Linggih di DPR.
Sebab, pada Januari 2016 lalu, Gde Sumarjaya dilaporkan ke MKD terkait dugaan penipuan dan jual beli anggaran sebesar Rp 30 miliar. MKD sendiri saat itu sudah membentuk panel untuk mengusut dugaan pelanggaran etik berat tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai hasil dari tindak lanjut atas laporan tersebut. Belum jelas apakah sudah ada hasil pengusutan dari panel atau belum.

Untuk itu, KBAK meminta agar MKD dapat segera mengumumkan hasil dari pengusutan yang dilakukan oleh panel MKD tersebut, karena menurutnya masyarakat Bali yang memberi Gde Sumarjaya Linggih amanah untuk bisa duduk di kursi DPR RI berhak dan perlu tahu hasil dari tindak lanjut MKD terhadap kasus itu.

“Harapan kami laporan ini tidak mandeg dan jika ada putusan harus diumumkan. Masyarakat Bali layak tahu hasilnya,” kata koordinator KBAK, Ida Bagus Kartika SH, di Jakarta, Jumat (14/12).

Ida Bagus Kartika mengatakan masyarakat Bali perlu mendapatkan kepastian dan kejelasan. Menurutnya, apabila tidak terbukti bersalah masyarakat Bali tentu akan mendukungnya untuk tetap dan terus berkiprah di Bali.

Namun sebaliknya, apabila terbukti bersalah maka menurut dia, KPK harus turut serta proaktif menindaklanjuti kasus tersebut. Dan, apabila Gde Sumarjaya Linggih terbukti bersalah maka KPK harus memanggil anggota DPR RI tiga periode tersebut dan memeriksanya atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 2.5 miliar untuk memenangkan dan memuluskan proyek infrastruktur senilai Rp 30 miliar.

Ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini KBAK akan mendatangi MKD untuk meminta klarifikasi secara langsung terkait perkembangan penanganan kasus ini serta melaporkan dugaan adanya gratifikasi tersebut ke KPK.

“Minggu depan, kami (Koalisi Bali Anti Korupsi) akan mendatangi MKD DPR untuk klarifikasi perkembangan dan juga akan KPK untuk melaporkan dugaan adanya gratifikasi,” ungkapnya.

Dugaan Penipuan Anggaran Sebesar Rp 30 M oleh Gde Sumarjaya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membentuk panel untuk mengusut dugaan pelanggaran etik berat anggota Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih. Apa sebenarnya kasus yang menjerat Gde?

"Terkait anggaran infrastruktur yang diperjualbelikan," ucap Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1/2016) silam.

Junimart saat diwawancara tak menyebut terlapor adalah Gde Sumarjaya Linggih. Nama Gde diketahui dari anggota MKD lain, Maman Imanulhaq. Gde sudah dikonfirmasi dan membantah kasus tersebut.

"Si pengadu dimintai uang Rp 2,5 miliar (terkait pembangunan infrastruktur). Setelah uang diberikan ternyata anggaran Rp 30 miliar tidak pernah jatuh ke si pemberi. Itu yang disebut anggaran infrastruktur diperjualbelikan," lanjutnya.

Soal sumber anggaran yang dilaporkan si pengadu tidak dijelaskan berasal dari APBN atau dari mana. Namun kasusnya jelas dugaan jual beli anggaran infrastruktur.

Junimart juga tak merinci kapan kasus tersebut terjadi, termasuk kapan MKD menerima laporannya. Namun MKD sudah mengusut lama dengan memeriksa saksi, meninjau lokasi hingga akhirnya memutuskan membentuk panel.

Pembentukan panel menunjukkan bahwa kasus ini adalah dugaan pelanggaran etik berat dengan ancaman sanksi skorsing 3 bulan atau pemberhentian secara tetap. "Itu kalau terbukti," ucap politisi PDIP itu.

Laporan: Remigius Nahal