AMATATA Sambangi KPK Atas Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waina
Cari Berita

AMATATA Sambangi KPK Atas Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waina

Tini Pasrin
7 December 2018

foto:marjinnews.com
 JAKARTA, marjinnews.com-AMATATA (Aliansi Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta) merupakan wadah yang menghimpun orang muda Lembata. Organisasi ini di bentuk untuk menampung ide dan gagasan mahasiswa Lembata yang berada di Jakarta.

AMATATA fokus merespon isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Lembata pada Khususnya.

Beberapa minggu terakhir Lembata digemparkan dengan robohnya jembatan WaiMa, di Kecamatan Naga Wutun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Jembatan yang dibangun menggunakan dana BTT APBD II Tahun anggaran 2017 ini menelan biaya Rp 1.750.000.000. Proyek tersebut dikerjakan kontraktor Oleh pihak CPJ.

Jembatan yang masa Kerjanya berakhir pada akhir Februari 2018 tersebut hanyut terbawa banjir pada Tanggal 26/11/2018.
Melihat keadaan jembatan tersebut,AMATATA kemudian melakukan kajian yang komprehensif.
Menindaklanjuti hal itu AMATATA melakukan aksi didepan Gedung KPK (Jumat,07/11/18) yang diikuti puluhan mahasiswa dan aktivis NTT di Jakarta.

AMATATA menilai dan menduga Belanja Tidak Terduga tersebut setelah di kurangi perencanaan, pengawasan dan lain-lain. Mereka menemukan adanya kejanggalan ketika anggaran yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Jembatan  masih memiliki anggaran sisa sebesar 1,6 M.

Asis Wn dalam penyampaian orasinya menekankan dan menegaskan kepada pihak KPK untuk  turun langsung ke Lembata dalam rangka melakukan penyelidikan proyek pembangunan Jembatan waima yang diduga adanya indikasi kejanggalan anggaran.

“Jembatan seperti itu tidak layak untuk dibangun karena akan hancur digerus air kali. Juga seharusnya dibangun jembatan gantung, percuma saja kalau dibangun dengan postur seperti itu.”singkatnya.

Menyambung hal itu, Choky Ratulela merasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas terkait tidak serius dalam melakukan tugas dan fungsinya.

"Bupati selaku pemerintah yang bertanggungjawab wajib mengorganisir, mengontrol dan mengevaluasi seluruh kinerja dari OPD dalam hal ini dinas terkait. Apabila dalam pembangunan jembatan waima ini tidak serius, maka hasilnya pun akan begitu-begitu saja.”ungkapnya.

Epenk Djawang mempertegas fungsi dan wewenang dari KPK agar mampu membongkar kedok dari aparat yang melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dalam penyelenggaran negara adanya kejanggalan terkait anggaran maka  perlu diperhatikan secara khusus oleh KPK.

“Bupati Lembata selaku pemegang kuasa di Kabupaten Lembata harus transparan dalam proses apapun terutama yang berkaitan dengan anggaran, karena itu sangat sensitif. KPK harus menjaga independensi dan integritasnya” sambung Ciprianus Lerek.

Setelah dua jam melakukan aksi di depan Gedung KPK akhirnya AMATATA bertemu dengan utusan Pihak KPK dan menyampaikan beberapa hal ke pihak KPK yaitu:KPK perlu mengecek proses perencanaan, pengawasan dan sampai dengan terealisasinya pembangunan jembatan waima yang seharusnya tidak layak dibangun dengan postur bangunan seperti itu.

Apabila ada kejanggalan dalam proses anggaran KPK perlu bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus itu sampai selesai. AMATATA menyatakan siap mendukung penuh pihak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang independen dalam mengidentifikasi proyek pembangunan jembatan waima.(TP/MN)